Berikut Syarat-Syarat Pemerataan Kemakmuran menurut Sri Mulyani

JAKARTA-KEMPALAN: Gagasan mengenai pemerataan kemakmuran adalah PR yang masih belum selesai hingga sekarang dan masih menjadi cita-cita banyak negara, termasuk Indonesia melalui sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Guna mewujudkan pemerataan kemakmuran di masa pandemi ini, dibutuhkan kerja sama dari pemerintah, masyarakat dan swasta seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam ‘CNBC Debate: Shaping the Great Reset in Asia’ pada Senin (3/5).

“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” jelas Menkeu itu.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur dan pelayanan yang dimiliki suatu negara untuk memenuhi pemerataan kesejahteraan ialah pembangunan jalan yang saling menghubungkan antar daerah, tersedianya air bersih, akses terhadap listrik dan koneksi internet yang stabil.

Baginya, semua hal tersebut adalah syarat yang diperlukan supaya kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, melintasi pengelompokan pendapatan, baik dalam suatu negara atau dalam skala global.

“Dan yang kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun, dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting,” tambah Sri Mulyani.

Selain itu juga diperlukan aspek kesehatan dalam pemerataan kemakmuran seraya menyebutkan bahwa pengembangan yang penting di bidang ini adalah telemedicine, terutama di Indonesia yang memiliki banyak pulau terpencil yang tidak memiliki akses ke dokter spesialis.

Namun sekarang, melalui dokter umum yang ada disana, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran membantu para dokter umum untuk melakukan tindakan medis.

“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” jelas Menkeu.

Ia turut mengatakan bahwa tata kelola sektor publik yang baik membutuhkan pola komunikasi yang baik pula antar para pemangku kepentingan dan mencegah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintah. (Situs Kemenkeu, reza m hikam)