Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus kembali pada nuraninya untuk menjaga anyaman kebangsaan ini, bukan justru menjadi alat bagi mereka yang ingin menjatuhkan marwah bangsa demi simbol kekuasaan sesaat.
Oleh: Iskundarti Adnan Mansyur
KEMPALAN: Dalam sebuah mimbar yang awalnya penuh kehati-hatian namun kemudian berakhir dengan ledakan nurani, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo memberikan sebuah peringatan yang melampaui sekadar retorika politik.
Beliau tidak sedang bicara tentang statistik pembangunan, melainkan sedang membedah anatomi kehancuran sebuah bangsa melalui dialektika yang sangat mendalam.
Kita diingatkan bahwa Indonesia, dengan belasan ribu pulau dan ratusan bahasa daerah, adalah sebuah anyaman yang sangat indah namun rapuh. Jika anyaman ini ditarik secara paksa oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab melalui adu domba identitas, maka nasib tragis Negara kita akan pecah berkeping seperti Yugoslavia, bisa menjadi cermin pahit bagi Ibu Pertiwi.
Pelajaran pahit ini tercermin dari fenomena kriminalisasi melalui politik potongan narasi, di mana tokoh perdamaian sekaliber Jusuf Kalla bisa dilaporkan hanya karena ceramah yang dicabut dari konteksnya.
Di sinilah naluri intelijen sang Jenderal bekerja dengan ketajaman yang luar biasa. Beliau memberikan kode keras bahwa ada aktor-aktor yang sedang bermain di balik kasus ini, sebuah operasi senyap untuk membenturkan identitas bangsa.
“Siapa itu, cari sendiri,” ucapnya. Sebuah ajakan bagi kita untuk menyadari bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah konflik agama, karena secara sosiologis bangsa ini sudah dewasa dalam keberagaman.
Yang sedang terjadi adalah konflik kepentingan politik yang menumpang pada isu agama dan primordialisme untuk meruntuhkan tatanan negara.
Kita harus menyadari betapa mengerikannya skenario ini; agama yang seharusnya menjadi “sistem operasi” pikiran untuk melahirkan empati, kini dipelintir menjadi pisau yang mematikan.
Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan peringatan keras bahwa konflik berbasis agama tidak menyisakan ruang bagi kompromi maupun negosiasi, karena setiap pihak merasa berdiri di atas kebenaran mutlak Tuhannya.
Jika api ini tersulut, aturan negara tidak akan lagi dianggap sebagai pedoman hukum karena kekerasan akan dianggap sebagai “restu Ilahi”. Kelompok yang berbeda iman akan dicap sesat dan layak dihabisi, menciptakan sebuah tatanan sosial yang hancur total.
Yang paling menyedihkan adalah masa depan generasi muda; Gen Z akan diseret menjadi pasukan perang di masing-masing kelompok, mewarisi luka dan trauma yang terus menganga turun-temurun hingga bangsa ini tak lagi memiliki hari esok yang bisa diperbaiki.
Kita harus berani jujur pada kenyataan yang hari ini nampak di depan mata kita, sebagai poin yang paling menyayat hati dalam pidato sang Jenderal: “Penjahat tidak pernah benar-benar membangun negara, meski sering bersembunyi di balik jabatan, proyek, dan simbol kekuasaan. Apa yang mereka bangun hanyalah ilusi kemajuan yang rapuh, berdiri di atas penghisapan dan kebohongan.”
“Negara dijadikan alat, hukum dipelintir, dan kepentingan publik disulap menjadi ladang keuntungan pribadi. Di balik retorika pembangunan, yang tumbuh di sini sesungguhnya adalah keserakahan, sementara pondasi moral Negara juga telah runtuh.”
Para penjahat negara ini tidak pernah berpikir tentang keberlanjutan, apalagi kesejahteraan bersama; fokus mereka hanyalah keselamatan diri dan akumulasi harta, meski harus mempertaruhkan masa depan banyak orang di atas puing-puing kerusakan moral yang mereka tinggalkan.
Kearifan enam ratus tahun lalu saat Bhinneka Tunggal Ika lahir di tengah-tengah pluralisme Majapahit seharusnya menjadi cermin bahwa negeri ini dimerdekakan atas dasar peran agama yang menyatukan, bukan memisahkan.
Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus kembali pada nuraninya untuk menjaga anyaman kebangsaan ini, bukan justru menjadi alat bagi mereka yang ingin menjatuhkan marwah bangsa demi simbol kekuasaan sesaat.
Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat dengan sangat jujur siapa yang benar-benar membangun negara dengan kesetiaan pada kepentingan bersama, dan siapa yang sedang merusaknya sambil terus bersembunyi di balik simbol-simbol jabatan yang fana.
Aku Cinta Negeriku Indonesia.
*) Iskundarti Adnan Mansyur, Ketua Dept OKK – DPP FTA, Anggota KAMI DI Jogjakarta
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi