Amplop Kiai

KEMPALAN: Suharso Monoarfa keselip lidah atau boleh disebut kepeleset lidah (slip of tongue). Suharso menyampaikan pengalaman pribadinya. Artinya, itu benar-benar terjadi. Tapi membukanya ke ruang publik, meski itu benar terjadi, hal tabuh.

Masuk wilayah yang mesti dirahasiakan, meski itu hal yang sudah sama-sama diketahui. Menemui kiai untuk maksud tertentu, biasanya untuk mendoakan yang bersangkutan, itu hal biasa jika berakhir dengan amplop diberikan pada sang kiai. Dalam bahasa pesantren disebut bisyaroh.

Bisyaroh itu bukanlah hal aneh, khususnya di kalangan nahdliyin. Justru jika tidak terjadi pertukaran antara doa yang dipanjatkan sang kiai dan amplop sebagai bisyaroh, itu hal aneh. Bahkan bisa disebut bukan adab yang baik dalam mencintai kiai.

Bisyaroh dianggap bagian dari mencintai kiai, meski itu bisa diperdebatkan. Memperdebatkan dengan pernyataan, apakah mencintai kiai mesti dengan amplop yang diberikan. Tapi, sekali lagi, ini tidak bisa ditarik pada hal umum. Ini hal khusus dikalangan kelompok tertentu.

Bisyaroh lalu menjadi kebiasaan yang bersifat umum. Bisa disebut hal yang wajar. Meski pada kelompok tertentu, itu hal yang mengagetkan. Dan kekagetan itulah yang disampaikan Suharso Monoarfa. Kekagetan yang jika disampaikan meski dengan keheranan, itu pastilah tidak strategis. Dianggap melukai jajaran tertentu, yang sudah menganggap bisyaroh itu hal wajar.

Hal benar pun, meski itu pengalaman pribadi, mesti disampaikan dengan tepat. Jika tidak ingin muncul gesekan yang tidak diinginkan. Atau jika tidak ingin melukai pihak tertentu. Apalagi jika yang berbicara itu tokoh politik sekelas Suharso Monoarfa.

Sebagai Ketua Umum PPP, yang basis massanya lebih pada pesantren, apa yang diucapkan Suharso itu kontra produktif. Seolah ia tidak faham pada komunitas yang mesti dirangkul, bukan dipukul. Jika muncul reaksi dari kalangan nahdliyin itu bisa difahami.

Bisyaroh tentu bukan suap atau salam tempel, tapi itu sekadar ucapan terima kasih karena disambut kiai dengan doa yang diharapkan. Meski pada kelompok tertentu itu dianggap tidak wajar, masa doa kok mesti dibayar.

PPP Menuju MLB?

Ini kisah Suharso Monoarfa–bagian dari sambutan yang disampaikannya, yang menimbilkan kehebohan tersendiri–dihadapan para pengurus PPP di Komisi Psmberantasan Korupsi (KPK).

“Waktu saya Plt, ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya, saya minta didoakan kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dapat pesan WhatsApp, Pak Plt tadi ninggalin apa enggak untuk kiai?”

Suharso mengatakan, bahwa ia tidak membawa sarung, peci, al-Qur’an atau lainnya. Setelah dijelaskan, bahwa harus ada pemberian untuk kiai dan pesantren.

“Dan bahkan sampai saat ini, bahwa kalau kami ketemu di sana, itu kalau selamanya itu, enggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar.” (Apa yang diceritakan Suharso Monoarfa itu tidak sedikit pun diedit, meski kalimatnya acakadut).

Apa yang disampaikannya itu hal yang tidak sepantasnya. Disampaikan dihadapan KPK seolah tanpa ia sadari, menyamakan seolah bisyaroh itu suap, atau setidaknya gratifikasi yang terlarang untuk pejabat pemerintahan. Muncul protes kemarahan, bahwa pernyataan Suharso itu menghina kiai.

Karenanya, Asrul Sani, wakil ketua umum PPP, perlu meminta maaf atas pernyataan yang tidak mengenakkan itu. Dan lalu disusul Suharso Monoarfa sendiri meminta maaf. Ia menyadari bahwa yang diucapkan itu satu kesalahan. Ia minta dibukakan pintu maaf. Permintaan maaf yang tampaknya sulit bisa mengobati luka yang muncul. Tidak ngaruh.

Suharso Monoarfa seperti jalan sendiri dengan pikirannya. Ia lupa bahwa ada gerbong dibelakangnya yang mesti dijaganya baik-baik. Ia asyik dengan tindakannya sendiri–saat tiba-tiba ia umumkan koalisi dengan PAN dan Golkar (KIB), itu membuat gejolak internal PPP mulai terasa– dan ucapan menyakitkan “amplop kiai”, yang melukai khususnya kalangan nahdliyin.

Suharso sendiri yang mencipta internal PPP bergolak. Bukannya ia menghadirkan kesejukan. Tindakan dan ucapan yang dibuatnya tentu hal tak pantas. Didirinya melekat atribut kepartaian yang mesti dijaga, bukan dirusak. Langkahnya amat disayangkan, dan mulai muncul riak untuk melengserkannya lewat Muktamar Luar Biasa (MLB).

Setidaknya suara membawanya ke MLB muncul dari beberapa kiai Jawa Timur, yang juga duduk sebagai pengurus wilayah. Jika ingin PPP selamat, dan setidaknya bisa lolos parliament threshold, maka Suharso harus mundur. Pernyataan yang layaknya gugatan itu mulai dimunculkan.

Tindakan dan pernyataan yang tidak produktif, pastilah merugikan PPP. Pernyataan yang “menggugat” kiai, itu pastilah tidak disengajanya. Tapi sulit bisa dimaafkan. Sedang menarik PPP masuk dalam gerbong KIB, tentu itu hal yang disadarinya–bukan untuk kepentingan partai, tapi lebih pada kepentingan pribadi–bacaan politiknya merujuk demikian.

Entahlah apakah riak-riak “menggugat” Suharso Monoarfa untuk mundur, atau dimundurkan lewat MLB bisa menjadi gelombang besar ke arah perbaikan PPP menuju 2024, biar sajalah waktu yang akan menjawab. (*)