Semua Mau Jadi Presiden 

Pesan-pesan itu bisa dilihat di pelbagai platform. Di jalan-jalan umum dalam bentuk baliho, spanduk, umbul- umbul dan sebangsanya hingga pelbagai konten di media sosial. Kalau politisi punya kuasa dan uang maka wajahnya tambah menyebar lagi di layar ATM, di seluruh bandara dan pelabuhan maupun stasiun KA lewat neonsign, atau ruang-ruang milik negara yang berada dalam kewenangan yang bersangkutan. Jangan tanya itu boleh atau tidak. Kesangsian itu mudah dipatahkan. Cukup merujuk pada aturan UU. Ada pasal tidak yang mengatur itu secara eksplisit.

BACA JUGA: Melbourne Kota Ternyaman Dunia namun Kejam bagi Perokok

Selama larangan tidak tertulis eksplisit, sikat saja. Jangan bicara etika moral, seperti falsafah klasik “ngono yo ngono ning ojo ngono” rasanya itu tidak dihiraukan lagi. Lihat saja, awal tahun ini kampanye semakin meningkat intensitasnya. Tidak hanya di jalan umum, tetapi masuk ke jalur pribadi lewat WA dan saluran lainnya. Tiap hari. Setuju atau tidak setuju dengan broadcast itu, bukan urusan yang punya gawe. Anda marah dan coba protes dengan menyebarkan ke publik, apalagi sampai viral, itu malah menguntungkan. Memang itu yang ditunggu. Dari situlah datangnya viral. Ada pemahaman atau bahasa baru dalam dunia politik. Dibully pun mereka senang. Karena itu berarti dibicarakan dan dibahas. Polling akan memasukkan pada penghitungan tingkat popularitas sang tokoh. Catatan polling tidak menyeleksi itu perbincangan baik atau sebaliknya mengenai sang tokoh.

Menguntungkan Jokowi

Fenomena semua tokoh mau jadi Presiden RI, sebenarnya menguntungkan Presiden Jokowi. Tidak usah memikirkan apalagi upaya untuk memperpanjang masa jabatannya. Apalagi sampai mengubah konstitusi yang membolehkan Presiden RI menjabat lebih dari dua kali. Seperti yang pernah dikemukakan beberapa kolega dan menteri pembantunya. Sebut, misalnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.