Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

Padahal, kita serasa sesak nafas menyaksikan video atau foto-foto antrean ibu-ibu yang tidak lagi perduli protokol kesehatan di masa pandemi. Video suasana mengerikan itu viral berhari-hari. Berisi pemandangan antrean mengular sampai beberapa kilometer jauhnya untuk mendapatkan satu dua liter minyak goreng. Ada yang bahkan meninggal dunia karena kelelahan mengantre. Dengan setting situasi itu, tak bisa disalahkan kalau muncul pertanyaan seperti ini dari sebagian rakyat. Kebanggaan apa lagi yang tersisa untuk mengusung Jokowi supaya lanjut berkuasa sebagai Presiden RI hingga tiga periode? Seperti yang terang-terangan diperjuangkan oleh Menteri Kemaritiman dan Ivestasi, Luhut Binsar Panjaitan. Yang tak mau perduli tekadnya itu sebenarnya melanggar konstitusi.

Alasan Luhut, 110 juta rakyat berdasarkan big datanya, menginginkan Jokowi lanjut. Luhut juga mengeluhkan pemborosan biaya Rp 110 T untuk Pemilu 2024, sebagai alasan. Yang paling paradoks penggunaan alasan pandemi Covid19. Padahal, dua pekan lalu Luhut meyakinkan rakyat, pandemi di Tanah Air sudah reda. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) cuma perlu satu hari karantina. Rakyat tidak perlu tes Antigen maupun PCR.

BACA JUGA: Nama & Peristiwa di 5 Benua Dalam Buku “Granada, Menangislah ..”

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa Jabatan Jokowi serta penundaa Pemilu 2024 didengungkan oleh tiga ketum parpol koalisi. Yaitu: Airlangga Hartarto (Golkar) Muhaimin Iskandar ( PKB) dan Zulkifli Hasan ( PAN).

Disparitas Harga Dimainkan Mafia

Kembali ke soal minyak goreng.
Sekjen Kemendag, Suhanto, menyebutkan sebelum ini disparitas harga antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan mengundang permainan mafia. Tapi kebijakan baru ini pun belum menjamin aman, mengingat
disparitas harga semakin lebar sekitar Rp. 10 ribu/liter, antara minyak goreng curah dengan kemasan. Sebelumnya, disparitas harganya cuma Rp.2500. Kebutuhan minyak goreng di Tanah Air, 579 juta liter tahun 2022. Terdiri atas minyak goreng curah 240 juta (42%), kebutuhan industri 180 juta liter (32 persen). Minyak goreng kemasan 120 juta atau (22%). Sisanya 232 ribu liter (4%) kemasan sederhana.

BACA JUGA: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

“HET untuk minyak curah masih dipertahankan untuk keadilan agar yang menerima subsidi masyarakat bawah dan pedagang kecil yang masih menggunakan minyak curah. Untuk kelas menengah keatas yang menkonsumsi minyak kemasan, biarkan membeli dengan harga keekonomian,” terang Suhanto.

Dua pekan lalu kita mencatat kuat sekali tekad Menteri Lutfi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Lutfi terjun langsung ke beberapa daerah. Bahkan awal bulan, mengutip keterangannya di berbagai media sudah hampir pasti bisa atasi masalah. Tiba-tiba antiklimaks setelah dipanggil Presiden Jokowi. (*)

Editor: DAD