Sementara itu, Wakil Ketua KPPU Guntur S. Saragih menambahkan, penilaian dan pemilihan KPPU Award dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Di mana indeks persaingan usaha dianalisis berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sejak Januari hingga November 2021.
“Persaingan yang sehat dan pemerintahan yang sehat akan mampu menghasilkan pelaku usaha yang kompetitif agar kedepan pelaku usaha mampu bersaing di dalam bahkan di luar negeri”, kata Guntur.
Lebih lanjut Guntur menyampaikan, adapun indikator penilaian yang ditetapkan, meliputi Pemerintah Provinsi yang dinilai berhasil memajukan kinerja persaingan usaha dan memiliki kontribusi terbaik terhadap dua peran utama KPPU, yaitu sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan kemitraan UMKM.
“Penilaian tersebut juga dilihat dari nilai Indeks Persaingan Usaha (Competition Index), serta prinsip persaingan yang sehat dalam kajian ekonomi yang diambil. Serta peningkatan kemitraan dan tumbuh kembang pelaku UMKM yang memberikan manfaat dan berdayaguna untuk masyarakat,” imbuhnya.
KPPU Award untuk tingkat Pemerintah Provinsi diselenggarakan dua kategori. Yaitu Kategori Kemitraan Daerah kepada 7 Provinsi dan Kategori Persaingan Usaha Daerah kepada 6 Provinsi.
Selain Jawa Timur, penghargaan di tingkat Madya kategori Kemitraan Daerah juga diraih Jawa Barat. Sementara peringkat utama diraih Pemprov DI Yogyakarta.
Untuk kategori pratama diraih Pemprov Lampung, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Kalimantan Timur.
Sementara untuk Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah diraih Pemprov Jawa Barat peringkat pertama. Sedang peringkat Madya diraih Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung, dan peringkat Pratama diraih Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Bali, dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sempat menyampaikan apresiasinya kepada para penerima KPPU Award 2021 atas kerja kerasnya dalam meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM.
“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, harus terus dibangun untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” ujar Wapres RI.
“Kemitraan penting untuk dikawal agar banyak UMKM yang naik kelas, khususnya dalam ahli ketrampilan, teknologi, produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, dan SDM,” tandasnya. (Dwi Arifin)
Editor: Reza Maulana Hikam
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi