YouTube: Ruang Privat dan Publik?

Di ranah lokal, sama halnya dengan pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi tidak bisa disamakan dengan pernyataan KH Said Aqil Siradj tersbut. Subandi, pada awal maret 2o21, sebagai pejabat publik tidak sepatutnya mengatakan secara publik bahwa pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk NU Sidoarjo yang diperuntukkan mulai PC, MWC hingga ranting di Sidoarjo.

Diungkapkan Subandi bahwa dana senilai itu juga mengadopsi dari Pemkab Banyuwangi yang mampu mengalokasikan Rp 25 miliar untuk NU. Padahal APBD Pemkab Banyuwangi hanya sebesar Rp 3,2 triliun, sedangkan Pemkab Sidoarjo berkekuatan Rp 5,2 triliun.

Karenanya ia akan meningkatkan kontribusi Pemkab Sidoarjo untuk NU, khusus untuk lembaga pendidikan Ma’arif agar menyelesaikan pembangungan infrastrukturnya hingga Rp 250 juta dibanding institusi lain yang hanya 20 juta. Selain itu, Subandi mengungkapkan rencana pemkab untuk mengangkat pejabat camat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD/kepala dinas) di Pemkab Sidoarjo seluruhnya diisi dari kalangan NU.

Pernyataan Subandi ini tersebar melalui video yang diunggah di Youtube, Senin (8/3/2021). Video diambil usai Subandi menghadiri Forum Silaturahmi MWCNU se-Sidoarjo di sekretariat MWCNU Prambon, Jumat (5/3/2021).

Subandi sendiri, dalam tayangan video tersebut, menegaskan tidak ada yang salah dengan pernyataannya karena NU tidak bisa dilepaskan perannya dalam membangun Sidoarjo. Terlebih, selama 20 tahun ini Sidoarjo juga dipimpin bupati-wakil bupati dari NU.

Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, megungkapan bahwa pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu. Apalagi ketidak di ranah publik, sebegai representasi masyarakat pada umumny, harus menjadi kata-katanya agar tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu.

Kepandaian dalam memiliah dan memilih ucapan di ranah publik dan ranah privat hendaknya menjadi kualifikasi seorang pejaba publik agar pernyataannya tidak menjadikan gerah masyarakat yang tentu akan berujung pada “perpecahan” lebih lanjut yang tak kunjung usai.

(Penulis adalah redaktur kempalan.com dan penanggung Jawab LKBH UMSIDA)

Editor: Freddy Mutiara