Laba Terjun Bebas, Kinerja Manajemen PT PJU Disorot Dewan

SURABAYA-KEMPALAN: Kinerja direksi PT Petrogas Jatim Utama (PJU) disorot Komisi C DPRD Jatim. Pasalnya, selama mengelola BUMD milik Pemprov Jatim, PT PJU dinilai tidak bisa memberikan keuntungan maksimal bagi APBD Jatim.

“Padahal PT PJU ini merupakan salah satu andalan untuk menggali pemasukan bagi APBD Jatim selain Bank Jatim. Perusahaan ini mengelola migas, mestinya dapat memberi pemasukan lebih. Tapi, faktanya labanya malah mengalami penurunan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim Hidayat, Kamis (26/8).

Hidayat menjelaskan, laba ditahun 2016 dari angka Rp 2 miliar kemudian naik ditahun 2017
menjadi Rp 25 miliar, dan sampai puncaknya ditahun 2019 mencapai laba Rp 112 miliar.

Namun, tahun 2020 turun menjadi Rp Rp 23,5 miliar. Sedang di tahun 2021 ditargetkan laba Rp 38,607 miliar. “Seperti gunung, dimana naik terus turun drastis,” ujar legislator asal Parta Gerindra ini.

Demikian pula deviden. Pada tahun 2019 sebesar Rp 16 miliar, kemudian 2020
turun Rp 7 miliar, dan 2021 Rp 6,9 miliar. “Jadi terjadi penurunan yang sangat signifikan,” ujar Hidayat.

Alasan turunnya laba tersebut, menurut Hidayat, manajemen PT PJU menyebut karena pandemi, harga minyak turun, dan permintaan turun. “Juga listrik turun dan salah satunya juga adanya inefisiensi,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Hidayat, juga ada masalah internal di manajemen PT PJU. Salah satunya pemindahan sekretaris perusahaan. “Dari analisis pimpinan, sekretaris perusahaan tidak memberikan konstribusi yang positif terhadap kinerja perusahaan.Banyak nganggur namun gajinya tinggi, dimana satu bulan mendapat gaji Rp 28 juta. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2020, gaji untuk sekretaris saja Rp 2,1 miliar,” jelasnya.

Karena itu, kata Hidayat, ke depan harus ada perbaikan. Sehingga, pihaknya merekomendasi agar Biro Perekonomian menyiapkan panitia seleksi (pansel) untuk kepentingan Dirut PT PJU definitif, karena yang sekarang masih Plt.

“Karena kalau Plt itu kan memiliki keterbatasan, keterbatasan. Jadi, saya minta agar semua BUMD yang sekarang kosong segera diisi. Pansel segera disiapkan dan koordinasi dengan Komisi C, supaya kita bisa mengawal,” pinta Hidayat. (Dwi Arifin)