‘Blackout’ PLN: Konspirasi Merusak Prabowo

Hasrat pengen jadi raja kembali menyala-nyala. Meski sudah ditelanjangi di mana-mana. Meski puteranya sudah didaulat sebagai putera mahkota. Tapi mahkotanya palsu ya. Sehingga banyak yang cibir.

Oleh: Muslim Arbi

KEMPALAN: Blackout PLN itu jelas merupakan konspirasi merusak Prabowo Subianto. Apakah Mr Presiden tidak tahu? Atau sengaja bikin jebakan?

Pagi ini saya baca chat WA Bang Muhammad Said Didu. Dengan judul “Permainan DMO batubara ke PLN adalah orang besar dan kuat“.

Saya chat beliau untuk mengutip tulisan Beliau. Dan, Beliau mengizinkan saya kutip. “Silahkan”.

Atas dasar itu saya kutip dulu secara keseluruhan tulisan Bang Said Didu yang kerap dipanggil Mosad (Mohammad Said Didu) oleh beberapa kawan aktivis.

Beliau menulis: Permainan DMO batubara ke PLN adalah orang besar dan kuat.

Permainan supply batubara ke PLN yang diperkirakan menerugikan negara Rp 5 triliun masih kecil, perhitungannya sebagai berikut:

1) Aturan kewajiban pemilik tambang menjual batubara ke dalam negeri (DMO – Domestic Obligation) dengan harga $ 70 per metrik ton, sementara saat ini sekitar $ 130 per metrik ton – terdapat selisih harga $ 60 per metrik ton.

2) Kewajiban DMO batubara 25% dari produksi.

3) Produksi batubara Indonesia tahun 2026 sebesar 780 juta ton, artinya DMO sekitar 197,5 juta ton (25%). Artinya terdapat selisih harga sekitar $ 11,850 juta atau sekitar Rp 200 triliun per tahun.

4) Dari selisih harga dan kewajiban tersebut maka terdapat uang yang sangat besar (sekitar Rp 200 triliun) yang dapat “diatur”, antara pemilik tambang, Kementrian ESDM, dan PLN lewat dokumen fiktif – tanpa mengirim batubara sesuai kewajiban (jumlah dan kadar).

5) Jadi angka kerugian yang ditemukan oleh Polisi sekitar Rp 5 triliun sepertinya kecil.

Saya mengucapkan terima kasih ke Bang Said Didu, yang senior saya di KB – PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia). Karena telah diizinkan untuk mengutip tulisannya.

Menyimak komentar Bang Said Didu di atas. Saya bertanya kepada pihak Polri. Apakah polisi tidak tahu cara menghitung kerugian negera dalam bisnis batubara sehingga menaksir kerugiannya “hanya” sekitar Rp 5 triliun?

Atau Polisi hanya sengaja membatasi pengusutan dalam kerugian itu? Atau polisi masih menutupi atau takut karena masih ada orang besar dan kuat di balik bisnis batubara?

Kalau melihat dari konspirasi dalam bisnis batubara ini, jelas negara dirugikan Rp 200 triliun per tahun. Mestinya polisi arahkan pengusutannya pada angka Rp 200 triliun itu.

Akibat dari DMO yang seharusnya 25% tapi para pemain batubara lebih utamakan harga pasar internasional yang sekarang $ 130 per metrik ton sehingga pemain itu lebih utamakan keuntungan pengusaha batubara dan mengabaikan DMO 25% itu.

Inilah yang menyebabkan kebutuhan pasokan ke PLN berkurang sehingga menjadi penyebab blackout (pemadaman bergilir) Sumatera-Jawa-Madura-Bali?

Sehingga dengan demikian, menimbulkan gangguan pelayanan PLN dan berakibat kerugian pada masyarakat. Tentunya kesalahan akan ditimpakan pada Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak becus urus negara, bukan?

Apakah hal itu Presiden tidak tahu, atau sudah tahu tapi membiarkan dan akan dibidik seperti dalam kasus BGN? Bukankah Dadan dan 2 wakilnya itu menurut Prabowo adalah orang yang dekat dan disayangi tetapi akhirnya ditindak juga, bukan?

Dalam kasus DMO batubara dan blackout PLN ini polisi perlu mengusut kerugian Negara Rp 200 triliun itu serta para pemain batubara (siapapun dia) yang pemilik tambang, Menteri ESDM dan PLN. Jadi polisi tidak hanya cukup usut kerugian negara Rp 5 triliun saja.

Polisi juga harus mengusut, mengapa terjadi Blackout PLN di Sumatera, Jawa, Madura dan Bali. Bukankah ini ada upaya dan strategi licik merusak negara dan menghancurkan regim Prabowo?

Orang Besar dan Kuat

Siapa sebenarnya yang dimaksud Said Didu sebagai “orang besar dan kuat” itu? Rasanya, tidaklah jauh-jauh dari nama Joko Widodo alias Jokowi. Karena selama 10 tahun menjadi Presiden, cengkeraman Jokowi sangat kuat sekali.

Si “Raja Jawa” itu – gelar yang disematkan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – masih mau balik lagi untuk cawe-cawe. Apa dia tidak puas sudah sepuluh tahun berkuasa?

Bahkan itu waktu, Si Raja mau dinobatkan untuk ketiga kali kekuasaanya. Minta tambah deuy dua tahun. Sejumlah punggawa Istana pengen agar pemilu ditunda. Beberapa nama wara-wiri sebagai makcomblang. Supaya dia tetap berkuasa dan tetap jadi raja.

Warga pun ramai menolak hasrat sang raja. Akhirnya dia pun lengser menerima nasib. Berhenti jadi raja.

Meski demikian si raja keberatan. Ya kurang ihklas. Barangkali dia pikir. Siapa yang akan lindungin gue. Kalo gue sudah ga jadi raja?

Bukankah selama 10 tahun para punggawa kerajaan sudah gue sumpel dengan pangkat, jabatan dan ehem piti bukan? Makanya pada diam seribu bahasa meski segala kejahatan gue sudah diumbar ramai di publik.

Soal KKN, tukang bohong, ijazah, tukang ngutang dan sekarang utang itu bikin susah semua, ya Rakyat dan Negara juga.

Hasrat pengen jadi raja kembali menyala-nyala. Meski sudah ditelanjangi di mana-mana. Meski puteranya sudah didaulat sebagai putera mahkota. Tapi mahkotanya palsu ya. Sehingga banyak yang cibir.

Si mantan raja itu kini gelisah. Karena ijazahnya sedang disidang dan harus datang memenuhi panggilan hakim. Dan lebih panik lagi, ia gagal penjarakan dua pejuang kebenaran – keadilan.

Kini raja puyeng alang kepalang. Karena terus dihujat di mana-mana.

Yang salah itu gelar raja. Ternyata palsu itu diusung orang kepercayaannya dulu. Dengan harap setelah dinobatkan sebagai raja. Tetapi ternyata palsu. Ya seperti tudingan Ijazah Palsunya itu. Weleh-weleh.

Raja Palsu tetapi masih bernafsu berkuasa lagi. Hehehe.

*) Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.