Halal

KEMPALAN: Semasa menjabat sebagai presiden keempat 1999-2001 almarhum Abdurrahman Wahid membuat terobosan radikal dengan membubarkan Departemen Sosial atau yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Sosial. Alasan Gus Dur, departemen itu tidak efektif dan tidak efisien dalam menjalankan fungsi distribusi bantuan sosial.

Keputusan itu sangat kontroversial dan mendapat tentangan dari banyak kalangan. Tetapi, seperti biasanya, Gus Dur keukeuh dengan keputusan itu, dan Pepartemen Sosial tetapi dibubarkan. Pembubaran itu hanya berjalan dua tahun, dan ketika Gus Dur dimakzulkan pada 2001 Megawati yang menggantikan Gus Dur langsung menghidupkan kembali departemen itu.

Beberapa tahun setelah dilengserkan Gus Dur mengungkap alasan mengapa ia membubarkan Departemen Sosial. Dalam talkshow ‘’Kick Andy’’ Gus Dur mengatakan bahwa ia mebubarkan departemen sosial karena banyak tikus berkeliaran di departemen itu.

Andy F. Noya yang menjadi host bertanya mengapa harus membakar rumah kalau hanya ingin menangkap tikus. Gus Dur dengan sigap menjawab bahwa rumah harus dibakar dan dirobohkan karena tikus-tikus sudah menguasai rumah itu.

Cuplikan rekaman video itu beredar luas lagi di media sosial dan menjadi viral pada 2020, ketika menteri sosial saat itu, Juliari Batubara dicokok KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima suap dana bantuan sosial sampai lebih dari Rp 30 miliar. Juliari divonis 12 tahun penjara.

BACA JUGA: Kemah Nusantara

Gus Dur dianggap visioner dengan keputusan pembubaran departemen sosial. Banyak juga yang mengaitkannya dengan kewalian Gus Dur. Ia punya kualitas wali yang punya penerawangan jauh ke depan ‘’weruh sak durunge winarah’’, mengetahui suatu kejadian sebelum terjadi.

Selepas era Gus Dur memang ada tiga menteri sosial yang ditangkap KPK dan dipenjara, Bachtiar Chamsyah, Idrus Marham, dan Juliari Batubara. Entah kebetulan atau tidak, yang jelas Gus Dur mendapatkan legitimasinya atas keputusannya membubarkan Departemen Sosial. Gus Dur yang ceplas-ceplos dan jago dalam komunikasi politik memakai alasan yang kongkret dan sederhana untuk menjelaskan latar belakang kebijakannya. Di balik alasan yang sederhana itu Gus Dur punya filosofi politik tersendiri yang mendasari keputusan kontroversial itu.

Ketika awal-awal menjadi presiden, ada dua departemen yang akan dibubarkan oleh Gus Dur, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama. Mirip dengan Departemen Sosial, Departemen Agama juga dianggap menjadi sumber korupsi.

BACA JUGA: Flexing

Gus Dur memahami berbagai wacana mengenai relasi agama dan negara. Dalam hal ini posisi Gus Dur lebih memilih pada pemisahan agama dan negara yang secara umum disebut sebagai paham sekular. Menurut Gus Dur negara tidak perlu campur tangan terhadap urusan agama, termasuk misalnya pelaksanaan perjalanan haji.

Pandangan Gus Dur cenderung liberal dalam hal pengelolaan negara. Sebagaimana kalangan liberal di Barat, negara tidak perlu terlalu mencampuri urusan publik dan menyerahkan urusan itu kepada publik melalui lembaga-lembaga bentukan publik.