WASHINGTON, DC – USA: Forum Diaspora Indonesia (FDI) yang berada di berbagai belahan dunia yang diketuai Chris Komari pada hari Selasa (29/7) waktu Amerika mendapatkan email jawaban dari Senator AS yang bernama Alex Padilla. Email tersebut tertanggal 28 Juli 2025, jam 11:01 AM PDT.
Kempalan.com mendapat kiriman foto email dari Senator Amerika Serikat tersebut melalui Sekertaris Jendral FDI (Agus Yunanto). Selain foto email, disertakan pula penjelasan mengenai jawaban dari Senator negara adidaya tersebut:
Penjelasan Sekjen FDI
Jawaban dari Senator Alex Padilla (D) dari California, atas surat yg di email oleh Pak Chris Komari – Chairman FDI, terkait polemik ijazah palsu.
1). Senator Padilla berterima kasih atas surat yang kita kirim yang memberitahukan human rights abuse and violations di Indonesia.
2). Senator Alex Padilla (D) sebagai salah seorang anggota KOMISI HUMAN RIGHTS di U.S. SENATE berkomitmen untuk mendukung negara United States of America (USA) menjadi pemimpin dunia dalam usaha mempromosikan dan melawan semua bentuk human rights abuse dan violations diseluruh dunia.
3). Senator Alex Padilla (D) menolak keinginan President Donald J. Trump untuk keluar dari Human Rights Council di PBB.
4). Terakhir, Senator Alex Padilla (D) berterima kasih sudah menulis kepada beliau dan memberikan contact number kantornya di Washington D.C untuk further discussion.
Inilah bentuk dari lobbying works.
It takes a process back and forth, hingga bisa menghasilkan significant step and action dari U.S SENATE.
At least, Senator Alex Padilla (D) sekarang sudah tahu dan mendapatkan informasi tentang human rights abuse dan violations di Indonesia.
Kita tinggal terus memberikan input dan updates human rights abuse dan violations di Indonesia secara regular hingga significant action dilakukan oleh Senator Padilla.
Biasanya action yang dilakukan oleh seorang Senator adalah mengirim surat kepada U.S. STATE DEPARTMENT, Secretary of State, Marco Rubio to look at into these human rights abuse and violations di Indonesia.
Action yang lebih significant lagi adalah bagi Senator Alex Padilla (D) untuk introducing a RESOLUTION di U.S SENATE condemning human rights abuse and violations di Indonesia, seperti yang dilakukan terhadap Muslim Uyghur di negara RRC.
Walaupun itu tidak mudah.
Chris Komari – Chairman FDI.
Disebar-luaskan oleh Agus Yunanto – Sekjen FDI.
Kasus Ijazah Palsu yang melibatkan nama Jokowi dan beberapa peneliti seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa serta masyarakat yang tergabung dalam TPUA sepertinya akan menjadi beban berat pemerintahan Prabowo Subianto apabila tidak ditangani secara terbuka, adil dan tidak ada indikasi keberpihakan dari institusi pemerintahan seperti POLRI kepada salah satu dari yang berperkara.
Kasus ijazah ini menjadi besar karena melibatkan salah seorang mantan presiden, apalagi belum lama ini juga ramai diperbincangkan masalah OCCRP dengan tokoh yang sama. “Sebenarnya kasus ini bisa berhenti dan tidak berkembang lebih jauh bila Jokowi mau menunjukkan Ijazahnya kepada publik”, ucap Rismon (red.)
Menjadi sorotan dunia
Selain senator AS, Eggi Sudjana (salah seorang aktivis sekaligus advokat terkenal) juga telah menyampaikan permasalahan ini ke Human Right Watch di Belanda sesuai keterangan dari dari berbagai sumber.
Rencana pidato Prabowo di PBB
Menurut beberapa sumber, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato bersama para tokoh dunia seperti Erdogan (Presiden Turki) di PBB yang mana selama 10 tahun Jokowi tidak pernah melakukannya kecuali lewat online (ketika Covid 19).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut analisa salah seorang jurnalis senior (Hersubeno) di dalam podcast youtube nya, dia mengatakan bisa jadi permasalahan kasus ijazah ini akan menjadi salah satu kendala dan bisa memantik sorotan pimpinan dunia apabila Prabowo sebelum hadir di PBB tidak membereskannya. Dalam perkembangan terakhir (termasuk reuni dadakan di UGM) yang dihadiri Jokowi dan beberapa orang, banyak menimbulkan pertanyaan baru di kalangan netizen dalam dan luar negeri.
Harapan masyarakat luas adalah masalah ini segera bisa diselesaikan dan prosesnya transparan, tidak ada keberpihakan dari institusi pemerintahan yang terlibat, tidak ada diskriminasi hukum dan pelanggaran HAM, dengan prinsip keadilan. (Izzat)
Editor: Nur Izzati Anwar
