Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

Tunjukkan Lorenz, Seandainya Semua se-Sultan Aldebaran

  • Whatsapp
Kapolresta bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo saat menginterograsi pelanggar PPKM di sebuah cafe daerah Candi Sidoarjo.
Bambang Budiarto

KEMPALAN: Lorenz, jikalah dia seorang perempuan tentu secantik Elsa yang tiap malam berseliweran di  RCTI dipelototi penuh kebencian oleh emak-emak seluruh Indonesia. Sepak terjangnya di Ikatan Cinta tidak sekedar merepotkan Andin & Mas Al tapi juga sempat sedikit merepotkan Mahfud MD karena Pak Menteri berkesempatan ikut-ikutan menganalisis kasus pembunuhan Roy yang membuatnya dikomen banyak pihak di media online.

Tapi, lain Elsa Anindita tentu lain pula Lorenz yang satu ini. Max Otto Lorenz, biasa disapa Lorenz adalah laki-laki yang terlahir di Burlington – Iowa Amerika, 19 September 1876. Dalam perjalanan kariernya  sebagai ekonom, Kurva Lorenz (KL) adalah temuan dan pemikirannya. KL, kurva yang menunjukkan ketidakmerataan  pendapatan, yang pada setiap kajiannya memiliki pasangan, Angka Gini Rasio (AGR).

Hari-hari ini masyarakat dihadapkan pada sebuah fakta betapa beratnya sebuah perjalanan hidup dalam batasan, penyekatan, dan beberapa bentuk pelarangan. Atas nama strategi pencegahan dan pemutusan rantai penularan covid-19, bermula dari PSBB, kemudian PSBB Transisi, PPKM, PPKM Skala Mikro, sampai yang terkini PPKM Darurat untuk kemudian disusul PPKM Level 4.

Semua bermuara pada bentuk  yang sama, penyekatan dan penutupan jalan, pembatasan mobilitas dan aktivitas. Bentuk-bentuk demikian inilah yang pada akhirnya menggiring beberapa kelompok pelaku usaha dalam masyarakat akhirnya benar-benar menyerah. Pengibaran bendera putih sebagai tanda kalah K-O tidak hanya dilakukan oleh pedagang kelas UMKM namun juga oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran.

Menyerah kalah, menjelang hari kemerdekaan RI yang seharusnya tegak mengibarkan bendera merah putih, ternyata justru didahului pengibaran bendera putih. Namun di balik itu semua, di sudut-sudut masyarakat yang lain ternyata segala bentuk penyekatan dan penutupan jalan, juga pembatasan mobilitas dan aktivitas, tidak terlalu berpengaruh dan tidak begitu dirasakan.

Roda tetap berputar nyaman dan ekonomi tidak mendapatkan gangguan. Mencermati hal yang demikian, dalam tataran makro ekonomi tentu secara gampang dapat dipahami bahwa di wilayah tersebut yang sedang terjadi adalah ketidakmerataan pendapatan.  Situasi yang demikian secara transparan dijelaskan oleh Max Otto Lorenz dengan sangat baik melalui KL.

KL digambarkan cembung, semakin cembung KL berarti semakin tidak meratalah pendapatan penduduk suatu negeri dan jika KL mendekati garis diagonal (life of equality), lurus, berarti keberadaan penduduk di wilayah tesebut pendapatannya merata. Dengan cara yang lain dapat dijelaskan melalui AGR yang memiliki 3 kategori distribusi pendapatan; ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 0,384 adalah AGR Indonesia di Maret 2021. Angka ini membawa pada pemahaman bahwa AGR Indonesia masuk dalam katagori rendah, artinya ketidakmerataan pendapatan  Indonesia sebenarnya rendah, dengan kata lain sebenarnya tidak terlalu berbeda pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.

Sesuai release BPS, di tingkat daerah, Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki catatan AGR terkecil 0,276 yang berarti adalah provinsi dengan ketidakmerataan pendapatan terendah. Selanjutnya untuk AGR dengan skor tertinggi ada pada Provinsi DIY dan Sulawesi Barat, sebesar 0,436. Mengacu pada AGR dan KL ini, dengan batasan dibawah 0,4 adalah rendah kemudian antara 0,4-0,5 adalah sedang, sementara diatas 0,5 adalah tinggi, sebenarnya masih dapat dipahami adanya penyekatan dan penutupan jalan, juga pembatasan mobilitas dan aktivitas.

Masalahnya jika bermain dengan angka biasanya akan ketemu situasi yang sedikit berbeda dengan fakta di lapangan. Pemisalan a; ada nilai 20, 40, 40, dan 60, tentu saja memiliki rata-rata 40. Pemisalan b; dengan nilai 15, 15, 40, dan 90, ternyata juga mempunyai rata-rata 40. Dengan nilai rata-rata yang sama 40, namun kondisi di kedua pemisalan ini berbeda, pemisalan a memiliki ketidakmerataan yang lebih tinggi dibanding pemisalan b.

Begitulah tidak mudahnya pengambilan kebijakan publik, seandainya semua warga negara se-sultan Aldebaran Alfahri, tentu para pejabat pemerintah tidak terlalu repot berliku-liku memikirkan penyekatan dan penutupan jalan juga  pembatasan mobilitas dan aktivitas.

Pertanyaannya sekarang, jika semua warga negara se-sultan Aldebaran, benarkah KL akan lurus bernilai minimal? Salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)  

Berita Terkait