Nikah Politik

Hendropriyono dan Luhut adalah dua jenderal paling dekat dengan Presiden Jokowi. Dengan mengunci posisi penting di tangan para konfidantenya, Jokowi berharap akan aman pada momen krusial 2024.

Jagat politik Indonesia beberapa hari ini ramai soal kabar permantuan politik Presiden Jokowi. Kali ini Jokowi mantu adik kandungnya, Idayati, dan mantunya bukan orang sembarangan. Dia adalah Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: Pendeta Saifuddin

Tentu tidak ada yang salah dengan pernikahan itu. Tidak ada aturan hukum yang dilanggar karena pasangan itu sama-sama single. Tetapi, reaksi netizen ramai karena menganggap pernikahan ini kental dengan aroma politik. Beberapa tokoh malah menganggap ada conflict of interest dalam pernikahan ini.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak Anwar Usman melepaskan jabatannya sebagai MK karena akan menikahi adik Presiden Jokowi. Secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampak ketatanegaraan. Begitu alasannya.

Bagaimanapun Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan presiden dan kepentingan politik presiden Jokowi, misalnya pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara. Konflik kepentingan diperkirakan akan muncul dalam setiap pengujian undang-undang karena presiden adalah salah satu pihak.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva. Ia menilai menilai rencana tersebut merupakan hal yang biasa saja dan Anwar tak perlu mundur dari jabatannya. Ini adalah urusan cinta, urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan urusan tatanegara.

BACA JUGA: Remis

Urusan cinta memang urusan pribadi. Tetapi, netizen menganggap pernikahan ini sebagai pernikahan politik yang menguntungkan posisi Jokowi. Pada 2024 nanti jika gerakan mengundur pemilu menggelinding menjadi bola salju, dan Jokowi setuju untuk menambah masa jabatan, maka posisi-posisi kunci akan mengamankan manuver Jokowi.

Polisi dan TNI sudah dipegang oleh para confidante Jokowi. Sekarang MK yang menjadi benteng terakhir keadilan hukum juga sudah dipegang oleh klan Jokowi. Itulah yang membuat sebagian netizen risau dan galau.

Tetapi, sejarah sudah membuktikan bahwa permantuan politik tidak selalu membawa hasil positif bagi pemimpin yang melanggar konstitusi. Pak Harto hanya salah satu contoh saja. Apakah Jokowi akan menapaki jejak Pak Harto? Tidak ada yang tahu. (*)

Editor: DAD