MUI dan Terorisme

Salah satu keputusan tegas MUI adalah mendesak agar pemerintah mencabut peraturan menteri pendidikan 30/2021 mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus yang kontroversial. Permendikbud itu memicu kontroversi luas karena dianggap melegalisasi seks bebas di kampus.

Kalangan pendukung permendikbud menganggap peraturan ini akan memberi perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual di kampus. Tetapi Muhammadiyah menganggapnya berpotensi melegalisasi seks bebas di kampus dan mendesak pemerintah mencabut peraturan itu. MUI berada di garis yang sama dengan Muhammadiyah dalam kasus ini.

Sikap MUI yang tegas ini menunjukkan bahwa MUI independen dari kekuasaan. Dari poin-poin keputusan Ijtima Ulama itu MUI terlihat ingin menegaskan dirinya sebagai lembaga fatwa yang kredibel dan tidak diintervensi oleh kekuasaan.

Sejarah perjalanan MUI menunjukkan bahwa lembaga ini sering berada pada titik yang berseberangan dengan kekuasaan. Secara resmi MUI adalah lembaga bentukan pemerintah yang bertugas memberi pandangan mengenai berbagai masalah keagamaan Islam. Meskipun keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi publik percaya kepada MUI karena tokoh-tokoh yang ada di dalamnya mempunyai otoritas dan kredibilitas yang mumpuni.

Saat Dien Syamsuddin menjadi ketua umum periode 2014-2015 MUI cukup vokal mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam. Pada periode 2015 sampai 2020 Dien menjadi ketua dewan pertimbangan MUI, dan lembaga itu masih tetap independen dan kritis terhadap pemerintah.

Pada periode 2015-2020 ketua umum MUI dijabat oleh KH Ma’ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden. Pada periode kepengurusan Ma’ruf Amin ini MUI mengeluarkan fatwa terhadap kontroversi penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pilgub DKI 2016.

Ketika itu MUI menegaskan bahwa penistaan agama adalah haram. Fatwa itu membuat MUI masuk dalam pusaran politik yang panas dalam persaingan perebutan posisi gubernur DKI antara Anies Baswedan vs Ahok. Fatwa MUI itu menjadi salah satu pemicu gelombang protes besar-besaran terhadap Ahok yang menyebabkannya kalah dalam kontestasi pilgub.

KH Ma’ruf Amin kemudian digandeng oleh Jokowi sebagai wakil presiden. Pada periode kepengurusan 2020 MUI dinetralkan dari unsur-unsur vokal dan kritis. Terpilihnya KH Miftachul Akhyar dari Jawa Timur menjadi ketua umum MUI menunjukkan bahwa pemerintah ingin MUI menjadi lebih tenang dan teduh.

Kelompok vokalis Dien Syamsuddin dibersihkan dari kepengurusan MUI. Wapres Ma’ruf Amin menduduki posisi ketua dewan pertimbangan berduet dengan KH Miftachul Akhyar. Duet ini mewakili dominasi NU (Nahdhatul Ulama) dalam kepengurusan MUI, karena Kiai Miftach adalah ketua PWNU Jatim dan Kiai Ma’ruf adalah mantan ketua PB NU.

Pasangan ini diharapkan bisa menetralisasikan suara keras di tubuh MUI, syukur-syukur bisa menjadi penyokong kepentingan pemerintah. Tetapi MUI tetap tidak bisa dijinakkan sepenuhnya. Suara-suara vokal masih muncul dari KH Anwar Abbas yang menjadi wakil ketua umum yang mewakili unsur Muhammadiyah. Suara kritis juga sering muncul dari KH Cholil Nafis yang nota bene mewakili unsur NU.

Mencuatnya kasus Ustad AZA menunjukkan bahwa MUI bukan lembaga yang monolitik yang kepengurusannya homogen dan bisa ditertibkan secara struktural seperti ormas keagamaan. MUI adalah konfederasi dari berbagai organisasi keagamaan Indonesia yang masih tetap membawa misi masing-masing pribadi dan organisasi.

Penangkapan Ustad AZA tidak serta-merta menjadi bukti bahwa MUI sudah disusupi teroris, seperti yang dituduhkan secara serampangan oleh beberapa kalangan. MUI punya sejarah dan tradisi panjang yang menunjukkan bahwa lembaga ini independen dan tidak mudah terkooptasi oleh kekuasaan dan kepentingan. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam