UMKM, Benteng Tangguh Hadang Taper Tantrum

KEMPALAN: Taper Tantrum, adalah sebagian dari sekian banyak konsekuensi logis sebuah negara dengan sistem perekonomian terbuka. Bayang-bayang terpukulnya kurs beberapa negara berkembang di tahun 2013 sebagai efek monetary policy yang dilakukan Federal Reserve/The Fed (Bank Indonesia-nya Amerika serikat) saat ini cukup menghantui.

Sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi AS, dimungkinkan The  Fed akan mengurangi gelontoran likuiditas dalam bentuk pembelian surat berharga (quantitative easing) yang saat ini tercatat US$ 120 miliar per bulan. Di sinilah permasalahannya, ketika The Fed mulai mengurangi quantitative easing maka mulailah edisi pengetatan (tapering off).

Di awali dengan mengurangi jumlah pembelian aset, tapering akan berakhir ketika suku bunga acuan naik. Bahasa mudahnya, sebenarnya tidak beda dengan sifat dari kebijakan itu sendiri baik moneter ataupun fiskal; ekspansi dan kontraksi.

Quantitative easing dan tapering perilakunya boleh dikatakan mirip dengan pengenaan kebijakan ekspansi dan kontraksi. Ekspansi untuk memperbesar kegiatan perekonomian layaknya quantitavie easing dalam penggelontoran likuiditas sementara kontraksi lebih pada upaya untuk memperkecil kegiatan perekonian.

Ketika quantitative easing berakhir berarti menuju fase tapering off, likuiditas berkurang. Efek terbesarnya adalah babak belurnya nilai tukar rupiah. Hal ini dapat dimaklumni karena transaksi-transaksi luar negeri selama ini dengan hard currency ini, dollar AS.

Belum lagi bentuk-bentuk pinjaman dan penerbitan surat utang yang dalam mata uang asing ini. Sebagai negara terbuka, Indonesia tentu tidak dapat menghindari efek tapering off yang dalam wujud taper tantrum ini. Memahami hal tersebut tentunya harus mulai dilakukan pembangunan benteng-benteng  tangguh penghadang taper tantrum.

Belum terlambat, meskipun beberapa survey menyebut The Fed akan melakukan pengurangan quantitative easing pada Agustus atau September 2021 ini, namun BI memprediksi tapering off The Fed baru akan terjadi tahun depan, 2022.

Penghadangan sudah dimulai dengan merespons melalui stabilisasi nilai tukar rupiah dan SBN, juga komunikasi intensif dengan Kemenkeu untuk update pergerakan pasar uang, tidak hanya di AS. Upaya ini boleh dikatakan berhasil, minimal terlihat dari suku bunga BI seven days repo rate yang terjaga di level 3,5%

Berkaca dari hiruk pikuk pasar uang yang demikian, sepertinya ketenangan dan kenyamanan berwirausaha kembali atau tetap berada pada UMKM. Sekali lagi dan untuk kesekian kalinya UMKM menjadi benteng tangguh hempasan badai ekonomi.

Ketika pengurangan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 terus-menerus tiada henti, UMKM-lah juru selamatnya, meskipun beberapa bidang wirausaha UMKM itu sendiri juga babak belur. Dan saat sekarang kembali UMKM diuji untuk menunjukkan kelasnya sebagai penyangga ekonomi bangsa.

Guncangan di  pasar uang tentu lebih terasa dibanding di banding pasar barang atas isu tapering ini. UMKM yang notabene adalah “loyalis” pasar barang, dengan pemberdayaan sumber daya lokal tentu lebih stabil atas fluktuasi rupiah sehingga pergerakan ekonominya tetap terjaga dan keberadaannya sebagai penopang ekonomi nasional juga tetap tak tergoyahkan.

Pertanyaannya sekarang, ketika UMKM sebagai benteng tangguh ini cedera, siapakah yang mampu menggantikan perannya? Salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)