Singapura Justru Dukung Langkah Kamboja dalam Permasalahan Myanmar
PHNOM PENH-KEMPALAN: Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengunjungi Myanmar pada minggu lalu (7-8 Januari) dan bertemu dengan Min Aung Hlaing yang kontroversial karena kudeta Februari terhadap pemerintahan sipil. Kunjungan ini menuai polemik.
Akan tetapi, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja Prak Sokhonn mengatakan Singapura mendukung upaya Kamboja dalam upaya menerapkan lima poin kesepakatan ASEAN berkaitan dengan krisis yang sedang berlangsung di negara yang juga bernama Burma itu.
Sokhonn berbincang tentang permasalahan itu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan pada Kamis (13/1) dalam apa yang ia sebut sebagai “telepon yang blak-blakan dan konstruktif”.
Dalam sebuah unggahan Facebook yang dikutip Kempalan dari Phnom Penh Post, ia mengatakan bahwa keduanya menyayangkan penjadwalan ulang AMM Retreat di Siem Reap yang sebelumnya dijadwalkan pada 18-19 Januari 2022.
“Saya mengapresiasi dukungannya atas upaya Kamboja untuk menemui semua pemangku kepentingan yang relevan guna sepenuhnya dan setepatnya menerapkan kesepakatan lima poin,” ujar sang menlu seraya menambahkan bahwa negaranya akan terus mendukung dan membantu dengan cara apapun agar Myanmar dapat kembali normal.
Tidak semua memiliki sikap yang sama dengan Singapura. Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri Malaysia justru mengkritik kunjungan Hun Sen dan mengatakan seharusnya sang PM berkonsultasi dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk menghindari pandangan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang mendukung rezim yang berkuasa.
Baik Hun Sen maupun Sokhonn, yang telah ditunjuk sebagai perwakilan khusus ASEAN pada Myanmar, mengatakan kunjungannya tidak bertujuan untuk mengakui rezim yang ada tapi untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Burma.
Jurubicara Menlu Kamboja, Koy Khuong mengatakan kepada wartawan pada Jumat (14/1), Kamboja telah mengklarifikasi posisinya mengenai kunjungan tersebut. “Ekspresi akan opini yang berbeda dalam permasalahan ini hanyalah hak dari individu,” tuturnya. (Phnom Penh Post, Muhammad Nurilham)
Editor: Reza Maulana Hikam
