Gas Pol dan Rem Pol: Mesin Jebol

KEMPALAN: Dalam sebuah perjalanan jauh, sebuah bis dengan penumpang penuh, mengalami kerusakan mesin. Kendaraan bisa jalan tapi terseok-seok. Pilihannya adalah berhenti untuk memperbaiki atau berjalan terus meski terseok-seok dengan konsekuensi tidak mencapai tujuan tepat waktu dan akan “dibalap” oleh kendaraan yang lain.

Beberapa penumpang yang tampaknya tahu tentang mesin merekomendasikan agar kendaraan berhenti dulu untuk memperbaikinya agar perjalanan bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Namun beberapa yang lain yang punya kepentingan, yang sepertinya dekat dengan sopir, menghendaki agar bus jalan terus agar tidak tertinggal dalam mencapai tujuan.

Akhirnya sang sopir memutuskan untuk jalan terus dengan “gas pol” atau pedal gas yagn ditekan penuh guna mencapai tujuan perjalanan dan akan berhenti atau “rem pol” untuk mendingingkan mesin kalau mesinnya dirasa tidak kuat. Selama masa berhenti sementara itu para penumpang akan diberi cemilan sebagai hiburan. Kendaraan jalan lagi dengan “gas pol” kalau dirasa mesinnya sudah dingin.

Tapi persoalannya, apakah itu menyeleaikan ini permasalahannya? Tidak, karena ini permasalahnnya adalah pada mesin rusak yang harus berhenti untuk diperbaiki secara menyeluruh agar bisa berjalan dengan optimal dan prima.

***

“Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ini lah sulitnya saat ini,” ujar Jokowi pada pada pertengahan tahun 2020.

“Gas dan Rem” menjadi strategi atau siasat Presiden Jokowi untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Yang dimaksudkannya adalah mencari titik keseimbangan di antara keduanya, yakni pemimipn daerah harus tahu kapan harus injak pedal gas dan pedal rem.

Sebagai contoh, jika sebuah daerah mampu mengendalikan laju penularan Covid-19 maka kegiatan perekonomian atau aktivitas masyarakat diizinkan beroperasi secara normal alias pedal ‘gas’ ditekan.

Namun, jika setelahnya kasus positif terus meningkat, maka pedal ‘rem’ harus ditekan alias kegiatan perekonomian atau kegiatan masyarakat dibatasi dan kebijakan berfokus sepenuhnya di sektor kesehatan.

Pilihan presiden untuk meraih dua poin sekaligus, poin ekonomi dan kesehatan untuk menyelamatkan Indonesia.

Namun banyak pakar yang telah meminta Presiden Joko Widodo tidak menggunakan istilah ‘rem dan gas’ dalam kebijakan penanganan Covid-19. Mengingat ini adalah nyawa manusia dan nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba.

kebijakan Gas dan Rem Corona ini pun telah membuat para penguasa menjerit. Bukannya mendapatkan manfaat dari kebijkaan magak ini, imbas dari pengetatan PPKM Mikro akan berpengaruh bisnis. Pengusaha mengaku sudah capek dengan maju mundurnya atau ‘gas dan rem’ dari pengetatan aturan pembatasan mobilitas orang. Dalam jangka waktu panjang malah lebih banyak kerugian dari keuntungan yang diperoleh.

Disampaing juga pemerintah sepatutnya memberikan keringanan biaya pelaku usaha ritel, seperti pajak reklame, keringanan biaya listrik, hingga pungutan lainnya, sehingga bisa membantu meringankan biaya operasional peritel.

Tidak hanya pengusaha, warga masyarakat pun tidak henti-hentinya terppar virus korona tersebut dan angka pertumbuhannya pun terus meningkat.

***

Mecermati perilaku masyarakat, maka masyarakat akan memberontak jika kemudian tidak bisa memenuhi apa yang yang menjadi kebutuhannya. Pemerintah yang bersikap tanggung dalam melakukan penanganan pandemi bisa kita lihat bagaimana dampaknya.

Di negara-negara lain telah melakukan partial lockdown atau mengunci/karantina wilayah. Selama masa lockdown tidak ada aktivitas apa pun dari masyarakat karena mereka dikarantina. Namun memang  dengan konsekuensi pemeritnah memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kita bisa saksikan di negara-negara yang telah menerapkan lockdown telah merasakan kebebasan dalam berakhitivatas sehari-hari. Bahkan berbagai gelaran olah raga di Eropa sepreti Euro 2021 ini pun dilaksanakan dengan tanpa masker oleh para penontonnya.

Di dindonesia kebijakan Gas dan Rem hanya membuat orang geram, karena ada tindakan yang tidak adil yang dierapakan. Ketidakadilan itu pada aspek pembatasan yang nanggung. Jika memang diijinkan untuk bekerja dengan prokes yang ketat, mengapa kemudian jalanan di tutup, yang menutup akses ke tempat kerja. Akibatnya tidak ada pemasukan untuk hari itu. Ini membuat orang geram karena diperlakukan tidak adil.

Misalnya penutupan jalan di Bundaran Waru pada masa PPKM Darurat. Tanpa pemberitahua sebelumnya, tiba-tiba jalan ditutup. Akses Surabaya-Sidoarjo tertutup. Namun anehnya, polisi kemudian menyampaikan untuk mencari jalan alternatif. Ini malah menjadi blunder. Jalan ditutup dengan maksud untuk menghentikan laju pergerakan virus Covid-19, tapi orang diminta mencari jalan alternatif. Ini sama dengan memberikan jalan alternatif bagi virus untuk bergerak berpindah tempat.

Pilihan lockdown adalah pilihan yang paling rasional dan terukur. Lebih baik kehilangn ekonomi dalam waktu sesaat selama dua minggu, tapi dengan dengan kepastian akan meraih keuntungn yang lebih besar setelahnya. Karena kebijakan “gas dan rem” hanya akan mengakumulasi kerugian demi kerugan ekonomi dan terus bertambanya korban Covid-19 yang tidak kunjung menurun jumlahnya karena virus terus menemukan celah untuk bergerak.

Kini di Indonesia mengalami pertumbuhan pasien yang tertinggi dengan tiga puluh ribuan orang terpapar perharinya. Ini sungguh sangat memprihatinkan.

Karenanya, pemerintah, yang sepertinya berkiblat ke arah china, sepatutnya mengikuti pepatah China dalam Bahasa Kanton yang mengungkapakan, “Yeu sek, hei pei hang gen yun ge low” yang artinya “istirahatlah untuk bisa melakukan perjalanan jauh”

Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk secepatnya mengubah strateginya tidak lagi “gas dan rem” tetapi “rem pol.” Hentikan dulu kegiatan ekonomi untuk memulihkan kesehatan. Hentikan dulu proyek-proyek mercusuar dan mengalihkan dana pembiayaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa karantina/lockdown. (*)