Islamophobia

Data itu tidak pernah ada, tapi histeria sudah telanjur terjadi. Ketakutan terhadap hantu komunisme yang tidak berdasarkan data riil itu disebut sebagai McCarthy-isme, karena banyak ditiru oleh politisi lain tanpa verifikasi.

Kasus ini mirip dengan yang terjadi di Indonesia, ketika sejumlah politisi menyebut adanya big data yang berisi daftar ratusan juta orang yang menghendaki Joko Widodo diperpanjang masa jabatannya. Data itu tidak pernah dibuka dan tidak pernah diverifikasi, tetapi wacana tiga periode terus menggelinding.

BACA JUGA: Revolusi Akhlak

Jokowi ialah presiden populis yang mendapat dukungan dari banyak rakyat Indonesia. Populisme itu cenderung dipakai untuk melegitimasi tindakan yang tidak demokratis. Pengamat politik Australia, Marcus Mietzner bahkan menyamakan populisme Jokowi dengan populisme Donald Trump, Jair Bolsonaro, Victor Orban, Tayyep Erdogan. Dalam panggung dramaturgi wajah depan Jokowi adalah seorang demokrta, tapi di panggung belakang terlihat wajah lain yang oleh John Kean disebut sebagai ‘’new despotism’’.

Pemerintahan Jokowi menjadikan Islam politik sebagai hantu yang diburu bersama-sama dan dijadikan sebagai histeria nasional. Dengan alasan hantu Islam itu Jokowi membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam), tanpa melalui sidang pengadilan. Perburuan terhadap para tersangka teroris dan persekusi terhadap radikalisme dan intoleranisme menjadi hantu yang dihidupkan untuk menjustifikasi tindakan yang tidak demokratis.

Sebutlah itu islamophobia atau bukan, tetapi ‘’what is in the name?’’ Apa arti sebuah nama, kalau dalam esensinya adalah meng-hantukan politik Islam. (*)

Editor: DAD