Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan bahwa ancaman bencana Lumpur Lapindo belum sepenuhnya berakhir dan pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat.
Dalam kunjungannya ke kawasan Porong, Bambang Haryo meminta pemerintah segera menghadirkan posko siaga yang melibatkan BNPB dan Basarnas sebagai bagian dari langkah antisipasi.
Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama mengingat aktivitas semburan lumpur masih terus berlangsung hingga saat ini.
Ia menilai penanganan bencana harus dilakukan secara berlapis, tidak hanya fokus pada aspek teknis pengendalian lumpur, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat apabila kondisi darurat terjadi sewaktu-waktu.
“Harus ada sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, hingga kesiapan logistik untuk masyarakat,” kata Bambang Haryo.
Selain memperkuat mitigasi, Bambang Haryo juga meminta pemerintah mempertahankan anggaran operasional penanganan Lumpur Lapindo. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan publik.
Menurutnya, operasional pengaliran lumpur menuju Sungai Porong merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin untuk menjaga keseimbangan kapasitas penampungan.
Di sisi lain, PPLS menyatakan kondisi tanggul utama masih berada dalam kategori aman. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai instrumen pengawasan yang telah dipasang.
Meski demikian, pengelolaan air tetap menjadi tantangan utama, terutama saat terjadi peningkatan debit akibat curah hujan tinggi. Karena itu, Bambang Haryo berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar potensi risiko dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi