HANOI-KEMPALAN: Perdana Menteri Phạm Minh Chính telah mengirim kiriman ke beberapa menteri, memerintahkan revisi undang-undang untuk mengatasi kesulitan dalam investasi dan bisnis di tengah perkembangan kompleks pandemi COVID-19.
Dokumen tersebut dikirim ke menteri Perencanaan dan Investasi, Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Konstruksi, Transportasi, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Informasi dan Komunikasi, Kehakiman, dan Dalam Negeri.
Disebutkan bahwa setelah meninjau rekomendasi dari semua 63 provinsi dan kota, lembaga mendeteksi hambatan dan kesulitan khusus yang dihadapi kegiatan investasi, produksi dan bisnis yang disebabkan oleh tumpang tindih dan inkonsistensi beberapa dokumen hukum.
Melansir Vietnam News, revisi oleh Kantor Pemerintah mendeteksi sejumlah poin yang perlu dipelajari, diubah dan ditambah segera untuk menghapus masalah bermasalah yang ditentukan dalam 29 undang-undang terkait pengelolaan negara dari 10 kementerian.
Untuk segera menghilangkan kesulitan dan hambatan, menghilangkan kemacetan, memobilisasi semua sumber daya sosial, dan mempromosikan produksi dan bisnis, pemimpin Pemerintah meminta para menteri untuk mengarahkan dan memprioritaskan sumber daya untuk revisi, penelitian, amandemen dan penambahan dokumen hukum di bawah wewenang mereka.
Ia menekankan, prioritas tertinggi harus diberikan untuk mempercepat perubahan dan penambahan peraturan hukum yang tumpang tindih, diperdebatkan dan tidak konsisten. (VNN, reza hikam)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi