Regresi Kualitas Pemimpin

Ketika keadaan itu berlangsung terlalu lama, standar perlahan diturunkan dan mediokritas dinormalisasi. Bangsa kehilangan kemampuan membedakan yang sungguh unggul dari yang sekadar tampak unggul.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, ketika bangunan negara Indonesia merdeka baru didirikan, politik dan pemerintahan dipimpin oleh para negarawan paling cemerlang: berpandangan jauh ke depan, berwawasan luas, berintegritas kuat, serta berjiwa asketis dengan kehidupan yang bersahaja.

Pada masa itu, kebodohan menjadi public enemy dalam politik.

Tak heran jika generasi tersebut mampu menorehkan legasi emas dalam sejarah bangsa dan dunia. Dari tangan merekalah lahir Pancasila dan Konstitusi yang juga tergolong paling modern pada zamannya.

Dalam situasi serba sulit itu, mereka berhasil menyulam integrasi nasional bagi negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus menegakkan fondasi pemerintahan baru. Mereka juga menyelenggarakan pemilu yang hingga kini sering dipandang sebagai salah satu yang paling bermutu dalam sejarah Indonesia.

Di panggung internasional, mereka tampil sebagai pelopor dekolonisasi dan penggerak solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika. Ketika dunia terbelah dalam rivalitas dua blok kekuatan besar, mereka menggagas Gerakan Non-Blok sebagai jalan kemandirian bagi negara-negara yang baru merdeka.

Melalui Deklarasi Djuanda, mereka bahkan memberikan sumbangsih penting bagi pengakuan konsep negara kepulauan yang kemudian turut memengaruhi (suatu) perkembangan hukum laut internasional.

Para pendiri republik tidak mewarisi kemewahan. Mereka justru membangun negara dari reruntuhan kolonialisme yang serba terbatas dan problematik.

Namun segala keterbatasan itu tertutupi oleh kualitas manusia dan integritas kepemimpinan. Politik dipahami sebagai ruang pengabdian, bukan perebutan jabatan. Yang diperebutkan bukan pembagian kekuasaan, melainkan gagasan tentang masa depan.

Tentu ini bukan berarti para pendiri bangsa hidup tanpa perbedaan pandangan dan konflik. Sebaliknya, mereka sering terlibat dalam perdebatan yang sangat mendasar mengenai arah republik yang hendak dibangun.

Namun yang dominan saat itu adalah conflict of ideas, bukan conflict of interests. Yang dipertarungkan adalah konsepsi tentang kebaikan bersama, bukan sekadar akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.

Karena itu, sekeras apa pun perdebatan berlangsung, selalu tersedia ruang bagi rekonsiliasi melalui deliberasi dan persuasi ketika kepentingan nasional menuntut untuk dikedepankan. Mereka boleh saja berbeda dalam gagasan, tetapi tetap bisa dipersatukan oleh kesetiaan yang sama kepada Indonesia.

Kualitas dan Integritas Pemimpin Saat Ini

Kini kita seperti menyaksikan keadaan yang menyalahi hukum kodrat. Tantangan kehidupan semakin kompleks, ekspektasi warga semakin tinggi, tetapi standar mutu dan integritas para pemimpin Indonesia justru cenderung mengalami penurunan.

Para pemimpin politik hari ini kerap datang dengan janji-janji besar. Namun janji tersebut tidak selalu ditopang oleh strategi yang teruji, kapasitas yang memadai, serta keteladanan yang membangkitkan kepercayaan publik.

Terdapat adanya kesenjangan yang lebar antara aspirasi dan kapabilitas, antara rancangan program dan keandalan tata kelola, antara ucapan dan tindakan, serta antara tujuan yang hendak dicapai dan kemampuan untuk mengeksekusinya.

Akibatnya, banyak janji berhenti sebatas mimpi yang tak pernah terbukti; menjadi retorika yang menggema di ruang publik, tapi gagal menjelma menjadi kenyataan.

Dalam atmosfer kepemimpinan semacam itu, amal terbaik (ahsanu amala) sering tidak menemukan ruang aktualisasinya. Meritokrasi tersingkir oleh akomodasi. Keahlian dikalahkan oleh kedekatan. Kedalaman pikiran lebih seringkali dicurigai daripada dihargai.

Jika dahulu kebodohan bisa menjadi musuh politik, kini kecerdasan justru kerap diperlakukan sebagai public enemy.

Padahal peringatannya telah lama disampaikan: apabila suatu urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya.

Akar Degradasi

Regresi ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan berakar pada melemahnya ekosistem pembentuk kepemimpinan.

Pendidikan yang semestinya membentuk karakter, nalar kritis, dan tanggung jawab publik, makin bergeser menjadi urusan administratif. Keberhasilan lebih diukur oleh ijazah dan formalitas ketimbang kedalaman berpikir dan kematangan moral.

Akibatnya, menjadi lebih banyak lahir manusia yang siap mengejar posisi daripada memikul amanat.

Hal ini diperkuat oleh sistem politik yang lebih menghargai elektabilitas daripada kapasitas. Demokrasi memang meniscayakan pemilu, tetapi tidak otomatis bisa melahirkan negarawan.

Insentif politik lebih besar diberikan pada popularitas, pencitraan, dan akumulasi sumber daya ketimbang gagasan dan kompetensi. Dalam logika industri impresi, yang terlihat lebih penting daripada yang mampu.

Pada saat yang sama, biaya politik yang terus meningkat membuka ruang semakin lebar bagi penetrasi modal ke dalam arena politik.

Partai politik secara perlahan bergeser dari institusi publik yang menjadi wahana ideologi, aspirasi, dan aksi kolektif, menjadi institusi yang lebih privat dan rentan dikendalikan kepentingan oligarkis.

Dalam situasi demikian, kepemimpinan partai jarang mencerminkan kualitas kenegaraan, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan memobilisasi sumber daya finansial.

Sejalan dengan itu, maka lembaga kaderisasi mengalami pelemahan.

Jika dahulu pemimpin lahir dari organisasi pergerakan, sekolah politik, kampus, dan pergulatan ideologis yang intens, kini partai lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan elektoral.

Akibatnya, yang lahir adalah politisi instan yang mengambil jalan pintas untuk meraih kekuasaan, bukan kader negarawan yang memiliki kapasitas untuk memimpin.

Di atas semua itu, berlangsung proses yang paling berbahaya: normalisasi mediokritas. Ketika standar kepemimpinan terus menurun tanpa koreksi yang memadai, masyarakat perlahan kehilangan ukuran tentang keunggulan.

Yang luar biasa dianggap biasa, sementara yang biasa dipromosikan sebagai luar biasa. Pada titik itulah kemerosotan tidak lagi menjadi penyimpangan, melainkan berubah menjadi sistem yang mereproduksi dirinya sendiri.

Karena itu, regresi kualitas kepemimpinan bukan semata kegagalan individu, melainkan gejala kemunduran ekosistem yang membentuknya.

Selama akar-akar degradasi itu tidak dibenahi, perbaikan di tingkat figur hanya bersifat sementara di permukaan, bukan solusi permanen yang menyentuh kedalaman persoalan.

Sampah Kepemimpinan Plastik

Kerusakan itu tidak datang sekaligus, melainkan sebagai akumulasi keputusan keliru, prioritas tersesat, dan jabatan tanpa kapasitas memadai. Perlahan, penurunan mutu menjadi hal yang dianggap wajar.

Maka tidak mengherankan jika ke mana pun kita memandang, sampah seolah mengguritai wajah negeri.

Bukan hanya sampah kotoran yang tampak di jalanan, sungai, dan ruang kota, tapi yang lebih berbahaya adalah sampah dari kegagalan sistemik: sampah kebijakan, sampah keputusan, sampah institusi, dan sampah kepemimpinan.

Segala yang bernilai inti tertindih, tersingkir, lalu tenggelam dalam kebisingan administratif.

Dalam situasi demikian, muncul kebutuhan untuk menutupi kekurangan. Karena kapasitas tidak bisa dibangun instan, jalan pintasnya adalah memoles kemasan. Politik pun bergeser menjadi industri impresi: yang dijual bukan kemampuan, melainkan kesan tentang kemampuan.

Dari sini lahirlah pemimpin plastik.

Pemimpin plastik, dalam ungkapan Bung Karno, tidak pernah menghiraukan isi hidup dan arah hidup. Ia adalah pemimpin cetek yang terbius oleh emas sepuhan, bukan emas murni.

Ia mencintai gebyar lahir, tetapi asing terhadap nur kebenaran dan keadilan; lebih sibuk mengelola citra daripada membangun kapasitas, hingga kehilangan potensi dan kemampuan memahami cara memikul beban sejarah.

Penutup

Walhasil, masalah Indonesia bukanlah defisit politisi atau kontestan pemburu jabatan.

Negeri ini tidak pernah kekurangan orang yang ingin tampil di panggung kekuasaan. Yang semakin langka adalah negarawan: manusia yang mampu berpikir melampaui dirinya sendiri, melampaui kelompoknya sendiri, dan melampaui musim politik zamannya.

Akibatnya, bangsa yang seharusnya melompat justru sibuk berjalan di tempat, bahkan mundur. Potensi besar tidak menjelma menjadi keunggulan. Kekayaan alam melahirkan rente. Demokrasi melahirkan oligarki.

Bonus demografi terancam berubah menjadi beban sosial. Energi nasional habis untuk mengelola persoalan yang semestinya telah lama dapat diselesaikan.

Di tangan kepemimpinan yang dangkal, bahkan anugerah dapat berubah menjadi beban.

Ketika keadaan itu berlangsung terlalu lama, standar perlahan diturunkan dan mediokritas dinormalisasi. Bangsa kehilangan kemampuan membedakan yang sungguh unggul dari yang sekadar tampak unggul.

Di situlah sesungguhnya wibawa Indonesia mulai menyusut. Bukan karena bangsa ini kekurangan sumber daya. Bukan pula karena potensi warganya mengecil. Tapi, karena kualitas kepemimpinan yang tidak lagi sepadan dengan besarnya amanat sejarah yang harus dipikul.

Untuk memulihkan kesehatan kepemimpinan politik, yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian figur, melainkan kejernihan akal, keteguhan watak, dan keberanian untuk mengembalikan kapasitas serta integritas sebagai pusat arah republik

*) Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.