Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi ancaman luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Ia menilai keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kebijakan efisiensi anggaran.

Saat meninjau lokasi pusat semburan lumpur Lapindo pada Rabu (17/6), Bambang Haryo menyoroti kondisi tanggul yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga mengkritisi penurunan anggaran operasional penanggulangan bencana yang berkurang dari Rp110 miliar menjadi Rp89 miliar.

Menurutnya, pengurangan tersebut berpotensi menghambat proses pengelolaan lumpur dan pengendalian debit air yang selama ini menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana.

Bambang Haryo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil risiko dengan mengurangi dukungan anggaran terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga.

Ia meminta seluruh aktivitas pengaliran lumpur ke Sungai Porong tetap dilakukan secara optimal agar tekanan pada tanggul dapat dikendalikan.

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ancaman serius. Tanggul di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, dilaporkan berada dalam kondisi kritis setelah volume lumpur dan air melampaui ketinggian tanggul.

Jika situasi tersebut tidak segera ditangani, jalur kereta api dan jalan nasional yang berada di sekitar kawasan berpotensi terdampak. Ancaman serupa juga terjadi di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, yang mulai mengalami rembesan air lumpur di beberapa titik.

Bambang Haryo pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan anggaran dan memperkuat langkah mitigasi demi melindungi masyarakat dari potensi bencana yang lebih besar.