Wapres Patung

Sebagai wapres sekaligus godfather baru Mafia Berkeley seharusnya posisi Boediono kuat. Toh, di akhir masa jabatan Boediono mengakui bahwa posisinya sebagai wapres tidak lebih sebagai ban serep.

Sebutan mafia dan ban serep adalah sebutan yang terkesan merendahkan. Tapi, karena kosa kata itu sudah menjadi kosa kata politik umum maka tidak tidak ada nada merendahkan dengan penyebutan itu. Sekarang pun Menteri Keuangan Sri Mulyani sering disebut sebagai bagian dari Mafia Berkeley, dan Sri Mulyani pun biasa-biasa saja menanggapi sebutan itu.

Jusuf Kalla justru yang tidak sepakat dengan julukan ban serep. Menurut JK jabatan wapres sangat strategis sebagai mitra presiden dalam merumuskan kebijakan nasional. Wapres adalah penguasa kedua dalam hirarki politik nasional. Begitu kata JK.

Semasa menjabat wapres pada periode pertama SBY, JK memang dikenal sangat aktif. Bahkan banyak kalangan menyebut JK sebagai presiden bayangan. Selama beruasa SBY dikenal sebagai presiden yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena itu SBY sering disebut lamban dalam mengambil keputusan.

JK sering mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan akibat kelambanan SBY. Sikap JK yang aktif dan penuh inisiatif ini seringkali dianggap melampaui kewenangannya sebagai wapres. SBY pun sering dibuat gerah oleh ulah JK dan memutuskan untuk membuangnya pada periode kedua.

Kapasitas dan kapabilitas JK memang berlebih sebagai wapres. Tapi, kapabilitas JK ternyata tidak cukup untuk menjadi presiden. Karena itu JK punya spesialisasi sebagai capres dan memecahkan rekor sebagai satu-satunya tokoh yang menjadi wapres pada dua presiden yang berbeda.

Selama mendampingi Jokowi pada periode pertama performa JK dianggap cukup memuaskan. JK yang kuat dalam memegang portofolio ekonomi bisa memainkan peran yang tepat sebagai pendamping Jokowi.

Ketika Jokowi maju kembali untuk periode kedua dalam pilpres 2019, nama JK masih diperhitungkan. Tetapi, realitas persaingan politik yang keras memaksa Jokowi mengambil Ma’ruf Amin sebagai upaya untuk mencari dukungan dari pemilih Islam.

Ma’ruf Amin tentu beda dengan JK yang sudah sangat sarat pengalaman. Ma’ruf Amin sering dianggap sebagai pelengkap di pemerintahan Jokowi dengan peran politik yang relatif marginal. Ma’ruf Amin tidak banyak terlibat dalam memberikan komentar terhadap masalah-masalah aktual. Karena itu para mahasiswa menjulukinya sebagai ‘’The King of Silence’’ karena lebih sering diam.

Kali ini para mahasiswa menyebutnya sebagai patung istana karena dianggap tidak pernah bicara dan tidak pernah mengambil inisiatif. Sebutan ini mirip dengan julukan ‘’the king of silence’’ karena sama-sama menganggap wapres lebih sering hening tanpa suara.

Para mahasiswa Unmul bersikukuh dengan sebutan itu dan menolak mencabut postingan di medsos. Pemanggilan polisi terhadap mahasiswa justru memantik reaksi keras dari banyak kalangan. Polisi dianggap lebay dengan pemanggilan itu dan dianggap memberangus kebebasan mahasiswa untuk berendapat.

Partai Demokrat dengan tangkas membela para mahasiswa. Benny Kabur Harman, wakil ketua umum Partai Demokrat mengatakan, sebutan patung wapres bukan kritik personal kepada wapres Ma’ruf Amin, tapi merupakan kritik terhadap sistem tata negara yang menempatan posisi wapres sebagai ban serep.

Di mata Partai Demokrat, sebutan patung dan ban serep sama saja. Tidak ada unsur penghinaan dalam penyebutan itu, karena selama ini posisi wapres memang hanya menjadi ban serep yang lebih sering diam seperti patung.

Selain mengritik kekuasaan, Partai Demokrat kelihatannya juga sekaligus membuat pengakuan dosa, karena secara tidak langsung mengakui pernyataan Boediono sebagai wapres ban serep di masa SBY.

Nasib Ma’ruf Amin di bawah Jokowi, mungkin, sama saja dengan nasib Boediono di bawah SBY. Dua orang itu harus menerima takdir politik. Boediono dianggap sebagai wapres ban serep, dan Ma’ruf Amin sebagai wapres patung. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam