JAKARTA-KEMPALAN: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memperkirakan bahwa sepanjang 2022 laju inflasi yang terjadi mencapai kisaran 4,4 persen-4,8 persen. Perkiraan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi APBN 2022, yaitu sebesar 3 persen bahkan minus 1 persen.
Perkiraan tersebut didorong karena realisasi inflasi hingga paruh kedua tahun 2022. Pada bulan Juli 2022 tercatat inflasi nasional secara tahunan (year on year) mencapai 4,94 persen.
Menurutnya, tingkat inflasi naik di paruh kedua karena disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti cuaca, terganggunya produksi pertanian yang terjadi di beberapa daerah, hingga melonjaknya harga komoditas.
“Pengendalian inflasi menghadapi tantangan, sehingga mendorong laju inflasi 2022 di kisaran 4,4 persen-4,8 persen (yoy),” ucap Hartarto yang dikutip dari Kompas, Jum’at (19/8/2022).
Sementara itu, atas kondisi tersebut pemerintah terus melakukan upaya untuk mengendalikan laju inflasi. Ia mengtatakan saat ini harga pangan sudah relatif stabil bahkan beberapa komoditas pangan sudah mulai turun.
Beberapa komoditas mulai mengalami penurunan yang disebutkan oleh Hartarto, seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, gula pasir, daging, ayam, daging sapi, hingga beras.
“Harga daging ayam sudah di bawah Rp 20.000, itu malah terlalu rendah. Jadi kami melihat segi inflasi komponen bergejolak atau volotaile food sudah relatif terkendali dibandingkan (Lebaran) kemarin terjadi kenaikan permintaan,” pungkasnya.
Di sisi lain, ada 30 provinsi yang inflasinya di atas inflasi nasional sehingga perlu adanya perkuatan sinergi antara tim pengendali inflasi pusat dan juga daerah agar pasokan dapat tersedia dan harga menjadi stabil.
“Secara spasial 30 provinsi realisasinya di atas nasional, oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian para gubernur untuk ikut menjaga dengan melakukan extra effort agar stabilisasi harga dapat dijaga,” tutur Hartarto.
Dilansir dari Suara Merdeka, menurut Hartarto TPIP dan TPID telak melaksanakan beberapa program kebijakan, yaitu 4K terdiri atas Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Hartarto menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan bahwa ketersediaan pasokan pangan dengan cara menjaga cadangan beras pemerintah CBP di bulog hingga 1,5 juta ton. (Arlita Azzahra Addin)
Editor: Reza Maulana Hikam

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi