Resolusi Konflik Myanmar dan Peran ASEAN Jelang KTT ASEAN

KEMPALAN: phi-LAB Lecture on Public Ethics and Policy menyelenggarakan web seminar atau webinar dengan tema “Resolusi Konflik Myanmar dan Peran ASEAN”. Webinar ini diselenggarakan di platform online Zoom Meeting pada hari Sabtu (24/4) pukul 13.30.

Webinar ini dilaksanakan tepat beberapa jam sebelum Min Aung Hlaing tiba di Indonesia untuk menghadiri KTT ASEAN. Pada acara tersebut di isi oleh narasumber Priyambudi Sulistiyanto, pengajar peneliti dan pengamat Flinders University, Adelaide, Australia dan di pandu oleh Anton Alifandi, Country risk analyst di IHS Markit, London; mantan pekerja koran Financial Times, BBC World Service, dan The Jakarta Post.

Meskipun perkembangan situasi di Myanmar terus memburuk dari hari ke hari, namun hingga hari-hari ini tidak terlihat ada reaksi dan tanggapan tegas yang signifikan di tataran global.

ASEAN sebagai wadah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara dimana Myanmar merupakan salah satu anggotanya telah mengambil prakarsa untuk menggelar pertemuan puncak darurat, khusus membahas persoalan Myanmar, yang akan berlangsung 24 April dan akan dihadiri para pemimpin tertinggi negara-negara anggotanya.

ASEAN kali ini akan menghadapi gugatan serius, karena negara-negara anggota lainnya akan lebih mengedepankan prinsip universal tentang demokrasi dan HAM yang selayaknya menjadi rujukan penting bagi pengelola negara dan mengancam keberadaan prinsip non-interference alias tidak campur tangan dari ASEAN.

Sementara itu, kemerdekaan di Myanmar merupakan masalah yang belum diselesaikan dinegara itu, dimana terdapat militer otonom didalam suatu negara dengan daerah kekuasaannya sendiri. ASEAN sendiri memakai konstruktif engagement pada tahun 90an dan saat menjadi anggota ASEAN, Myanmar wajib mengukuti dan mematuhi aturan yang ada. Problem dari ASEAN adalah state center atau studi realism. Padahal kenyataan dan realistas di kawasan ASEAN sudah tidak bisa dilihat melalui cara itu.

Ketika kudeta 88 sampai periode 90an belum ada eksperimen demokrasi di Myanmar, dimana pemilu nanti mentranformasikan ke pemerintahan. Pemilu memang ada namun dianulir karena NLD yang dipimpin Aung Sang Suu Kyi muda menang telak 75% selain pemilu 2011 yang diboikot NLD.

Pertanyaan yang tidak bisa menjawab dan menimbulkan pertanyaan lagi adalah, apakah sanksi negara-negara didunia akan merontokan legitimasi Tatmadaw? Kenyataannya, Tatmadaw pada saat ini telah menguasai sumber daya-sumber daya di Myanmar. Namun di tataran pemimpin ASEAN tidak memunafikkan bahwa Min Aung Hlaing sampai sekarang masih disebut sebagai general, bukan penguasa Myanmar.

Dibalik itu semua separuh penduduk Myanmar merupakan generasi muda, dan saat kudeta militer ternyata lawan terberat tatmadaw adalah generasi muda yang selama 10 tahun terakhir telah menikmati keterbukaan politik dan demokratisasi, dimana mereka tetap menginginkan tetap berorientasi pada people civil society needs. Generasi muda tidak mau kudeta militer menjadi tradisi di negara itu setiap dekade dan menginginkan demokrasi yang tetap dijalankan.

Namun, Tatmadaw secara ideologis tidak akan dan tidak pernah mengakui politisasi sipil karena menurutnya tidak akan menyatukan Birma atau Myanmar sejak zaman kemerdekaan. Akibat dari perbedaan tersebut, komunikasi-komunikasi di Myanmar tidak pernah sehat dimana tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya mengapa ASEAN sebagai mediator diharapkan dapat menghentikan krisis di negara itu.

Dalam Webinar ini dari pemaparan narasumber, terdapat 3 Skenario masa depan Myanmar. Skenario pertama adalah menyelenggarakan “pemilihan terkontrol” dengan menghapus kepemimpinan NLD saat ini dan Jenderal Min Aung Hlaing akan mengambil alih kepemimpinan USDP sebagai calon Presiden; Skenario kedua adalah menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dengan pemimpin baru yang segar dari semua partai politik di bawah pengawasan ASEAN; dan Skenario ketiga adalah menunda pemilu selama 5 atau 10 tahun, seperti di masa lalu. Terlepas dari ketiga scenario diatas, ASEAN mau tidak mau mengabaikan prinsip non-interference-nya sendiri. (Abdul Manaf Farid)