Aku Ada Maka Aku Merusak

KEMPALAN: Bumi dan segala isinya adalah anugerah yang diberikan oleh tuhan yang diamanati kepada manusia, untuk segala kebutuhan manusia dan sebagainya.

Manusia dipercaya oleh Tuhan agar senantiasa mengolah dan memanfaatkan apa-apa saja yang telah di berikan oleh tuhan kepadanya termasuk alam dan apa saja yang terkandung di dalamnya.

Manusia di berikan akal sebagai anugerah yang digunakan untuk menciptakan peradaban yang lebih makmur dan maju serta tetap menjaga apa yang diamanati oleh tuhan kepada manusia. Namun seolah-olah yang memiliki bumi dan seisinya, manusia lupa akan hakikat sebagai pemimpin dimuka bumi ini.

Mereka lupa memberi kebaikan kepada sesuatu yang telah memberikan ia kebaikan selama hidupnya. Manusia dengan segala rasa angkuh dan rakusnya mengeruk, merampas dan mengambil semuanya dari alam.

Hari ini kita dapat melihat dengan mata kita secara telanjang, telah tampak dengan jelas beberapa isu-isu agraria di negeri kita tercinta.

Mari kita sebutkan dan ingat-ingat kembali sudah berapa konfik agraria terjadi di negeri kita, sudah berapa masyarakat yang tersiksa dan mencoba melawan tapi di bungkam, sudah berapa lahan yang di rampas untuk kebutuhan individual, sudah berapa aturan yang mereka buat dan langgar sendiri.

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 207 konflik agraria di Indonesia sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, konflik yang paling banyak terjadi di sektor perkebunan, yakni 74 kasus. Lebih rinci lagi, 59 kasus atau 80% kasus tersebut terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006 hektare.

Konflik agraria di sektor infratruktur berada di urutan berikutnya dengan 52 kasus. Kemudian ada 30 konflik agraria yang terjadi di sektor pertambangan.

Ada pula 20 konflik agraria yang terjadi di sektor properti. Lalu konflik agraria disektor kehutanan dan pesisir masing-masing sebanyak 17 kasus dan tujuh kasus.

Konflik agraria yang terjadi di fasilitas militer sebanyak empat kasus. Sedangkan ada tiga konflik agraria di sektor pertanian.

Dari data yang ada mari kita sebutkan berapa konflik yang sedang hangat di permukaan bahkan yang tidak terlihat ke permukaan, serta berapa banyak masyarakat yang dirugikan oleh peristiwa tersebut.

Konflik agraria Wadas yang ada di desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa tengah. Dalam konflik tersebut warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Terjadi ketegangan antara warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener di desa tersebut.

Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan kepolisian, satpol PP, dan TNI yang mendampingi Kanwil Badan Pertahanan Nasional Jawa Tengah dan dinas pertanian provinsi Jawa Tengah, melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit.

Dalam Konflik tersebut sudah tercatat 66 warga yang ditangkap karena dianggap menghalangi kegiatan tersebut. Mengerikan bukan itu salah satu isu yang nampak dan disorot oleh media bagaimana dengan Konflik agraria yang tidak nampak kepermukaan, seperti Konflik agraria di Pakel Banyuwangi.

Seperti apa konflik agraria di Pakel, Banyuwangi Jawa Timur. Pada tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang ke 60, dan hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, warga Pakel, Licin, Banyuwangi, melakukan aksi pendudukan lahan kembali (reklaiming) di lahan mereka yang selama ini di rampas oleh PT Bumi Sari. Aksi tersebut terus hingga kini dan melibatkan sedikitnya 800-an orang.

Sebelum melakukan aksi reklaiming tersebut, warga Pakel telah menempuh berbagai cara selama puluhan tahun untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Namun, Segala usaha yang mereka lakukan kerap berujung buntu. Misalnya, pada tahun 1999-2001, aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh warga pakel telah menyebabkan puluhan warga ditangkap, dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik dari aparat keamanan negara.

Peristiwa kekerasan tersebut juga telah menyebabkan sebagian besar pemuda/I pakel putus sekolah, dan membuat Pakel sepi dari laki-laki dewasa, karena mereka terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung untuk menghindari penangkapan dan kejaran aparat keamanan.

Aksi reklaming yang dilakukan pada desember 2018, juga bernasib sama. Puluhan warga Pakel kembali mendapatkan surat panggilan dari pihak Polres Banyuwangi sepanjang tahun 2019. Bahkan 1 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan, namun mendapatkan putusan tidak bersalah oleh PN Banyuwangi pada tahun 2020.

Aksi itu bermula pasca terbitnya sebuaj pernyataan dari BPN Banyuwangi nomor 280/600.135.10/II/2018, pada tanggal 14 februari 2018, yang menyatakan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari.

Kini di tengah penindasan dan ketiadaan lahan untuk dikelola sebagai lahan pertanian, beredar rumor secara luas, bahwa PT Bumi Sari telah mengantongi HGU terbaru, yang konon memasukkan sebagian wilayah desa pakel sebagai HGU mereka. Patut diketahui salinan dokumen tersebut tidak dimiliki oleh warga dan pemerintah Desa Pakel.

Lalu akan kah kita mengamini dan mengiyakan salah satu firman tuhan ini
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum 41)

Apakah kita harus menunggu kerusakan terlebih dahulu agar kita kembali kepada jalan yang benar. Bukan kah manusia khalifah di muka bumi yang di beri akal untuk merawat dan memelihara bumi dan seisinya?

Lalu mengapa kita malah merusak apa yang di amanatinya. Apakah memang benar manusia harus diberi rasa sakit dan kerusakan baru setelah itu dia sadar dan kembali ke jalan yang benar? (*)

Editor: DAD