Jeruk Jokowi

Ketika itu Istana tidak menyebut kemungkinan rakyat Sumba sedih karena hadiahnya kepada presiden diserahkan ke KPK. Rakyat Sumba itu adalah rakyat kecil peternak kuda yang sangat mencintai Jokowi. Tapi, kala itu perlakuan yang diterima warga Sumba beda dengan perlakuan terhadap petani dari Karo.

KPK menyoroti kasus jeruk dengan mengingatkan Presiden Jokowi untuk menolak pemberian gratifikasi itu. Hal tersebut berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak.

Obbjek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi atau jika tidak dapat ditolak maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. Sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK. Begitu pernyataan KPK.

KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, khususnya Presiden untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perlakuan terhadap gratifikasi harusnya konsisten sepanjang waktu, tidak kondisional karena keadaan atau karena rasa kasihan. Sepanjang karirnya Jokowi menerima sejumlah gratifikasi seharga ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Jokowi lalu menyerahkannya ke KPK untuk menjadi milik negara.

Pada 2016, Jokowi menerima paket hadiah dari sebuah perusahaan di Rusia. Paket itu ditujukan ke Jokowi melalui PT Pertamina. Ada tiga paket yang diterima Jokowi dalam waktu yang tidak bersamaan. Satu paket berisi lukisan, kemudian paket lainnya berisi tea set dan berupa plakat.

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2014 Jokowi pernah diberi kacamata Hawker oleh pebalap Moto GP Jorge Lorenzo setelah bersepeda dari rumah dinasnya ke Balai Kota DKI. Harga kacamata itu sekitar 30 Euro atau sekitar Rp 480 ribu.

Setahun sebelumnya, Jokowi menerima hadiah gitar bas dari personel band rock Metallica, Robert Trujillo. Setelah diteliti KPK, gitar seharga Rp 8 juta itu dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gitar bas itu pun diserahkan ke KPK.

Peringkat Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) masih memprihatinkan. Dari 180 negara Indonesia berada di urutan ke 102, sejajar dengan Gambia, negara miskin di Afrika.
Indeks persepsi ini diambil berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan para ahli dan pebisnis.

Skala penilaian yang digunakan ialah 0 (sangat korup), hingga 100 (sangat bersih). Data dari Tranparansi Internasional menunjukkan Indonesia hanya mendapatkan skor 37 bersama Gambia yang juga menempati peringkat 102.

Di bawah Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang sama-sama memiliki peringkat 104. Kedua negara mendapatkan skor 36. Selandia Baru dan Denmark menjadi negara yang mendapatkan peringkat tertinggi. Keduanya sama-sama menduduki peringkat satu dengan skor yang sama, yakni 88.

Lalu ada empat negara yang menduduki peringkat ketiga, yakni Finlandia, Swiss, Singapura, dan Swedia. Keempat negara sama-sama memiliki skor 85. China menempati peringkat ke 78 sebagai negara yang bersih dari korupsi skor 42.

Laporan CPI pada 2020 ini berfokus pada pengaruh korupsi terhadap respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Data ini membandingkan performa negara dengan investasi yang dilakukan di sektor kesehatan, dan bagaimana norma demokrasi dan institusi di sana melemah kala pandemi.

Laporan CPI diambil berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi korupsi di negaranya. Laporan ini tidak menunjukkan kondisi korupsi aktual di satu negara. Kalau kondisi aktual korupsi Indonesia disurvei, bisa-bisa posisi Indonesia lebih jeblok dari peringkat 102. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam