Kempalan.com

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Sarana Edukasi Bencana BPBD Jatim

Posted on 22 Januari 202622 Januari 2026 by News Kempalan

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor BPBD Jatim, Kamis (22/1).

SURABAYA-KEMPALAN: Guna meninjau upaya kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur dalam penanganan bencana di masa cuaca ekstrem ini, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Jatim, Kamis (22/1).

Kunjungan yang dipimpin anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana ini diikuti sejumlah anggota DPR RI Dapil Jatim, seperti, Haeny Relawati (Golkar), Guntur Sasono (Demokrat), H. Ansari (PDIP), Endro Hermono (Gerindra), H. An’im Falachudin (PKB), dan Syaiful Nuri (PAN).

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama jajaran pejabat eselon III di lingkungan BPBD Jatim menyambut langsung kunjungan kerja ini.

Turut hadir juga Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, Dirjen Linjamsos Kemensos RI Agus Zainal Arifin, dan perwakilan Dinsos Jatim.

Kunjungan diawali dengan peninjauan fasilitas edukasi bencana dan peralatan kebencanaan BPBD Jatim, seperti, Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina), Simulator Gempa Bumi, dan Kendaraan Command Center BPBD One.

Di sela kunjungan di Taman Edukasi Bencana, anggota Komisi VIII DPR RI juga turut mengikuti pembelajaran kebencanaan siswa KB-TK Permata Sunnah Sidoarjo yang berkunjung ke BPBD Jatim.

Usai mengunjungi Pusdalops PB, anggota legislatif ini lalu sharing masalah kebencanaan, mulai upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat kebencanaan yang telah dilakukan Jawa Timur di masa cuaca ekstrem ini.

Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana usai melakukan kunjungan ini mengapresiasi berbagai upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan Jawa Timur, baik mulai dari fasilitas edukasi bencana, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat hingga kelengkapan peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki BPBD Jatim.

Lebih lagi, sejumlah sarana prasarana seperti Tenda Pendidikan Bencana dan Kendaraan Command Center hanya dimiliki Jawa Timur saja.

“Apa yang telah dilakukan Jawa Timur ini harus menjadi percontohan bagi provinsi yang lain, agar penanganan bencana secara nasional semakin kuat. Karena saat ini, kejadian bencana di daerah-daerah semakin meningkat,” ujarnya.

Anggota DPR RI Haeny Relawati juga menyampaikan senada. Ia memuji keberadaan kendaraan Command Center BPBD One yang hanya dimiliki BPBD Jatim. Bahkan, ia mengusulkan perlunya penambahan mobile command center itu untuk daerah rawan bencana.

“Mobile command center BPBD Jatim ini satu-satunya di Indonesia yang dibiaya APBD Provinsi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa atas fasilitasi ini,” ujarnya.

Sementara, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi anggota Komisi VIII DPR RI di Jawa Timur.

Namun demikian, ia tetap meminta dukungan para anggota legislatif ini dalam upaya penanggulangan bencana di Jatim yang selama ini terkendala persoalan kewenangan antara pusat dan daerah, seperti, penanganan banjir di DAS Brantas dan Bengawan Solo, serta normalisasi sungai lahar dingin di kawasan Gunung Semeru Lumajang. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Salurkan 200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo

Posted on 22 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) mencoba menaiki becak listrik bantuan Presiden Prabowo.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menerima bantuan 200 unit becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Serah terima bantuan dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan GSN, Letjen (Purn) Dr. Teguh Arief Indratmoko kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan disaksikan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, serta ratusan penerima manfaat bertempat di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (22/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa bantuan ini sejalan dengan fokus Pemkot Surabaya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengentaskan kemiskinan.

“Alhamdulillah, hari ini 200 becak listrik bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto telah diserahkan. Ini sangat membantu warga kami, terutama di tengah upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan yang semakin menurun di kota ini,” ujar Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi merencanakan becak listrik ini akan difokuskan sebagai becak wisata, khususnya ditempatkan di kawasan Kota Lama dan beberapa titik wisata sejarah lainnya seperti Jalan Tunjungan, Peneleh, dan lainnya.

