AS dan Negara Uni Eropa Kecam Kekerasan Al-Assad di Suriah

LONDON-KEMPALAN: Permasalahan di Suriah tak kunjung usai semenjak masa Hafez Al-Assad, ayah dari Bashar Al-Assad. Konflik politik ini diperluas dengan kemunculan ISIS pada tahun 2014 dan mengklaim Suriah sebagai salah satu wilayahnya di samping Irak. Hingga sekarang, Suriah masih menjadi negara yang dipenuhi konflik seperti Irak dan Afghanistan.

Maka dari itu pada Senin (14/3), Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa mengatakan bahwa Bashar Al-Assad dan para pendukungnya bertanggung jawab atas tahun-tahun yang penuh peperangan.

“Tanggapan rezim Assad telah menjadi salah satu kekerasan yang mengerikan,” kata menteri luar negeri AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada peringatan 10 tahun pemberontakan Suriah.

Mereka juga memberikan apresiasi kepada “para individu dan organisasi yang selama sepuluh tahun terakhir telah membuka kebenaran di Suriah, mengejar dan mendokumentasikan pelanggaran, kekejaman massal, dan pelanggaran berat (atas) hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan memberikan bantuan penting kepada masyarakat.”

Departemen Luar Negeri AS juga menyuarakan bahwa AS “berdiri bersama masyarakat Suria dan terus mendesak penyelesaian kekerasan, pertanggungjawaban terhadap kekejaman (yang terjadi) dan sebuah penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik ini,” ujarnya dalam cuitannya di Twitter yang dikutip Kempalan dari Arab News.

Kantor Urusan Luar Negeri, Pembangunan dan Persemakmuran dari Inggris mengutarakan bahwa penduduk Suriah telah menderita kekerasan dan konflik selama 10 tahun terakhir sehingga Inggris harus memberikan sanksi baru kepada anggota rezim Assad dalam upayanya untuk mendorong penyelesaian konflik di Suriah. Sanksi Inggris ini diarahkan kepada individu yang terbukti terlibat dalam mendukung Bashar Al-Assad, termasuk Menteri Luar Negeri yang mana asetnya dibekukan serta mendapat larangan perjalanan.

Adapun Kementerian Luar Negeri Jerman memberikan penjelasan berkenaan dengan konflik Suriah yang berawal dari demonstrasi damai 10 tahun yang lalu. Jerman juga bertindak dengan mendanai organisasi dan perundingan di Jenewa. Mereka telah menyediakan sekitar 672 juta Euro untuk bantuan kemanusiaan di Suriah dan sekitarnya yang diberikan melalui PBB dan berbagai ornop kemanusiaan. Jerman juga menyediakan bantuan kemanusiaan bagi negara tetangga Suriah yang menampung pengungsinya.

Sementara Prancis mengatakan bahwa mereka berdiri bersama masyarakat Suriah untuk meminta bantuan kemanusiaan, program stabilisasi, melawan impunitas atas kekerasan yang terjadi, dan mempertahankan hukum internasional serta resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negerinya pun menyampaikan bahwa pemilu presiden yang akan diadakan pada 2021 tidaklah bebas maupun sah. (Arab News, Reza Maulana Hikam)