Menu

Mode Gelap

Kempalanbis · 22 Nov 2021 06:29 WIB ·

UMP Jatim Hanya Naik Rp 22.790, Buruh Ancam Demo


					Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat mengumumkan penetapan besaran UMP Jatim tahun 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/11) malam. Perbesar

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat mengumumkan penetapan besaran UMP Jatim tahun 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/11) malam.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp.1.891.567,12. UMK ini mengalami kenaikan sebesar Rp.22.790,04 atau 1,22 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp.1.868.777,08.

Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, keputusan kenaikan UMP Jatim Tahun 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang.

“Karena itu, diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” kata Heru Tjahjono saat membacakan keputusan Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, Minggu (21/11) malam.

Heru menjelaskan, penetapan UMK tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, serta Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 561/6393/SJ tanggal 15 November 2021 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 bahwa gubernur menetapkan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November 2021.

Terhadap ketentuan tersebut, lanjut Heru, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah memerintahkan Dewan Pengupahan Provinsi Jatim untuk segera menyelenggarakan sidang pleno pembahasan rekomendasi besaran UMP Jatim Tahun 2022. “Atas dasar arahan tersebut telah dilakukan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim,” terangnya.

Sidang pleno pada 12 November 2021 yang dipimpin Ketua Dewan Pengupahan Jatim itu dihadiri 22 orang anggota, terdiri dari delapan orang unsur pemerintah, lima orang unsur pengusaha/Alpindo, tujuh orang unsur serikat pekerja/serikat buruh, satu orang unsur pakar, dan satu orang unsur akademisi.

Berkenaan dengan adanya perubahan regulasi pengupahan, kata Heru, untuk pertama kalinya perhitungan upah minimum tahun 2022 menggunakan formula sesuai PP No. 36 Tahun 2021. Provinsi Jatim yang untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kotanya telah menetapkan upah minimum, menggunakan formula penyesuaian upah minimum (adjusting) dengan menggunakan data-data statistik yang dirilis oleh BPS, sebagai dasar perhitungan penyesuaian upah minimum, baik UMP maupun UMK tahun 2022.

Dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim yang digelar tanggal 12 November 2021 terdapat 2 usulan, yaitu unsur pengusaha menyepakati penetapan UMP Jatim Tahun 2022 tetap mempedomani regulasi yang berlaku, yang berdasarkan perhitungan menggunakan formula penyesuaian upah minimum, diperoleh persentase kenaikan 1,22 persen atau naik Rp. 22.790,04, sehingga besaran UMP Jatim Tahun 2022 sebesar Rp. 1.891.567,12.

Sedangkan unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan besaran nilai UMP Jatim 2022 naik sebesar Rp. 300 ribu. Dengan pertimbangan, UMP Jatim tahun 2021 masih menjadi salah satu UMP terendah di Indonesia.

Selain itu, UU No.11 Tahun 2020 masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan unsur pekerja masih mempedomani UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan UMP Jatim Tahun 2022.

Untuk mengakomodir hal tersebut, menurut Heru, Gubernur Khofifah menyampaikan konsep kenaikan dalam tiga skema, yaitu kenaikan sebesar Rp. 50.000,-, Rp. 75.000,- dan Rp. 100.000,-, serta menganalisa dampak yang mungkin terjadi terhadap UMK beberapa Kabupaten/Kota jika hal tersebut diterapkan.

“Terhadap kondisi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Jatim, serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Jatim, maka Ibu Gubernur mengambil keputusan untuk menetapkan kenaikan UMP Tahun 2022 dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 22.790,04,- atau 1,22 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp 1.868.777,08. Dengan demikian UMP Jatim Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 1.891.567,12,” kata Heru Tjahjono.

“Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022,” pungkasnya.

Kendati demikian, keputusan tersebut nampaknya belum mampu memuaskan buruh dan para pekerja di Jatim.

Sebagai ungkapan kekecewaan atas keputusan Gubernur Jatim yang menetapkan UMP Jatim tahun 2022 naik sebesar Rp.22.790 (1,22%) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp.1.891.567,12, berbagai elemen serikat pekerja di Jatim dalam seminggu ke depan mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan secara besar-besaran.

“Keputusan Gubernur Jatim ini merupakan preseden buruk bagi rakyat pekerja di seluruh Jatim bahkan di seluruh Indonesia. Sebab UMP Jatim adalah terendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Fauzi usai menghadiri rilis penetapan UMP Jatim 2022 di Grahadi Surabaya, Minggu (21/11) malam.

Menurut Fauzi, jika upah buruh hanya naik Rp.22 ribu, maka buruh di Jatim baru akan menemukan kesejahteraan setelah 40 tahun. “Walaupun UMP hanya formalitas tetapi keputusan Ibu Gubernur ini sungguh menyayat,” ucapnya.

Usulan dan harapan kaum pekerja Jatim, menurut Fauzi, kenaikan upah tahun 2022 kisaran Rp.275 ribu hingga Rp.300 ribu. Pertimbangan lainnya, UU Cipta Kerja juga masih diajukan Judicial Review (JR) oleh teman-teman buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga patut disayangkan jika pemerintah terkesan memaksakan menerapkan UU Cipta Kerja untuk penentuan upah tahun 2022.

“Sebagai warga negara yang baik hormati dong yang namanya judicial review yang masih dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Atas ketidakadilan ini kami akan gelar aksi turun ke jalan,” kata Fauzi. (Dwi Arifin)

Editor: Freddy Mutiara

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Wali Kota Eri: Semua Perizinan di Surabaya Melalui Aplikasi

28 November 2021 - 06:38 WIB

 Mencari Skema Pembiayaan Syariah Inovatif untuk Pembangunan

27 November 2021 - 13:22 WIB

Kunker ke Sumbar, Ketua DPD RI Minta Masalah Tol Padang-Pekanbaru Segera Diselesaikan

26 November 2021 - 16:27 WIB

Aktif Dorong Peningkatan Perdagangan Antar Provinsi, Gubernur Khofifah Terima Penghargaan dari Kadin

26 November 2021 - 10:57 WIB

Forza Horizon 5 Pecahkan Rekor Pemain di Konsol Xbox

25 November 2021 - 17:00 WIB

Seminar FBE UK Petra- Griffith University: Bangun Sektor Pariwisata dan Perhotelan Pasca-covid-19

25 November 2021 - 15:37 WIB

Trending di Kempalanbis