JAKARTA-KEMPALAN: Kejadian bersejarah terjadi di Rumania. Klaus Lohannis selaku Presiden Rumania melakukan pengesahan terhadap undang-undang yang cukup kontroversial. Dimana undang-undang tersebut melarang China dan brand Huawei untuk mengambil peran dalam pengembangan jaringan 5G.
Ketika ditelisik, undang-undang yang mendisreditkan China dan Huawei sebagai upaya keamanan. Secara gamblang, undang-undang ini linear dengan otoritas legal yang dicanangkan Amerika Serikat untuk merangkul para sekutunya untuk meninggalkan negara China dan Huawei dalam optimalisasi jaringan 5G.
Pada periode sebelumnya di Amerika Serikat, Donald Trump menggaungkan narasi dalam bingkai program bertajuk Clean Network. Dimana program ini memberikan bantuan bagi negara sekutu yang melakukan pemblokiran terkait teknologi telekomunikasi.
Di lain sisi, pada bulan April, Florin Citu selaku Pemerintah Perdana Menteri yang memiliki prinsip politik yang berhaluan tengah melakukan penyetujuan terkati larangan bagi perusahaan-perusahaan yang dimotori oleh negeri tirai bambu. Secara konsensus, parlemen menyepakati kebijakan yang kontekstual ini.
RUU tersebut berasal dari memorandum antara AS-Rumania pada tahun 2019. atas perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah asing dan kurangnya struktur kepemilikan yang transparan. Rumania adalah sekutu setia Washington bahkan sebelum bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada 2004.
“Sebagai bagian dari pendekatan keamanan berbasis risiko, evaluasi yang cermat dan lengkap dari vendor 5G diperlukan,” bunyi momerendum antara AS-Rumania ini.
Rumania adalah sekutu setia Washington bahkan sebelum bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada 2004. Washington melihat Huawei sebagai bagian dari mesin pengawasan global Partai Komunis China. Huawei telah berulang kali membantah memata-matai negara China. (Rafi Aufa Mawardi)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi