Kondisi Kritis Negara Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo

waktu baca 3 menit
Ilustrasi Indonesia krisis di Era Jokowi (*)

JAKARTA-KEMPALAN: Hari ini, tanggal 29 Juni 2024, Indonesia tengah dilanda krisis multi-dimensi yang membuat negara terperosok dalam ketidakberdayaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kondisi ekonomi semakin merosot dengan drastis. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat yang terpinggirkan.

Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mencatatkan penurunan terburuk sepanjang sejarah, menambah beban inflasi yang membebani masyarakat dari segala lapisan.

Puncaknya, kebocoran data nasional yang baru-baru ini terungkap telah memperburuk keadaan. Data pribadi jutaan warga Indonesia diketahui terbuka untuk disalahgunakan, meningkatkan kekhawatiran akan privasi dan keamanan nasional.

Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan MENKOMINFO dan Kepala BSSN hari Kamis (27/6/2024), diwarnai kritis sangat keras dari anggota dewan, salah satunya adalah TB Hasanuddin dari Fraksi PDI-P. Pada saat itu, dengan nada geram dalam menyikapi bobolnya PDN (Pusat Data Nasional)  dia mengatakan” sebenarnya ini sebagai kecelakaan atau pembodohan nasional?”, sebuah pernyataan sekaligus ungkapan kekesalan yang pantas diungkapkan. 

Efek diretasnya PDN (Pusat Data Nasional) berdampak kepada :

1. Keamanan Nasional : Informasi sensitif seperti data militer, strategis, atau keamanan nasional dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk intelijen asing. Ini dapat mengancam kedaulatan negara dan kepentingan strategisnya.

2. Kerentanan Sistem : Diretasnya pusat data nasional menunjukkan kerentanan dalam infrastruktur IT negara, yang dapat dimanfaatkan untuk serangan lanjutan atau sabotase terhadap sistem-sistem krusial lainnya.

3. Kehilangan Kepercayaan Publik : Kegagalan untuk melindungi data nasional dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga terkait, yang berpotensi merusak legitimasi dan otoritas mereka.

4. Kerugian Ekonomi : Serangan terhadap infrastruktur IT nasional dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik melalui biaya restorasi sistem maupun kerugian akibat pencurian data atau penurunan produktivitas.

5. Ketergantungan Asing : Negara dapat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal atau tekanan politik dari negara lain yang memanfaatkan informasi yang mereka peroleh dari serangan tersebut.

Untuk mencegah risiko ini, perlu dilakukan investasi yang kuat dalam keamanan cyber, regulasi yang ketat terhadap perlindungan data sensitif, pelatihan yang memadai untuk personel IT dan keamanan, serta kerja sama internasional dalam upaya mengatasi ancaman cyber yang kompleks dan terus berkembang.

Selain carut marutnya keadaan ekonomi, keamanan nasional, dan maraknya korupsi di berbagai lini di era pemerintahan jokowi ini, masyarakat luas beranggapan dalam konteks politik, pencalonan Gibran Rakabuming beberapa bulan yang lalu dan Kaesang Pangarep dalam Pilkada akan datang juga telah menimbulkan kontroversi besar. Dinasti politik yang semakin merajalela dianggap sebagai penghinaan terhadap prinsip demokrasi, meningkatkan sentimen negatif di kalangan masyarakat.

Tak kalah mengkhawatirkan, tingkat korupsi yang terus merajalela semakin merongrong fondasi negara. Skandal-skandal korupsi yang mencuat secara reguler semakin memperburuk citra pemerintahan, membuat rakyat semakin kecewa dan tidak percaya terhadap elite politik.

Dengan semua permasalahan ini, masa pemerintahan Joko Widodo semakin dipersepsikan sebagai salah satu periode yang paling gelap dalam sejarah modern Indonesia. Rakyat menuntut perubahan yang konkret dan transparan dari pemerintahan berikutnya untuk mengatasi keruntuhan yang terjadi di akhir masa pemerintahan ini. (Izzat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *