Keputusan Kontroversial Mahkamah Agung dalam Penafsiran Syarat Usia Calon Kepala Daerah

waktu baca 3 menit

Oleh: Sultoni Fikri (Peneliti di Nusantara Center for Social Research)

KEMPALAN – Pada Rabu, 29 Mei 2024, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha Sabana, terkait penafsiran syarat usia calon kepala daerah. Putusan tersebut, dituangkan dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, menyoroti peran MA dalam menafsirkan ketentuan hukum yang kontroversial. Dari perspektif realisme hukum, putusan MA mengundang sejumlah kritik yang perlu dipertimbangkan secara komperehensif. Menurut perspektif realisme hukum, menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar aturan yang tertulis, tetapi juga hasil dari interpretasi dan aplikasi oleh para pembuat keputusan seperti hakim.

Dalam keputusan MA untuk menafsir ulang syarat usia calon kepala daerah menggugurkan kejelasan yang diharapkan dalam perundang-undangan, yang seharusnya menjadi landasan yang pasti bagi pelaksanaan pemilu dan proses demokrasi. Merujuk pada perspektif realisme hukum, putusan MA tersebut dianggap dapat mengganggu stabilitas hukum karena mengubah interpretasi yang telah mapan dan memperkenalkan ambiguitas baru dalam syarat-syarat pemilihan kepala daerah. Dengan menegaskan bahwa Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mengikat secara langsung dalam hal syarat usia, MA telah memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas (baca 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Hal ini berpotensi interpretasi yang lebih luas terhadap syarat usia calon kepala daerah dapat mengabaikan aspek kematangan dan pengalaman yang diperlukan dalam memimpin suatu daerah.

Muncul kekhawatiran bahwa penurunan batasan usia dapat membuka pintu bagi calon yang belum memiliki cukup pengalaman untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu. Seharusnya MA memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan hukum dan memastikan bahwa keputusan-keputusannya tidak bertentangan satu sama lain. Dengan menafsir ulang syarat usia calon kepala daerah, MA mungkin dianggap tidak konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya, yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Dengan memperkenalkan ambiguitas baru dalam syarat-syarat pemilihan kepala daerah, keputusan MA dapat mengakibatkan situasi di mana aturan hukum tidak lagi dipahami dengan pasti bahkan terkesan ada unsur politik, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses demokratisasi dan tata kelola yang baik di tingkat daerah.

Dari perspektif realisme hukum, kritik terhadap keputusan MA menyoroti perlunya mempertimbangkan implikasi hukum dari setiap keputusan hukum. Meskipun penafsiran yang lebih luas terhadap syarat usia calon kepala daerah dapat dilihat sebagai langkah menuju inklusivitas politik, keputusan ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini karena realisme hukum menekankan bahwa hukum harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasari stabilitas sosial-politik. Berdasarkan pada perspektif realisme hukum, kritik terhadap keputusan MA menekankan pada kompleksitas interpretasi hukum dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik. Keputusan MA tersebut menyoroti perlunya keselarasan dan kejelasan dalam penerapan hukum, terutama dalam pemilihan kepala daerah untuk memastikan integritas demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan bagi kemajuan daerah.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *