Khofifah Disarankan Pertahankan Bupati/Wali Kota Lama sebagai Pjs

person Pewarta: News Kempalan

schedule Kamis, 11 Februari 2021, pukul : 12:01 WIB

photo "Itu kalau memang aturannya membolehkan. Tapi kalau tidak dibolehkan, ya seharusnya gubernur segera menentukan siapa yang akan menjadi Pjs," kata Hadi ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (10/2/2021).

SURABAYA, KEMPALAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan melantik 16 bupati/wali kota baru hasil Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di Gedung Grahadi, 17 Februari 2021 mendatang. Pasalnya, dari 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak di Jatim, ada tiga daerah yang menyisakan masalah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan.

Sengketa Pilkada tiga daerah itu masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan sampai sekarang belum diputuskan.

Untuk tiga daerah yang masih bermasalah ini, gubernur akan menunjuk Penjabat Sementara (Pjs) untuk dilantik pada 17 Februari 2021.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah menyarankan agar untuk Pjs tiga daerah ini tetap diisi oleh kepala daerah lama yang kini masih menjabat.

“Itu kalau memang aturannya membolehkan. Tapi kalau tidak dibolehkan, ya seharusnya gubernur segera menentukan siapa yang akan menjadi Pjs,” kata Hadi ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (10/2/2021).

“Dan lagi jabatan Pjs itu kan tidak lama. Hanya sampai kasus sengketa Pilkada setempat diputus oleh MK,” lanjut politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Dedi ini.

Selain itu, menurut Cak Dedi, di Jawa Timur sendiri hanya tiga daerah yang masih bermasalah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan. “Sekaligus sebagai penghargaan atau reward kepada ketiga kepala daerah tersebut sebelum memasuki purna tugas,” ujarnya.

Misalnya Kota Surabaya yang kini dijabat Whisnu Sakti Buana sebagai Plt Wali Kota lantaran Tri Rismaharini menjabat Mensos RI. Cak Dedi mengusulkan agar sampai sengketa di MK diputus, posisi Pjs dipercayakan kepada Whisnu, bukan orang lain. “Sekali lagi itu kalau aturannya diperbolehkan,” tegas Cak Dedi.

Apalagi, menurut Cak Dedi, selama menjabat sebagai Plt Wali Kota Surabaya Whisnu dinilai cukup mumpuni. Program-programnya dinilai cukup bagus. Koordinasi dengan pejabat terkait juga bagus. Terutama dalam penanganan masalah Covid-19 di Kota Surabaya, mulai melalui skema PSBB, PPKM, hingga PPKM Mikro.

Bahkan, dia menyatakan salut kepada Whisnu yang menerapkan PPKM di Kota Pahlawan dengan strategi persuasif.

“Artinya, protokol kesehatan diterapkan, tetapi perekonomian juga diperhatikan sehingga tetap berjalan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)