Kasihan Mas Sadikin dan Budikin

KEMPALAN: Kesejahteraan (welfare), dipahami sebagai satu variabel yang pasti ingin diwujudkan oleh setiap kepala daerah atau kepala negara. Siapapun orangnya, apapun partai pengusungnya, dan apapun kebijakannya, pasti ingin merealisasikan welfare ini.

Sebagai wujud keseriusan  pemerintah dalam menciptakan welfare, saat sekarang telah ada beberapa program bantuan yang diluncurkan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Program-program bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Subsidi Upah Kependidikan telah diluncurkan untuk berbagai kelompok masyarakat penerima bantuan.

Yang terkini, dari Kemensos bahwa BST akan dihentikan, keberadaannya akan digantian dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemberian bantuan non tunai atau bantuan dalam bentuk barang ini sebenarnya boleh dikatakan terlambat.

Guna mendukung untuk tetap bertahan dan tumbuh berkembangnya para pelaku UMKM, membantu peternak, petani, nelayan, atau masyarakat pelaku usaha sejenis, pemberian bantuan non tunai, yaitu dalam bentuk output hasil produksi sebenarnya dapat berperan dua arah.

Membantu pelaku usaha  yang sulit dalam penyaluran output hasil produksinya dan membantu masyarakat tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Meskipun yang demikian memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya dan sangat tidak likiud penerimaannya bagi masyarakat, namun perlu tetap untuk dicoba.

Keseluruhan program-program bantuan tersebut dilakukan dan diberikan kepada kelompok masyarakat dengan label “masyarakat tidak mampu”. Pengelompokan masyarakat sesuai status ekonomi dapat dibagi 3; atas, menengah, dan bawah. Untuk kelompok menengah dapat dipilah lagi menjadi menengah atas dan menengah bawah.

Masyarakat tidak mampu boleh dimaknai sebagai perwakilan kelompok masyarakat bawah dalam status ekonomi. Program-program bantuan pemerintah, baik melalui Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, ataupun yang lainnya tentu saja memiliki syarat dan ketentuan tertentu bagi penerimanya.

Dan sesuai semangat pemberian bantuan tentu saja sasarannya adalah masyarakat bawah atau masyarakat tidak mampu. Setelah melalui pendataan, verifikasi, dan validasi, selanjutnya munculah data-data penerima program bantuan tersebut.

Wajar jika terdapat satu atau  dua kesalahan data, yang berakibat salah sasaran. Meskipun terkadang yang demikian menjadi konsumsi publik yang berlebihan untuk kemudian digunakan sebagai alat saling menyalahkan satu pihak dari pihak yang lain.

Fokusnya selalu tertuju pada masyarakat bawah, masyarakat tidak mampu, atau masyarakat berpenghasilan rendah, dan memang seperti inilah seharusnya. Program yang sangat berperikemanusiaan dan mulia ini sedikit banyak dan lambat laun telah menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan dianggap sudah sangat membantu kelompok masyarakat tidak mampu tersebut.

Satu yang terlupakan, terlewatkan dan kadang tidak terpikirkan, yaitu kelompok masyarakat menengah bawah. Kelompok masyarakat ini sebenarnya dalam kondisi sekarang ini cukup pelik dan sulit. Bukan kelompok masyarakat bawah, yang berarti kelompok ini tidak dapat mendapat bantuan.

Namun tidak dapat dikatakan kelompok masyarakat cukup, sebab jika karena suatu sebab kemudian ada tambahan sedikit saja biaya ekstra yang harus dikeluarkan, seperti biaya pendaftaran sekolah, biaya peralatan sekolah, atau biaya sakit-sakit ringan, ternyata sudah merubah status ekonomi menjadi dari kelompok masyarakat menengah bawah menjadi kelompok masyarakat bawah.

Dalam situasi sesaat yang demikian ternyata jika pada gilirannya terdapat program bantuan pemerintah, kelompok ini kembali tidak masuk dalam data base penerima. Tidak mudah, namun fakta yang demikian perlu untuk dipikirkan, karena keberadaannya memang ada dan nyata di sekitar kita.

Mas Sadikin, masyarakat yang sakit sedikit saja berubah menjadi miskin.  Bu Dikin, butuh biaya sedikit saja jadi miskin. Kelompok masyarakat menengah bawah inilah, Mas Sadikin dan Bu Dikin yang sebenarnya tidak mudah menyikapi berbagai program bantuan pemerintah tersebut.

Kasihan, sudah pasti. Ada ide untuk meringankan beban Mas Sadikin dan Bu Dikin? Silahkan dipikirkan. (Bambang Budiarto, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)