Mengukur Kadar Kemerdekaan Pers

waktu baca 4 menit

Oleh: Dr Sirikit Syah (Penulis dan Dosen Ilmu Komunikasi)

KEMPALAN: Indonesia (masih) merdeka. Mudah-mudahan pada 100 tahun Indonesia merdeka, tahun 2045 kelak, Indonesia masih merdeka dan berdaulat. Bukan seperti yang digambarkan dalam novel Ghost Fleet: wilayahnya ada, tapi kedaulatannya sirna. Mudah-mudahan pula ramalan para ahli bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2035, yakni populasi dengan angka penduduk berusia produktif yang tinggi, benar. Tentu, ‘bonus demografi’ ini bisa menjadi malapetaka bagi bangsa, bila usia produktif yang dominan itu menganggur alias tak punya pekerjaan.

Bagaimana kemerdekaan pers di Indonesia? Sebelum menilai kadar kemerdekaannya sekarang, saya ingin membandingkan catatan kemerdekaan pers dari presiden ke presiden, sebagai refleksi bersama.

Menurut pengamatan saya sebagai aktivis media watch, era Presiden Gus Dur merupakan masa pers Indonesia sangat merdeka. Bahkan, boleh dikata, liar. Mungkin karena Gus Dur memang mendukung kebebasan, tetapi bisa juga karena di masa itu pers sedang mengalami eforia (euphoria) kebebasan pers. Gus Dur adalah presiden Indonesia yang paling kerap menjadi sasaran atau bulan-bulanan pers: tuduhan selingkuh, korupsi, yang semua tidak terbukti, hingga berujung lengsernya dia di tengah-tengah masa tugasnya.

Yang menarik, masa terkelam kebebasan pers justru di era presiden Megawati dan Jokowi. Di era Megawati, beberapa pemimpin redaksi, jurnalis, mahasiswa, aktivis, masuk penjara. Harian Rakyat Merdeka bahkan memiliki beberapa pemred untuk cadangan, bila pemred yang satu dan lainnya keluar masuk penjara karena berita yang dimuat. Pada umumnya, Megawati menggunakan pasal penghinaan pada kepala negara dari Delik Pers di KUHP. Megawati sensitif atas berita-berita negatif mengenai dirinya. Presiden Habibie, Gus Dur, dan SBY tidak pernah menggunakan pasal Delik Pers dalam KUHP.

Pemerintahan Jokowi lebih suka mengintensifkan penerapan UU ITE. UU ITE yang sejatinya untuk menangkal kejahatan melalui elektronik itu lebih banyak digunakan untuk menggaruk pendapat bebas (yang tak disukai penguasa). Orang kehilangan uang atau ditipu melalui elektronik, jarang ditangani aparat hokum. Kita semua melihat, polisi lebih banyak menangani kabar yang dituduh hoax (kabar bohong), padahal itu bisa saja fakta, fakta pahit. Pemerintah tak mau menelan pil pahit.

Pemerintahan Jokowi –melalui UU ITE- juga kerap menuduh penyampai kabar, media mapun netizen, sebagai menebarkan ‘ujaran kebencian’. Padahal, bisa saja itu kritik. Tak heran bila banyak pengamat mengatakan, pemerintahan Jokowi antikritik. Selain penyalahgunaan pasal-pasal UU ITE untuk memberangus ‘musuh-musuh’ politik (para kritikus pemerintah, termasuk para ulama), pemerintahan Jokowi juga terus menerus melakukan propaganda. Seolah-olah Jokowi masih dalam masa kampanye. Dia sudah menjadi presiden, dan kampanye atau propaganda bukan lagi aktivitas yang perlu dilakukannya.

Propaganda pemerintahan Jokowi ini dilakukan secara masif dengan merecruit, melatih, dan mempekerjakan para ‘influencer’ (ini istilah yang disebut oleh Prof. Henry Subiakto, staf ahli Kominfo; namun warga menyebutnya buzzer). Ini tentu menyerap anggaran negara, sementara tugas jubir mestinya dilakukan oleh ribuan staf humas/PR Kominfo di semua propinsi di Indonesia, yang sudah digaji sebagai PNS. Para staf Kominfo yang seharusnya bertugas sebagai jubir, humas, persuader, influencer, ini kemungkinan besar tengah makan gaji buta karena pekerjaannya diambil alih oleh para buzzer.

Sikap membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat bukan hanya dilakukan pada netizen atau portal berita abal-abal. Pemerintah juga melakukannya pada media arusutama, melalui pendekatan-pendekatan persuasif. Ruang-ruang redaksi rutin dikunjungi oleh petinggi kepolisian atau orang Istana, memastikan isu mana yang boleh dikabarkan, mana yang tidak. Berita mengenai HRS, korban KM 50, teroris lonewolf, dll, hampir tak ada di media arusutama. Bila ada, sumbernya kepolisian saja. Media arusutama takluk mengikuti pola pemerintah. Tak heran bila publik beralih pada media sosial. Bila pilar keempat sudah berkomplot dengan tiga pilar lainnya, publik membangun pilarnya sendiri. Pilar kelima. Media sosial.

Saya termasuk orang yang percaya –hingga 70%- pada kabar-kabar di media sosial atau kabar netizen. Saya berpikir, ini kabar yang ditemukan tanpa rencana, tanpa agenda setting, original, genuine. Warga menemukan atau mengaami sesuatu, lalu mengabarkannya. Misalnya: bagaimana kita tahu aparat berlaku kasar dan kejam pada para pedagang warung dan pedagang kaki lima (menendang, mengangkut dagangan, merampas meja kursi, merobohkan tenda, membentak-bentak, memukul, dll) bila bukan dari netizen yang kebetulan berada di loaksi kejadian? Original and genuine reports, yng tidak diberitakan media arusutama. Memang, mungkin ada yang tendensius, melakukan propaganda antipemerintah dengan hanya menyebarkan kabar-kabar keburukan. Namun, kabar buruk atau kabar negatif bukan kabar bohong. Itu hanya kabar yang tidak disukai pemerintah.

Sebagai contoh, ditangkapnya beberapa awak Saracen.com baru-baru ini dengan tuduhan menebarkan hasutan dan kebencian. Bila mau jujur, aparat juga harus menangkap Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar dan para buzzer lain, atas alasan yang sama.

Kembali ke topik: bagaimana kadar kebebasan pers di Indonesia saat ini? Sangat buruk. Ditingkatkannya intensitas UU ITE, pengalahgunaan pasal-pasal UU ITE kepada target tertentu, persuasi di ruang-ruang redaksi, intimidasi terhadap mahasiswa, aktivis, bahkan ulama, adalah bukti-bukti buruknya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di negeri ini. Pemerintahan Jokowi mengidap paranoia berlebihan atas kemerdekaan pers. Jokowi bisa tersenyum dan bersikap santai/ramah di depan publik, tapi mesin-mesin penindasnya: polisi, jaksa, hakim, coordinator PPKM, para buzzer, dll, terus bekerja tanpa kompromi.

Sirikit Syah, 17 Agustus 2021

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *