Pengadilan Dinilai Kurang Tegas, Warga Prancis Berdemonstrasi

PARIS – KEMPALAN: Pengnjuk rasa berkumpul di Paris dan kota-kota Prancis lainnya pada Minggu (25/>4) untuk mengecam keputusan pengadilan tertinggi Prancis bahwa pembunuh seorang wanita Yahudi, Sarah Halimi, tidak bertanggung jawab secara kriminal dan tidak akan diadili.

Mengutip daei Euronews Senin (26/4), Ribuan orang memenuhi Trocadero Plaza di Paris, di depan Menara Eiffel, sebagai tanggapan atas seruan asosiasi dan organisasi Yahudi yang memerangi antisemitisme.

Keputusan Pengadilan Kasasi awal bulan ini bahwa si pembunuh tidak akan diadili telah memicu kemarahan di antara komunitas Yahudi Prancis dan internasional.

Halimi, 65, meninggal pada tahun 2017 setelah didorong keluar jendela apartemennya di Paris oleh tetangganya Kobili Traoré, yang diduga berteriak, “Allahu Akbar”. Traoré sejak itu mengaku telah mendorongnya.

Putusan itu mengakui ada cukup bukti untuk menunjukkan tindakan itu memiliki motif antisemit.

Namun pengadilan juga mengatakan bahwa Traoré, yang diketahui merokok ganja dalam jumlah besar di masa lalu, tidak dapat diadili karena berada dalam “keadaan mengigau” pada saat itu.

“Menurut pendapat bulat dari ahli psikiatri yang berbeda, pria itu pada saat kejadian menunjukkan keadaan mengigau yang parah,” kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.

Di bawah hukum Prancis, orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan saat mengalami kehilangan penilaian atau pengendalian diri karena gangguan kejiwaan.

Traoré telah ditahan di unit khusus rumah sakit jiwa sejak kematian Halimi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan perubahan hukum Prancis untuk mengatasi masalah ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Le Figaro, dia berkata,”memutuskan untuk menggunakan narkotika dan kemudian ‘menjadi gila’ seharusnya, tidak menurut saya, menghilangkan tanggung jawab kriminal Anda.”

Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti mentweet pada hari Minggu bahwa ia akan mengajukan RUU pada akhir Mei untuk menutup kekosongan hukum dalam undang-undang Prancis mengenai konsekuensi dari penggunaan narkoba secara sukarela. (Euronews, Belva Dzaky Aulia)