Di Tengah Pertemuan Trump–Xi, Indonesia Berdiri di Titik Penentu Abad ke-21

Oleh : Slamet Sugianto

KEMPALAN: Pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing pada Mei 2026 bukan sekadar peristiwa diplomatik rutin. Pertemuan itu merupakan refleksi dari perubahan besar tatanan dunia: pergeseran dari era globalisasi menuju era fragmentasi strategis, dari dominasi tunggal Amerika Serikat menuju kompetisi multipolar, serta dari ekonomi berbasis manufaktur murah menuju perebutan kecerdasan buatan, chip semikonduktor, energi, dan kontrol rantai pasok global.

Dua negara yang bertemu di Beijing tersebut mewakili hampir 42 persen ekonomi dunia. Produk domestik bruto Amerika Serikat saat ini mencapai sekitar 30,7 triliun dollar AS, sedangkan China mendekati 19,8 triliun dollar AS. Nilai perdagangan bilateral keduanya masih berada pada kisaran 700 miliar dollar AS per tahun, meskipun perang dagang berlangsung sejak 2018.

Namun, di balik angka-angka raksasa itu, dunia sedang menyaksikan transformasi geopolitik paling penting sejak berakhirnya Perang Dingin.

Pertemuan Trump–Xi terjadi di tengah tiga krisis sekaligus: meningkatnya rivalitas teknologi AS–China, ketegangan Taiwan yang semakin berbahaya, dan ancaman eskalasi perang Timur Tengah yang dapat mengguncang pasokan energi global melalui Selat Hormuz.

Dalam konteks itu, summit Beijing pada dasarnya adalah negosiasi mengenai stabilitas dunia abad ke-21.

Taiwan, AI, dan Hormuz: Tiga Poros Krisis Dunia

Salah satu pesan paling keras dalam pertemuan tersebut datang dari Xi Jinping mengenai Taiwan. Beijing secara terbuka memperingatkan bahwa isu Taiwan tidak boleh “dirusak”, karena dapat memicu konflik besar antara dua kekuatan nuklir dunia.

Peringatan itu bukan retorika biasa.

China kini memiliki armada laut terbesar dunia secara jumlah, dengan sekitar 370–395 kapal perang, melampaui Amerika Serikat yang memiliki sekitar 295 kapal. Anggaran militer China telah mencapai sekitar 314 miliar dollar AS per tahun, sementara AS masih memimpin dengan hampir 968 miliar dollar AS.

Taiwan menjadi sangat strategis karena di pulau itulah berdiri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yang menguasai sekitar 90 persen produksi chip canggih dunia di bawah 7 nanometer. Jika Taiwan terganggu, ekonomi digital global berpotensi lumpuh.

Di saat bersamaan, rivalitas kedua negara telah bergeser dari sekadar perang dagang menjadi perang teknologi.

Kecerdasan buatan kini diperlakukan seperti minyak abad ke-20. Nilai industri semikonduktor global telah mendekati 760 miliar dollar AS, sedangkan pasar chip AI diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar dollar AS. NVIDIA sendiri telah memiliki kapitalisasi pasar sekitar 3,2–3,5 triliun dollar AS—lebih besar daripada ekonomi banyak negara maju.

Amerika Serikat berupaya mempertahankan dominasi AI melalui pembatasan ekspor chip canggih, mesin litografi, dan teknologi komputasi tinggi kepada China. Sebaliknya, Beijing mempercepat kemandirian teknologi melalui subsidi besar-besaran, industrial policy, dan pembangunan ekosistem AI domestik.

Sementara itu, perang Timur Tengah menambah tekanan global. Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20–21 juta barel minyak per hari—sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia—menjadi titik rawan utama. China, yang mengimpor sekitar 11–12 juta barel minyak per hari dan hampir separuhnya berasal dari Timur Tengah, memiliki kepentingan besar untuk mencegah konflik Iran meluas.

Karena itulah Trump mengklaim Xi menawarkan bantuan untuk menjaga stabilitas Hormuz dan mencegah eskalasi regional.

Dunia Sedang Bergerak Menuju Fragmentasi Strategis

Pasca pandemi, perang Rusia–Ukraina, dan rivalitas AS–China, globalisasi tidak lagi berjalan seperti dua dekade sebelumnya.

Dunia kini bergerak menuju:

• friendshoring,
• decoupling parsial,
• proteksionisme teknologi,
• serta pembentukan blok ekonomi strategis.

Perusahaan global mulai memindahkan rantai pasok dari China ke Vietnam, India, Meksiko, dan Asia Tenggara. Namun, China tetap menguasai sekitar 31 persen produksi manufaktur dunia, jauh di atas Amerika Serikat yang berada pada kisaran 15 persen.

