Kritik Terhadap Presiden Prabowo di Mata Oposisi dan Aktivis

Dalam sistem demokrasi itu, pemimpin harus mampu membangun koalisi luas. Merangkul lawan bisa mengurangi konflik politik dan mempercepat konsolidasi pemerintahan.

Oleh: Chris Komari

KEMPALAN: Dalam politik, seorang pemimpin sering dinilai bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari langkah-langkah yang diambil selama perjalanan kekuasaan.

Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang paling sering mendapat kritik, baik dari oposisi maupun sebagian aktivis.

Banyak pihak melihat sejumlah keputusan dan sikap politik beliau sebagai “kesalahan”, kompromi, atau bahkan pengkhianatan terhadap idealisme perjuangannya dahulu.

Namun di sisi lain, pendukung Prabowo melihat langkah-langkah tersebut bukan sebagai kelemahan, melainkan bagian dari strategi politik jangka panjang.

Mereka percaya bahwa dalam dunia politik dan geopolitik, kemenangan tidak selalu diperoleh melalui konfrontasi langsung, tetapi sering melalui pendekatan pragmatis: merangkul lawan, masuk ke dalam sistem, dan mengendalikan permainan dari dalam.

Prinsip yang sering dikaitkan dengan strategi seperti ini adalah: “To defeat the enemy, sometimes you have to work with them.”

1) MBG (Makan Bergizi Gratis) yang Dinilai Terlalu Ambisius

Salah satu program paling besar pemerintahan Prabowo adalah program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program ini dipuji pendukung sebagai investasi masa depan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mengurangi stunting, dan memperkuat generasi muda Indonesia.

Namun di mata oposisi dan sebagian aktivis, program ini dianggap terlalu mahal, berpotensi membebani APBN, rawan korupsi dalam distribusi, dan dianggap lebih bersifat populis daripada solusi ekonomi jangka pendek.

Sebagian ekonom oposisi mempertanyakan: dari mana sumber pendanaannya, apakah fiskal negara cukup kuat, serta apakah program sebesar ini realistis dijalankan di seluruh Indonesia.

Tetapi pendukung Prabowo melihat kritik tersebut terlalu sempit dan jangka pendek.

Mereka berargumen: negara maju juga membangun SDM melalui investasi sosial besar-besaran, kualitas generasi muda menentukan masa depan ekonomi bangsa, dan MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan strategi pembangunan manusia.

2) Memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres

Keputusan Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu kontroversi politik terbesar dalam Pilpres 2024.

Kritik dari oposisi: dianggap bagian dari politik dinasti, dianggap memanfaatkan pengaruh Presiden Joko Widodo, serta dinilai merusak etika demokrasi karena polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres.

Sebagian aktivis menilai: keputusan ini terlalu pragmatis, lebih mengutamakan elektabilitas daripada prinsip demokrasi, dan memperkuat oligarki politik keluarga.

Namun dari sudut pandang strategi politik, pendukung Prabowo melihat: Gibran mewakili generasi muda dan transisi kepemimpinan baru, pasangan Prabowo – Gibran menyatukan pemilih nasionalis, muda, dan pendukung Joko Widodo, serta langkah itu memperbesar stabilitas dan kesinambungan program pembangunan nasional.

3) Membiarkan Polemik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Berlarut-Larut

Sebagian oposisi dan aktivis mengkritik pemerintahan karena dianggap tidak cukup tegas menyelesaikan polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang berulang muncul di ruang publik.

Mereka menilai: pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan polemik secara transparan dan terbuka, agar tidak menjadi bola liar politik, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Namun penting dicatat bahwa klaim dugaan ijazah palsu tersebut telah berkali-kali dibantah oleh pihak terkait, termasuk klarifikasi dari universitas dan proses hukum yang berjalan di Indonesia. Tidak ada putusan pengadilan yang akhirnya menyatakan ijazah Jokowi palsu.

Di sisi lain, sebagian pendukung Prabowo melihat: isu ini terlalu dipolitisasi, sengaja dipelihara untuk menciptakan kegaduhan politik, dan pemerintah memilih fokus pada agenda ekonomi serta stabilitas nasional dibanding terus menerus melayani kontroversi politik.

4) Memilih Banyak Menteri dari Lingkaran Pemerintahan Jokowi

Kritik lain yang sering muncul adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan atau memilih banyak tokoh yang sebelumnya berada di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo ke dalam kabinetnya.

Bagi oposisi dan sebagian aktivis: hal ini dianggap menunjukkan kurangnya keberanian melakukan perubahan total, dianggap hanya melanjutkan pemerintahan lama dengan wajah baru, serta dinilai membuat kabinet terlalu dipenuhi kompromi politik.

Sebagian pengritik berharap Prabowo membentuk kabinet yang sepenuhnya baru dengan tokoh-tokoh independen dan teknokrat baru.

Namun dari perspektif pendukung Prabowo: mempertahankan sebagian menteri lama dianggap penting untuk menjaga kesinambungan program nasional, menghindari kekacauan transisi pemerintahan, serta menjaga stabilitas birokrasi dan ekonomi.

Pendukungnya juga menilai: pemerintahan tak bisa dijalankan hanya berdasarkan sentimen politik, pengalaman birokrasi tetap dibutuhkan, dan transisi yang terlalu drastis dapat mengganggu kepercayaan pasar, investasi, serta stabilitas administrasi negara.

Dalam strategi politik, langkah ini dipandang sebagai upaya konsolidasi kekuatan nasional agar pemerintahan baru tidak langsung terjebak konflik internal dan tarik-menarik kekuasaan.

5) Bergabung dengan Pemerintahan yang Pernah Menjadi Lawan Politik

Salah satu kritik terbesar terhadap Prabowo datang ketika ia bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2019.

Bagi oposisi dan sebagian aktivis: Ini dianggap inkonsisten. Mereka menilai Prabowo “berdamai dengan kekuasaan”.

Sebagian pendukung garis keras merasa perjuangan oposisi menjadi kehilangan arah.

Namun dari sudut pandang strategi politik: Langkah itu bisa dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas nasional pasca polarisasi ekstrem Pilpres.

Dengan masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memperoleh pengalaman langsung mengelola negara dan memahami struktur kekuasaan dari dalam.

6) Merangkul Tokoh-tokoh Lama dan Oligarki Politik

Oposisi juga sering mengkritik Prabowo karena dianggap terlalu akomodatif terhadap elite lama, oligarki, atau tokoh yang sebelumnya berseberangan dengannya.

Kritik mereka: Dinilai tak cukup revolusioner. Dianggap terlalu banyak kompromi dengan kekuatan lama. Dipersepsikan tidak membawa perubahan drastis.

Tetapi pendukung Prabowo berargumen: Indonesia adalah negara besar dan kompleks; perubahan ekstrem dapat memicu instabilitas ekonomi dan sosial.

Dalam sistem demokrasi itu, pemimpin harus mampu membangun koalisi luas. Merangkul lawan bisa mengurangi konflik politik dan mempercepat konsolidasi pemerintahan.

Penutup

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap Presiden Prabowo Subianto, satu hal yang jelas: politik adalah arena strategi, bukan sekadar slogan atau retorika.

Sebagian oposisi dan aktivis melihat langkah-langkah Prabowo sebagai kelemahan, kompromi berlebihan, atau inkonsistensi.

Namun, pendukungnya percaya bahwa langkah tersebut adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas nasional, memperluas kekuatan politik, dan memastikan agenda pembangunan dapat berjalan tanpa konflik berkepanjangan.

Dalam dunia politik, terkadang seorang pemimpin tidak memilih jalan yang paling ideal di mata semua orang, tapi memilih jalan yang dianggap paling realistis untuk mempertahankan persatuan, stabilitas, dan kekuatan negara dalam jangka panjang.

*) Chris Komari, Chairman FDI, Activist for Democracy, Activist for Humanity

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.