Konflik Wadas, Fahri Bilang Mana Ndasmu, Luqman: Dasar Politisi Jenggot

KEMPALAN-Konflik warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dan aparat kemanan terkait tambang  batu adesit memicu ketegangan para politisi Jakarta.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir legislator asal Dapil Wadas, Jateng yang dinilai bungkam melihat para warga yang ditangkap aparat keamanan

Fahri menyebut akun Twitter @DPR_RI pada Kamis (10/2) dengan nada sarkas. “Anggota @DPR_RI dapil Wadas mana ndasmu?” cuit Fahri.

Karuan saja, cata-kata Fahri yang cukup kasar itu mendapat respons langsung dari legislator Partai PKB Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi pemilihan Purworejo, Luqman Hakim.

Dasar politisi jenggot! Nangkring di atas tak berakar ke bawah.

Kau kira respresi aparat ke warga Wadas baru terjadi kemarin?

Ri, April 2021 warga sdh alami represi aparat. Kagetmu kok baru sekarang? Telat banget!

Sudah sejak lama kami bersikap membela hak warga Desa Wadas. https://t.co/SLN5ggD60R

— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) February 10, 2022

“Dasar politisi jenggot! Nangkring di atas tak berakar ke bawah. Kau kira represi aparat ke warga Wadas baru terjadi kemarin?,” geram Luqman, membalas cuitan Fahri.

Kepada Fahri, Luqman menyebut represi aparat terhadap warga Wadas juga pernah terjadi pada April 2021 dan dirinya sudah lama bersikap membela hak warga Wadas.

“Ri, April 2021 warga sdh alami represi aparat. Kagetmu kok baru sekarang? Telat banget! Sudah sejak lama kami bersikap membela hak warga Desa Wadas,” tegas Luqman dalam akun twitternya, Kamis.

Seperti dikutip detik, saat dikonfirmasi Fahri menilai fungsi pengawasan DPR kini tumpul. Dia mengatakan tumpulnya fungsi pengawasan itu berpotensi munculnya malpraktik dalam penyelenggaraan negara.

“Kita sudah terlalu lama membiarkan fungsi pengawasan DPR yang tumpul yang menjadi biang kerok terjadinya malpraktik di dalam penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Fahri lantas menyinggung partai politik yang menurutnya menjadi persoalan. Fahri menilai partai politik membuat anggota dewannya di parlemen jadi wakil partai, bukan wakil rakyat.

“Sekali lagi ini akarnya adalah partai politik mengangkangi wakil rakyat menjadi wakil partai, wakil rakyat menjadi wakil partai sehingga mereka tidak lagi aspiratif hanya formalistik dan basa basi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Desa Wadas masuk dalam Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam dapil Jawa Tengah VI.

Adapun wilayah dapil Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo.

Ditelusuri di situs dpr.go.id, ada 8 anggota DPR yang berasal dari dapil tersebut, di antaranya:

1. Luqman Hakim Fraksi PKB
2. Abdul Kadir Karding Fraksi PKB
3. Prasetyo Hadi Fraksi Gerindra
4. Sudjadi Fraksi PDIP
5. Vita Ervina Fraksi PDIP
6. Panggah Susanto Fraksi Golkar
7. Muslich Zainal Abidin Fraksi PPP
8. Bramantyo Suwondo Fraksi Partai Demokrat

Seekdar tambahan informasi, hari ini Kamis (10/2) Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) melapor bahwa sepuluh truk polisi berisi personil polisi bersenjata kembali masuk ke Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo.

Tak hanya itu, Gempadewa menyebut bahwa aparat kepolisian kembali mendatangi rumah warga dan memaksa warga untuk menandatangani surat persetujuan.

“Kondisi terkini Wadas, pagi ini datang lagi 10 truk polisi yang membawa serta personil aparat kepolisian. Sampai saat ini Wadas masih dikepung aparat polisi dan preman-preman. Kondisi sangat mencekam,” tulis akun Twitter resmi Gempadewa (@wadas_nelawan), Kamis pagi (10/2).

Gempadewa juga mengungkapkan bahwa aparat kepolisian mendatangi rumah warga yang kontra terhadap penambangan quarry untuk Bendungan Bener.

“Hari ini warga Wadas kembali menerima intimidasi. Aparat dan petugas mendatangi rumah-rumah warga kontra tambang dan memaksa warga menandatangani persetujuan tambang,” ujarnya, seperti dikutip beritabaru. (ham)