Pada saat yang sama, China juga memimpin banyak sektor strategis baru:

• lebih dari 13 juta kendaraan listrik terjual per tahun,
• sekitar 65–75 persen produksi baterai lithium dunia,
• dan sekitar 85–90 persen pemrosesan rare earth global.

Di sisi lain, Amerika Serikat masih mendominasi:

• sistem keuangan internasional,
• dolar global,
• software,
• cloud computing,
• serta universitas dan riset teknologi tinggi.

Dolar AS masih mencakup sekitar 57–58 persen cadangan devisa dunia, sedangkan yuan baru berada di kisaran 2–3 persen. Namun, China melalui BRICS terus mendorong perdagangan non-dollar dan memperluas pengaruh Global South.

Indonesia: Diperebutkan, tetapi Juga Ditekan

Di tengah rivalitas global itu, posisi Indonesia berubah drastis. Indonesia kini bukan lagi sekadar negara berkembang besar, melainkan salah satu titik strategis utama Indo-Pasifik.

Indonesia memiliki:

• populasi sekitar 285 juta jiwa,
• GDP nominal mendekati 1,9 triliun dollar AS,
• serta jalur maritim yang mengendalikan sebagian besar perdagangan dunia melalui Selat Malaka.

Sekitar 25–30 persen perdagangan global dan 15–16 juta barel minyak per hari melewati jalur tersebut.

Lebih penting lagi, Indonesia kini menjadi pusat perebutan mineral strategis dunia. Indonesia memproduksi sekitar 50–55 persen nickel global—komponen penting untuk baterai kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan infrastruktur AI.

Nilai investasi sektor hilirisasi nickel dan EV di Indonesia telah melampaui 30 miliar dollar AS, terutama dari perusahaan-perusahaan China seperti CATL, Tsingshan, dan BYD.

Namun, justru karena itulah Indonesia menjadi semakin penting bagi Amerika Serikat.

Washington melihat Indonesia sebagai:

• ekonomi terbesar ASEAN,
• negara Muslim terbesar dunia,
• penghubung Indo-Pasifik,
• sekaligus “strategic swing state” yang menentukan keseimbangan kawasan.

Karena itu, munculnya gagasan seperti:

• Board of Peace,
• Agreement on Reciprocal Trade,
• dan Major Defence Cooperation Partnership antara RI dan AS,

memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar kerja sama bilateral biasa.

Ketika Indonesia Menjadi Pivot Indo-Pasifik

Jika kerja sama perdagangan RI–AS berkembang besar, nilai perdagangan bilateral yang saat ini sekitar 40–45 miliar dollar AS berpotensi meningkat menuju 70–100 miliar dollar AS dalam satu dekade.

Indonesia dapat menjadi basis utama strategi “China+1” dunia:

• pusat manufaktur baru,
• basis baterai EV,
• pusat data,
• hingga simpul AI infrastructure Asia Tenggara.

Namun, kerja sama pertahanan jauh lebih sensitif.

Major Defence Cooperation Partnership berpotensi memperkuat:

• interoperabilitas militer,
• maritime domain awareness,
• pertahanan siber,
• radar dan drone maritim,
• serta penguatan Natuna dan Laut China Selatan.

Masalahnya, Beijing hampir pasti akan membaca langkah itu sebagai bagian dari arsitektur containment Amerika Serikat di Indo-Pasifik.

China kemungkinan tidak akan langsung konfrontatif, tetapi dapat meningkatkan:

• tekanan diplomatik,
• pengaruh ekonomi,
• patroli zona abu-abu,
• hingga kompetisi infrastruktur strategis.

Di titik inilah Indonesia menghadapi dilema besar.

Risiko Menjadi Arena Perebutan Pengaruh

Indonesia berpeluang memperoleh keuntungan besar dari relokasi supply chain global dan rivalitas AS–China. Namun, risiko geopolitiknya juga meningkat tajam.

Jika konflik Taiwan pecah, Bloomberg Economics memperkirakan kerugian ekonomi global dapat mencapai 10 triliun dollar AS atau sekitar 10 persen GDP dunia. Indonesia akan terdampak melalui:

• pelemahan rupiah,
• keluarnya modal asing,
• lonjakan harga energi,
• gangguan ekspor,
• dan tekanan rantai pasok.

Selain itu, Indonesia juga berisiko hanya menjadi:

• pemasok bahan mentah,
• lokasi smelter,
• dan pasar konsumen,

tanpa benar-benar menguasai teknologi tinggi.

