Merdeka! Tapi Jangan Lupa Sejarah ORI ya

Oleh: Rosdiansyah
Peneliti, Peminat Kajian Sejarah

KEMPALAN: Sejarawan sohor Prancis perintis Mazhab Annales, Fernand Braudel, suatu ketika menyatakan “History may be divided into three movements: what moves rapidly, what moves slowly and what appears not to move at all” (Sejarah dapat dibagi menjadi tiga gerakan: apa yang bergerak cepat, apa yang bergerak lambat, dan apa yang tampak tidak bergerak sama sekali. Untuk konteks Indonesia, kutipan kondang Braudel bisa jadi juga terlihat pada dua bulan krusial di tahun 1945. Dari Agustus sampai September.

Selama ini, setiap kali mengupas bulan Agustus 1945, yang menjadi fokus perhatian banyak pihak adalah pada pergerakan cepat para aktor sejarah mempersiapkan proklamasi. Ada drama penculikan, ada dialog persiapan, ada pula diskusi pematangan. Perhatian selalu pada episode ini.

Nah, jangan lupa juga sejarah Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sebab, masalah mata uang jelas masalah kedaulatan. Negara yang berdaulat tentu didukung oleh mata uang yang sah dan terpercaya. Sedangkan, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada mata uang bisa mengacaukan kondisi perekonomian.

Usai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam Sidang Kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945 terbentuklah 12 kementerian dan 4 menteri negara. Salah-satu kementerian itu adalah kementerian keuangan. Dr Samsi Sastrowidagda menjadi menteri keuangan yang pertama. Elly Touwen-Bouwsma (1996) menyebut Dr Samsi pernah menjadi anggota kelompok “Kolom Kelima” bentukan Jusuf Hasan sejak awal 1941 .

Jusuf adalah agen dinas rahasia angkatan laut Jepang. Ia bekerjasama dengan Nishijima Shigetada, Ishii Taro, Maeda dan Machida. Tugas mereka di Hindia Belanda membentuk kelompok rahasia untuk kepentingan kedatangan pasukan Jepang pada tahun berikutnya.

Di dalam kelompok ini juga tergabung Achmad Subardjo, AA Maramis, serta Tadjudin Noor. Setelah kelompok ini terbentuk, Jusuf kembali ke Jepang pada November 1941 untuk melanjutkan kerjanya di Tokyo menyiarkan berbagai propaganda Jepang melalui siaran radio ke sejumlah kawasan di Indonesia.

Berkat hubungannya yang sangat baik dengan para perwira angkatan laut Jepang, diantaranya dengan Laksamana Shibata Yaichiro (komandan armada kedua angkatan laut Jepang), Dr Samsi memperoleh informasi deposit uang di Bank Escompto Surabaya peninggalan Hindia-Belanda yang disita Jepang.

Bank ini di bawah kendali pemerintahan militer Jepang sejak 11 April 1942. Hubungan baik Dr Samsi dan Shibata sudah terjalin sejak Dr Samsi masuk ke dalam kelompok “Kolom Kelima” pada 1941, hubungan ini kian meningkat setelah Juni 1943 Perdana Menteri Jepang Koiso memperbolehkan partisipasi politik orang-orang Indonesia .

Bahkan, beberapa bulan sebelum proklamasi, tepatnya pada April 1945, Shibata mendampingi Achmad Subardjo, Sukarno dan Dr Samsi ke Makassar dan Bali (Juli 1945) untuk menemui warga disana. Saat kunjungan ke Makassar, Subardjo, Sukarno dan Dr Samsi juga ikut menyaksikan pusat pelatihan heiho.

Setelah sukses mengambil deposit uang milik Bank Enscompto di Surabaya, ternyata kondisi fisik Dr Samsi menurun. Ia sering sakit-sakitan. Maka, pada 26 September 1945, jabatan menteri keuangan dialihkan dari Dr Samsi ke Mr AA Maramis. Baik Dr Samsi maupun AA Maramis, keduanya sosok yang pada pra-kemerdekaan dekat pada pemerintahan militer Jepang.

Untuk mengerjakan rutinitas di dalam birokrasi departemen keuangan, Maramis dibantu tiga asisten, yakni Sjafruddin, Surachman (Ir. Raden Mas Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo, alumni THS Delft, Belanda) dan Sumitro Djojohadikusumo . Dari tiga asisten Maramis ini, hanya Surachman dan Sjafruddin yang sebelumnya telah menjadi pejabat dalam departemen keuangan Hindia Belanda.

Keduanya sangat memahami seluk-beluk administrasi serta birokrasi di dalam departemen tersebut. Surachman termasuk sosok penting di balik bisnis para pribumi pra-kemerdekaan. Contohnya, pada tahun 1941, ia pernah membantu Dasaad yang telah membeli pabrik tekstil Kantjil Mas di Bangil, Jawa Timur, dari orang Jerman, A. Schonmann.

Sjafruddin sendiri mulai terlibat langsung ke dalam politik dan pemerintahan ketika ia ditunjuk oleh Komite Nasional Indonesia Priangan (KNIP) sebagai pimpinan Sekretariat KNIP pada 24 Agustus 1945 . Sejak saat itu Sjafruddin giat bertemu dengan para aktivis pergerakan baik di Jakarta maupun di Bandung.

Pengetahuan Sjafruddin yang luas di bidang hukum, pemerintahan serta keuangan menjadikannya mudah diterima oleh kalangan terpelajar. Termasuk saat bertemu Mr Alexander Andries Maramis (A A Maramis) yang telah diangkat sebagai Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia pada 26 September 1945.

Sjafruddin yang membantu AA Maramis guna meyakinkan para pegawai Departemen Keuangan agar bisa menerima AA Maramis sebagai pimpinan baru di dalam departemen terkait. AA Maramis menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda, 1924. Ketika kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1925, AA Maramis berpraktek sebagai pengacara di Kota Semarang. Ia tak pernah berada di dalam birokrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

Masa peralihan kekuasaan dari pendudukan Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia juga memunculkan kegamangan terhadap jenis mata uang apa yang hendak dipakai. Presiden Soekarno telah melobi pimpinan tertinggi sekutu yang akan masuk ke Indonesia Lord Louis Mountbatten, pada 30 September 1945, agar memperbolehkan mata uang Hindia-Belanda dan mata uang Jepang (gunpyo) tetap bisa beredar sebagai alat pembayaran sah di wilayah Indonesia.

Ini masalah administratif, bukan politis. Pemerintahan pendudukan Jepang sendiri tak pernah memperkenalkan Yen sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Baik angkatan darat Jepang maupun angkatan laut Jepang, keduanya menggunakan gunpyo yang dicetak di Jepang. Sedangkan, mata uang gulden warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, juga masih dipakai.