“Kita akan atur rutenya. Becak listrik ini tidak boleh di jalan protokol, tapi akan kita maksimalkan di kawasan wisata. Pengemudinya nanti akan kami beri seragam atau rompi agar lebih rapi. Tujuannya, wisatawan bisa menikmati Surabaya dengan nyaman, tanpa polusi, dan ekonomi pengemudi becak meningkat,” tambahnya.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini berpesan kepada para penerima manfaat agar menjaga dan merawat bantuan tersebut dengan baik. Ia menekankan bahwa bantuan ini, tidak untuk diperjualkan tapi dimanfaatka untuk peningkatkan ekonomi keluarga.

“Bantuan ini harus dirawat, jangan dijual, dan jangan digunakan untuk hal negatif. Fokus untuk menyejahterakan keluarga,” tegasnya.

Mengenai tempat untuk pengisian daya becak listrik, Eri Cahyadi menyampaikan Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana akan menyediakan titik-titik pengisian daya (charging station) khusus di pangkalan becak wisata untuk memudahkan operasional harian para pengemudi.

“Nanti kami akan bekerja sama dengan PLN dan memetakan area mana saja yang bisa dipasang tempat untuk pengisian daya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan GSN Letjen (Purn) Dr. Teguh Arief Indratmoko menjelaskan, program ini lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap nasib pengemudi becak lansia yang masih harus menggenjot pedal secara manual.

“Bantuan ini murni dari kantong pribadi Bapak Prabowo, bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana negara. Beliau ingin memuliakan para pengemudi becak agar tidak lagi kepanasan dan kelelahan di usia senja,” jelasnya.

Menurutnya, secara teknis becak listrik ini memiliki keunggulan kecepatan dibatasi maksimal 15 kilometer per jam demi keamanan, mampu menempuh jarak 40 kilometer dalam satu kali pengisian daya, ramah lingkungan tanpa emisi karbon dan suara yang senyap (noise-free).

“Terpenting, diberikan gratis dan jika terjadi kerusakan, GSN telah bekerja sama dengan bengkel Viar untuk perbaikan,” katanya.

Teguh menambahkan bahwa Surabaya merupakan salah satu kota prioritas. Secara nasional, Presiden menargetkan pengadaan 80.000 becak listrik hingga tahun 2027.

Salah satu penerima bantuan, Yasak, warga Rungkut Tengah, tak kuasa menahan haru ketika menerima bantuan. Pria yang telah menarik becak sejak tahun 1970-an ini merasa sangat terbantu dengan adanya teknologi listrik saat ini.

“Saya sudah menjadi tukang becak sejak tahun 70-an, tapi baru kali ini diberikan bantuan luar biasa seperti ini. Terima kasih Pak Prabowo, sekarang saya tidak perlu capek mengayuh becak lagi,” ucap Yasak. (Dwi Arifin)

Tekan Genangan, Sistem Rumah Pompa Surabaya Siap Diadopsi Daerah Lain

Posted on 22 Januari 202622 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat meninjau Rumah Pompa Darmo Kali, Kamis (22/1).

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto meninjau Rumah Pompa Darmo Kali, Kamis (22/1).

Kunjungan tersebut menjadi momentum apresiasi sekaligus pembelajaran terhadap sistem pengendalian banjir yang dinilai berhasil menekan genangan di pusat Kota Surabaya.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem yang tidak cukup dijawab dengan kesiapsiagaan semata, melainkan juga membutuhkan terobosan dan inovasi.

Ia mengaku mendengar bahwa Surabaya memiliki sistem pompa air yang efektif, sehingga kawasan pusat kota nyaris terbebas dari genangan meski hujan deras kerap turun.

“Hari ini pemerintah daerah dituntut bukan hanya siaga, tetapi juga inovatif menghadapi potensi banjir akibat cuaca ekstrem. Saya mendengar Surabaya memiliki sistem pompa air yang mampu mengurangi genangan secara signifikan, bahkan di pusat kota persoalan banjir hampir tidak ada lagi,” ujar Wamendagri Bima Arya, sapaan akrabnya.

Ia mengungkapkan telah meminta waktu khusus kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mempelajari sistem tersebut secara lebih mendalam. Menurutnya, praktik baik yang dilakukan Surabaya berpotensi menjadi inspirasi bagi daerah lain, mengingat penanganan banjir harus dipikirkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Wamendagri Bima Arya juga menuturkan upaya rekayasa cuaca yang saat ini dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Timur. Meski dinilai efektif, metode tersebut membutuhkan biaya besar dan lebih relevan diterapkan di level provinsi. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah kota dan kabupaten perlu mengembangkan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan.

“Salah satu yang patut dicontoh adalah sistem pompa air Surabaya yang terintegrasi dengan mechanical screen untuk pengelolaan sampah. Inovasi ini menarik untuk dikaji, apakah bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai karakter dan kebutuhan daerah lain,” tuturnya.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan menelaah lebih jauh aspek teknologi, skema penerapan, hingga mekanisme pengembangan sistem tersebut agar dapat diadopsi secara lebih luas. Ia berharap inovasi dari Surabaya dapat menjadi solusi adaptif dan berkelanjutan bagi daerah-daerah rawan banjir di Indonesia.

“Setelah dipelajari secara menyeluruh, diharapkan inovasi ini dapat menjadi solusi yang adaptif dan berkelanjutan bagi daerah-daerah lain,” ujar dia.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ketertarikan Wamendagri Bima Arya muncul karena perubahan signifikan di sejumlah titik yang sebelumnya langganan banjir.

Ia mencontohkan kawasan Jalan Ahmad Yani depan Rumah Sakit Islam, Monumen Bambu Runcing, kawasan Jalan Kayoon, depan Gedung Grahadi, hingga sekitar Patung Joko Dolog yang kini tidak lagi tergenang saat hujan.

“Beliau heran, hujan deras berkali-kali tapi di pusat kota tidak ada genangan. Saya jelaskan bahwa itu hasil dari sistem pompa dan drainase yang dibangun dan dijalankan secara terintegrasi. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan dengan baik,” kata Eri.

Ia menambahkan, penanganan banjir di Surabaya belum berhenti. Sejumlah wilayah lain masih terus dikerjakan dan disempurnakan, seperti Ketintang, Gayungan, dan Margorejo. Bahkan kawasan Dukuh Kupang yang selama lebih dari 50 tahun dikenal rawan banjir, kini telah terbebas dari genangan.

“Dukuh Kupang sekarang tidak banjir sama sekali. Dulu airnya bisa sampai leher. Ini yang membuat Pak Wamen tertarik dan ingin melihat langsung serta bertanya kepada warga,” ungkapnya.

Wali Kota Eri juga mengakui masih terdapat beberapa titik banjir, seperti di kawasan Simo dan sekitar SMA Negeri 14 Surabaya, yang baru mulai ditangani pada tahun 2026. Menurutnya, karakter wilayah tersebut memiliki kontur serupa dengan Dukuh Kupang sehingga sistem yang sama akan diterapkan secara bertahap.

“Kami mohon doanya agar upaya ini berhasil. Penanganan banjir itu proses jangka panjang. Di Simo, pengendalian harus sangat hati-hati karena jika dibuka tanpa kontrol, wilayah di bawahnya seperti Petemon dan Pacuan Kuda bisa terdampak,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dari pertemuan tersebut telah muncul sinyal positif agar sistem pengendalian banjir Surabaya dapat diadopsi atau dikembangkan di daerah lain. Menurutnya, dengan kondisi geografis dan iklim yang ada, Surabaya harus membangun sistem pompa dan long storage sebagai solusi utama.

“Kalau tidak dibangun pompa dan long storage, masalah banjir tidak akan pernah selesai. Ini yang kami dorong agar daerah lain tidak menyerah dan terus berikhtiar mencari solusi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Khofifah bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Teken MoU Wujudkan Kepastian Hukum Ketahanan Keluarga

Posted on 22 Januari 202622 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Zulkarnaen saat menandatangani MoU, Kamis (22/1).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga masyarakat di Provinsi Jatim. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis (22/1).

Selain Gubernur Khofifah, Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga melakukan penandatanganan MoU bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan disaksikan oleh Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

“Nota Kesepakatan ini menjadi kompas kerja untuk merumuskan plan of action bersama supaya landingnya tepat demi terwujudnya ketahanan keluarga yang adil, berdaya, dan berkeadilan hukum,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, nota kesepakatan yang ditandatangani harus dipahami sebagai wujud ikhtiar kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan warga. Utamanya, dalam memastikan hukum dapat diakses, dipahami, dan ditegakkan secara adil serta berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tindak lanjut nota kesepakatan atau MoU ini akan dilakukan langkah nyata mulai dari fasilitasi layanan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses pertukaran data dan informasi dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara atau yang disingkat dengan Satira Majapahit Juara.

Inisiatif digital Satria Majapahit Juara ini sekaligus menegaskan komitmen transformasi hukum yang selaras dengan teknologi sehingga pelayanan hukum menjadi lebih cepat, transparan dan inklusif.

“Ini adalah wajah pelayanan publik modern yang kita dorong sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam tata kelola hukum dan keadilan,” jelasnya.

Ke depan, sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memastikan sistem hukum berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Memberi referensi bagi seluruh masyarakat bahwa negara hadir untuk membangun ketahanan keluarga,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima rekor MURI sebagai penyelenggara Penandatangan MoU Pengadilan Tinggi Agama yang melakukan penandatangan nota kesepakatan oleh lembaga terbanyak.

Ia juga mengapresiasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas keberhasilan meraih Rekor MURI melalui penandatanganan Nota Kesepakatan terbanyak bersama lintas kementerian dan lembaga, instansi, universitas, perbankan, jasa profesi, serta organisasi kemasyarakatan.

Capaian penandatanganan dengan 40 lembaga, yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian di tingkat kabupaten/kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur menjadi bukti kepemimpinan visioner dan keberanian membangun gerakan kolektif demi menjaga ketahanan keluarga.

“Prestasi teladan reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI Yasardin mengapresiasi Gubernur Khofifah serta seluruh jajaran, lembaga dan mitra strategis atas dukungan dan komitmennya sehingga MoU mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga menuju Jatim Gerbang Baru nusantara dapat terlaksana dengan baik.

“Saya berharap seluruh MoU diimplementasikan secara efektif sehingga memberi kemanfaatan sekaligus terciptanya iklim hukum yang efektif untuk mewujudkan hak-hak masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Zulkarnaen mengatakan, dengan adanya MoU, birokrasi dapat disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Satria Majapahit Juara.

Panduan Pengadilan Tinggi Agama di Jatim dengan harapan keseragaman layanan terhadap masyarakat di Jatim. Mempermudah dan mempercepat layanan. Meski layanan cepat dan murah tetapi tetap akurat dan bermutu.

“Aplikasi diharapkan masyarakat dipandu untuk mendapat layanan sekaligus memanjakan pencari keadilan,” ujarnya. (Dwi Arifin)

AMAK Desak Revitalisasi Pasar Surabaya Diaudit Total

Posted on 22 Januari 2026 by News Kempalan

Ketua Umum AMAK Bonang Adji Handoko.

SURABAYA-KEMPALAN: Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menyoroti serius pelaksanaan revitalisasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Proyek tersebut dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, seiring kritik DPRD Surabaya yang menyebut revitalisasi pasar berjalan amburadul.

Ketua Umum AMAK Bonang Adji Handoko menyatakan bahwa penilaian DPRD harus menjadi peringatan keras bagi Pemkot Surabaya agar tidak menormalisasi kekacauan dalam proyek pembangunan fasilitas publik, khususnya pasar rakyat.

“Ketika DPRD sudah menyatakan revitalisasi pasar ini amburadul, itu menandakan ada persoalan serius sejak tahap perencanaan. Ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut tata kelola anggaran publik dan dampaknya langsung dirasakan pedagang kecil,” kata Bonang, Kamis (22/1).

Menurut AMAK, revitalisasi pasar seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat. Namun yang terjadi di lapangan justru menunjukkan lemahnya konsep perencanaan, minimnya komunikasi dengan pedagang, serta ketidakjelasan jaminan keberlanjutan usaha selama dan setelah revitalisasi.

Bonang menegaskan bahwa kondisi tersebut berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut.

“Setiap proyek publik yang menggunakan anggaran besar wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel. Ketika perencanaan tidak matang dan pelaksanaan tidak terbuka, potensi pemborosan bahkan penyimpangan anggaran sangat besar,” tegasnya.

Atas dasar itu, AMAK mendesak dilakukan audit independen secara total terhadap proyek revitalisasi pasar di Surabaya. Audit tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menilai kualitas fisik bangunan, tetapi juga seluruh proses perencanaan, pengadaan, hingga pengambilan kebijakan.

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya secara terbuka mengkritik pelaksanaan revitalisasi pasar yang dinilai tidak terarah dan minim keberpihakan kepada pedagang. DPRD menyoroti lemahnya perencanaan Pemkot yang berdampak pada kebingungan pedagang serta terganggunya aktivitas ekonomi di pasar tradisional.

Salah satu anggota DPRD Surabaya Budi Leksono menegaskan bahwa revitalisasi pasar tidak boleh dilakukan secara serampangan.

“Revitalisasi pasar seharusnya meningkatkan kesejahteraan pedagang, bukan justru membuat mereka kehilangan pembeli dan kepastian usaha. Fakta di lapangan menunjukkan perencanaan Pemkot belum siap,” ujar Buleks, Panggilan akrab Budi Leksono.

Menanggapi sikap DPRD tersebut, AMAK menyatakan dukungan terhadap fungsi pengawasan legislatif dan mendorong agar evaluasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik, khususnya para pedagang.

“Pasar rakyat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang hidup ekonomi masyarakat kecil. Jika revitalisasi justru meminggirkan pedagang, justru pertanda kegagalan kebijakan yang harus segera dikoreksi,” ujar Bonang.

AMAK menegaskan akan terus mengawal proyek revitalisasi pasar di Surabaya dan siap mendorong pelibatan aparat pengawas internal maupun lembaga penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Revitalisasi pasar harus bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada pedagang,” tegas Bonang. (Dwi Arifin)

Gubernur Khofifah Resmikan PERMATA JATIM di Bendomungal Pasuruan

Posted on 22 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Program Penanganan Kawasan PERMATA JATIM di Bendomungal, Pasuruan, Rabu (21/1).

PASURUAN-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau sekaligus meresmikan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (PERMATA JATIM) di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/1).

Peresmian PERMATA JATIM ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan manusiawi bagi masyarakat.

Melalui Program PERMATA JATIM, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan infrastruktur dasar, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat aspek sosial, ekonomi, serta mengoptimalkan potensi lokal, termasuk wisata religi masyarakat setempat. Program ini diharapkan menjadi contoh penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu di berbagai wilayah Jawa Timur.

“Hari ini, kita meresmikan hasil pelaksanaan Program Permata Jatim di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat,” jelasnya.

Ditegaskannya, mengatasi kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terstruktur dan terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini,” kata Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan Program Permata Jatim sengaja dicetuskan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahwasannya perumahan dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut UU 1/2011 tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

“Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong penanganan kawasan kumuh yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan manusiawi,” kata Khofifah.

Khofifah menyebut, total luas kawasan kumuh di Jawa Timur 8.117,23 hektare. Kemudian luas kumuh di Kabupaten Pasuruan 440,44 hektare. Sedangkan luasan kawasan kumuh di Bendomungal 11,82 hektare dan statusnya masuk dalam kategori kumuh ringan.

Intervensi APBD Provinsi Jatim penanangan kumuh skala terpadu dan terintegrasi senilai Rp 9.092.086.310 dengan berbagai kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal, yakni jalan paving dan drainase, jalan paving, normalisasi sungai, penataan kawasan makam Habib Abdullah Bin Ali Al Haddad, lokasi pembangunan TPS3R, lokasi SPAM dan lokasi septictank komunal.

“Penataan kawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan infrastruktur dasar, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Penanganan kawasan kumuh turut mendukung potensi lokal Bendomungal sebagai kawasan wisata religi. Lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para peziarah, memperkuat suasana yang khidmat dan bermartabat, sekaligus memperkuat fungsi sosial dan religius yang telah mengakar di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, penataan kawasan melalui Program Permata Jatim mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan. Lingkungan yang aman dan tertata menjadi modal penting bagi aktivitas usaha, interaksi sosial, dan perputaran ekonomi berkelanjutan.

“Dengan kondisi kawasan permukiman yang layak huni, tetapi juga sebagai destinasi wisata religi yang memberi manfaat sosial, budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan. Manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin kualitas hidup generasi mendatang,” tuturnya.

Khofifah mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Bendomungal menjaga, merawat, dan memanfaatkan kawasan ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik, melainkan ditentukan oleh kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keberlanjutan fungsi kawasan.

“Proses penanganan pemukiman kumuh dilakukan secara terintegrasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan sehingga menjadi pemukimannya sehat. Pemukiman yang sudah bersih tolong dijaga dengan diimbangi dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,” tuturnya.

“Mari kita jadikan contoh kawasan ini menjadi ruang hidup yang membanggakan, memberi manfaat nyata, sekaligus menginspirasi penataan kawasan permukiman lain di Jawa Timur,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Pasuruan HM. Shobih Asrori menambahkan, penanganan kawasan kumuh sangat komplek dan butuh penanganan serius karena mencakup masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Kemudian diusulkan program pemukiman kumuh terpadu dan terintegrasi sebagai titik lokus kelurahan Bendomungal. Melalui sinergi dan kolaboratif tematik religi dan wisata keluarga, yang berubah menjadi lingkungan bersih, tertata dan banyaknya fasilitas sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat dan membawa dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas dukungan dan kolaborasi aktif sehingga program permata Jatim di kawasan ini bisa terwujud. Mari kita rawat dan jaga sarana yang baik sehingga terus berkembang menjadi ruang hidup sosial, ekonomi dan religi bagi masyarakat Bendomungal,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Upah PPPK-PW Pemkot Surabaya Cair Awal Februari

Posted on 21 Januari 2026 by News Kempalan

Kepala BKPSDM Kota Surabaya Ira Tursilawati (kiri) bersama Kepala BPKAD Surabaya Wiwiek Widayati.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memberikan penjelaskan resmi terkait mekanisme pencairan upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW). Langkah ini diambil untuk menjawab keluh kesah para pegawai terkait jadwal penggajian yang dinilai mengalami penyesuaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, saat ini terdapat 14.561 pegawai yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) terhitung sejak 2 Januari 2026.

“Awalnya kami mengusulkan 14.697 orang, namun dalam perjalanannya SK yang keluar sebanyak 14.561. Ada selisih karena beberapa permohonan tidak memenuhi persyaratan serta adanya peserta yang meninggal dunia,” ujar Ira dalam Konferensi Pers, Rabu (21/1).

Terkait mekanisme pengupahan, Ira menegaskan bahwa Pemkot Surabaya wajib patuh pada aturan pemerintah pusat, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/227 tertanggal 16 Januari 2025.

Dalam aturan tersebut, upah PPPK Paruh Waktu dikategorikan dalam pos belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai seperti PPPK Penuh Waktu ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Berdasarkan Diktum 20 pada Permenpan, sumber pendanaan upah dapat berasal selain dari belanja pegawai. Di Surabaya, posisinya ada di belanja barang dan jasa,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, penggunaan kode rekening Belanja Barang dan Jasa membawa konsekuensi pada siklus pembayaran.

“Karena ini masuk kategori belanja jasa, maka prinsipnya adalah berkontribusi kinerja dulu baru upah diberikan. Jika Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dimulai 2 Januari, maka masa kerja satu bulan penuh baru selesai pada 31 Januari,” jelas Wiwiek.

Wiwiek memastikan bahwa proses pencairan akan dilakukan segera setelah bulan Januari berakhir atau di awal bulan Februari 2026.

“Di awal Februari, Perangkat Daerah (PD) akan mengajukan permohonan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah itu, upah langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Jadi, bukan tidak konsisten, tapi kita menyesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemenpan-RB dan Kemendagri yang baru terbit Januari ini,” tegasnya.

Wiwiek menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya menyatakan telah melakukan konsultasi intensif dengan Kemendagri untuk memastikan kesesuaian administrasi. Perubahan mekanisme ini juga menjadi bagian dari evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan sesuai nomenklatur nasional.

“Sepanjang aturan pedoman dari pusat mengarahkan demikian, kami di daerah wajib mengikuti. Kami harap para pegawai memahami bahwa proses ini adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara nasional,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Kunjungan Wisatawan ke Surabaya Tembus 25,4 Juta Sepanjang 2025

Posted on 21 Januari 202621 Januari 2026 by News Kempalan

Kota Lama Surabaya, salah satu destinasi wisata yang jadi andalan.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mencatat capaian positif sektor pariwisata sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025, total kunjungan wisatawan ke Kota Pahlawan mencapai 25.487.271 kunjungan, dengan mayoritas didominasi wisatawan nusantara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi
menyampaikan, pasar domestik masih menjadi tulang punggung utama pariwisata Surabaya.

“Dari total kunjungan tersebut, sekitar 87,8 persen merupakan wisatawan nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dalam negeri dan minat berwisata di dalam negeri terus meningkat, sekaligus menjadi penopang utama sektor pariwisata Surabaya,” kata Herry, Rabu (21/1).

Sejumlah destinasi dan event tercatat menjadi magnet utama kunjungan wisatawan selama 2025. Di antaranya adalah Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, serta Kawasan Kota Lama Surabaya.

Selain destinasi, berbagai agenda besar juga berkontribusi signifikan, seperti Surabaya Vaganza dan rangkaian konser di Surabaya Expo Center (SUBEC).

Menurut Herry, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak lepas dari upaya Pemkot Surabaya dalam memperkuat citra dan daya tarik kota sebagai destinasi wisata.

“Peningkatan kunjungan wisatawan kami dorong melalui penguatan brand awareness Surabaya sebagai destinasi pariwisata, yang dibangun lewat berbagai program promosi dan kolaborasi strategis,” jelasnya.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan lomba perancangan identitas visual ‘Surabaya City of Heroes’, sebagai bagian dari rebranding wajah kota agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Upaya ini kemudian diperkuat melalui pengoperasian Bus Wisata Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT), penyelenggaraan event di berbagai destinasi, serta peluncuran Surabaya Event Calendar yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata.

Selain itu, Disbudporapar Kota Surabaya juga menggandeng berbagai pihak melalui sejumlah program kolaboratif, antara lain bundling event dan city tour bersama hotel, Museum Goes to School, Heroic Track, serta berbagai kegiatan edukatif lainnya.

Program Surabaya Holiday Super Sale (SHSS) turut diselenggarakan untuk mendorong kunjungan wisata belanja dengan melibatkan pelaku usaha, hotel, restoran, online travel agent, serta pengelola destinasi wisata.

“Tidak hanya itu, kami juga memfasilitasi kedatangan kapal pesiar, menyelenggarakan familiarization trip bagi influencer dan pelaku industri pariwisata internasional, termasuk travel agent dari China Southern Airlines, serta melaksanakan city tour dalam kegiatan berskala nasional, yakni Munas APEKSI, yang diikuti oleh kepala daerah dan delegasi dari 98 kota/kabupaten di Indonesia,” ungkapnya.

Promosi pariwisata Surabaya juga diperluas melalui kegiatan tabletop ke sejumlah kota potensial seperti Makassar dan Bandung, serta kolaborasi media sosial dengan influencer pada event besar, seperti Surabaya Vaganza dan Festival Rujak Uleg. Berbagai strategi tersebut dinilai efektif dalam memperkuat citra Surabaya sebagai kota tujuan wisata yang aktif, kolaboratif, dan berdaya saing.

“Rangkaian strategi tersebut secara konsisten memperkuat citra Surabaya sebagai kota tujuan wisata yang aktif, kolaboratif, dan berdaya saing, sehingga berdampak langsung pada peningkatan minat dan jumlah kunjungan wisatawan,” ujar dia.

Memasuki tahun 2026, Disbudporapar Kota Surabaya menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga sekaligus meningkatkan tren positif kunjungan wisata.

Ia menambahkan, pengembangan wisata berbasis budaya dan sejarah, kolaborasi dengan stakeholder pariwisata, serta pemanfaatan media digital akan menjadi fokus utama agar Surabaya tetap menjadi destinasi pilihan wisatawan di tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, kami akan terus fokus pada peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event yang berkelanjutan, serta penguatan promosi dan pemasaran pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Khofifah Dukung PWNU Jatim Gelar Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang

Posted on 21 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menerima silaturrahmi Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfudz.di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/1).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan Mujahadah Kubro 1 Abad NU (Masehi) yang akan digelar PWNU Jawa Timur di Stadion Gajayana, Kota Malang, 8 Februari 2026 mendatang.

Menurut Khofifah, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi momentum spiritual bersama untuk mendoakan keselamatan bangsa khususnya Jawa Timur.

Dukungan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima silaturrahmi jajaran PWNU Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/1).

Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi sebagai kunci sukses penyelenggaraan acara yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu jemaah dari berbagai daerah.

“Insya Allah kami, Pemprov Jatim, siap mendukung kegiatan tersebut agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan khidmat, tertib, dan lancar,” tegasnya.

Kepada Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfudz, Khofifah menegaskan pentingnya koordinasi intensif seluruh panitia pelaksana dengan jajaran Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun wilayah Malang Raya. Koordinasi tersebut meliputi aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga mitigasi risiko di kawasan stadion yang menjadi pusat kegiatan.

“Saya sampaikan untuk koordinasi benar-benar dengan Forkopimda. Karena kunci kesuksesan acara dengan massa yang besar terletak pada komunikasi yang solid antara panitia dengan aparat Kepolisian, TNI, serta pemerintah kota setempat,” ujarnya.

Gubernur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU ini pun mendorong agar pertemuan teknis dengan Forkopimda segera dilaksanakan untuk mematangkan seluruh persiapan.

“Alangkah baik bisa segera dilakukan pertemuan untuk koordinasi lebih intens dengan Forkopimda,” ujar Khofifah, memberikan saran.

Dia menambahkan, Jawa Timur memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional berskala besar. Termasuk peringatan Harlah 1 Abad NU (Hijriah) pada 2023 lalu di GOR Delta Sidoarjo.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro tahun 2026.

Di akhir pertemuan, Khofifah menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan tersebut serta turut hadir dan menyukseskan perhelatan Mujahadah Kubro 1 Abad NU di tahun 2026 ini. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru