Tak Ada Izin Liga 1 Sampai PSSI Penuhi Permintaan Pemerintah

JAKARTA-KEMPALAN: Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa tak akan memberi ijin untuk melanjut Liga 1 jika PSSI tidak menuruti permintaan pemerintah.

Hali itu ditegaskan pada surat hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan.

TGIPF yang dipimpin Mahfud MD telah melaporkan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10).

Hasil investigasi TGIPF tersebut menyimpulkan PSSI sebagai lembaga yang “tidak profesional” dalam menggelar kompetisi sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, TGIPF meminta PSSI menggelar Kongres Luar Biasa. Permintaan TGIPF ini bisa diartikan sebagai jalan untuk menggusur Iwan Bule dari posisi ketua umum.

BACA JUGA: Tiga Poin Kesalahan Suporter Pada Tragedi Kanjuruhan Menurut TGIPF

Hal itu disebabkan karena Kongres Luar Biasa merupakan kongres yang biasanya digelar PSSI untuk memilih ketua umum baru.

Dalam poin kelima laporan, TGIPF secara eksplisit meminta Ketum PSSI Mochamad Iriawan beserta anggota komite eksekutif untuk mundur.

Permintaan itu diikuti “ancaman” pada poin keenam, yang akan ditimpakan apabila Iwan Bule dan konco-konconya tidak mengikuti kemauan pemerintah.

“Untuk menjaga keberlangsungan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional.” tulis laporan TGIPF.

“Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).” tambah TGIPF.

BACA JUGA: Mandeknya Kompetisi Liga 1 Bisa Pengaruhi Mental Pemain?

“Untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.” tutup TGIFP.

Dengan keberadaan klausa tersebut dalam laporan TGIPF, Pemerintah tidak secara langsung telah mengancam akan membekukan Liga 1 jika Kongres Luar Biasa tidak digelar.

“Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.” tegas TGIPF.

“Sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air.” tutup TGIFP.

(*) Edwin Fatahuddin