GDP per kapita Indonesia saat ini masih sekitar 6.000 dollar AS, jauh di bawah Korea Selatan yang telah melampaui 38.000 dollar AS.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga keseimbangan geopolitik, tetapi juga memastikan transformasi ekonomi berbasis teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Perspektif Islam: Membaca Rivalitas Global melalui Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani

Jika dinamika global tersebut dibaca melalui perspektif pemikiran Taqiuddin al-Nabhani, terutama dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam, Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir, Mafahim Hizb at-Tahrir, Ad-Daulah al-Islamiyah, dan Muqaddimah ad-Dustur, maka rivalitas AS–China bukan sekadar kompetisi ekonomi modern, melainkan manifestasi dari pertarungan ideologis dan kepentingan peradaban dalam sistem kapitalisme global.

Dalam Mafahim Siyasiyah, Syaikh Taqiyuddin menjelaskan bahwa politik internasional modern digerakkan oleh prinsip:

ri’ayah al-mashalih (pengelolaan kepentingan) berbasis kekuatan material.

Negara-negara besar, menurut beliau, tidak bergerak atas dasar moralitas universal, melainkan atas dasar:

• kepentingan strategis,
• kontrol pengaruh,
• dominasi ekonomi,
• dan ekspansi politik.

Dalam konteks itu, pertemuan Trump–Xi dapat dipahami sebagai:

negosiasi antar kekuatan kapitalis besar untuk menjaga keseimbangan kepentingan global, bukan untuk menghilangkan konflik struktural dunia.

Pandangan ini terlihat relevan ketika membaca bagaimana:

• Taiwan menjadi titik tekan geopolitik,
• AI menjadi instrumen dominasi baru,
• dan Selat Hormuz dipandang terutama sebagai jalur strategis energi global.

Kapitalisme Global dan Perebutan Sumber Daya

Dalam Nizham al-Iqtishadi fil Islam, Syaikh Taqiyuddin mengkritik sistem kapitalisme karena menjadikan kepemilikan dan pertumbuhan modal sebagai pusat orientasi ekonomi, bukan distribusi kesejahteraan manusia.

Hal itu tampak jelas dalam perebutan:

• rare earth,
• lithium,
• nickel,
• chip semikonduktor,
• hingga jalur energi dunia.

Indonesia, misalnya, saat ini menguasai sekitar 50–55 persen produksi nickel global. Namun, dalam perspektif An-Nabhani, penguasaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kedaulatan jika:

• teknologi,
• pembiayaan,
• rantai nilai,
• dan arah industrialisasi,

tetap dikendalikan kekuatan eksternal.

Karena itu, beliau menekankan pentingnya:

kemandirian politik dan ekonomi umat,
serta larangan dominasi asing terhadap sumber daya strategis.

Dalam kerangka tersebut, risiko Indonesia menjadi sekadar:

• pemasok bahan mentah,
• lokasi smelter,
• dan pasar konsumen global,

merupakan bentuk ketergantungan struktural yang justru dikritik keras dalam pemikiran ekonomi Islam politik ala An-Nabhani.

AI, Teknologi, dan Konsep Kekuatan dalam Islam

Rivalitas AI dan chip antara AS–China menunjukkan bahwa teknologi kini menjadi sumber utama kekuatan geopolitik.

Dalam perspektif Islam politik yang dikembangkan An-Nabhani, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari:

quwwah (kekuatan) negara.

Al-Qur’an sendiri menegaskan:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi…”
(QS. Al-Anfal: 60)

Karena itu, ketergantungan teknologi pada negara lain dipandang berbahaya secara strategis. Negara yang tidak menguasai:

• industri strategis,
• teknologi tinggi,
• dan sistem pertahanan mandiri,

akan mudah masuk dalam orbit dominasi negara besar.

Dalam konteks Indonesia, ini menjadi sangat relevan ketika:

• AI global didominasi AS dan China,
• cloud dan data center asing semakin besar,
• serta ekonomi digital nasional bertumpu pada platform luar negeri.

Politik Bebas Aktif dan Konsep Nonblok dalam Islam

Indonesia selama ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dalam perspektif Mafahim Siyasiyah, Syaikh Taqiyuddin menilai bahwa negara-negara lemah sering kali tampak netral secara formal, tetapi tetap terseret dalam orbit kekuatan besar melalui:

• ketergantungan ekonomi,
• utang,
• teknologi,
• investasi,
• maupun kerja sama militer.

Karena itu, beliau menekankan bahwa kemerdekaan politik sejati tidak cukup hanya dengan diplomasi formal, tetapi membutuhkan:

• kemandirian ekonomi,
• kekuatan militer,
• dan independensi keputusan politik.

Dalam konteks kerja sama:

• Board of Peace,
• Agreement on Reciprocal Trade,
• dan Major Defence Cooperation Partnership antara RI–AS,

tantangan terbesar Indonesia adalah menjaga agar hubungan strategis tersebut tidak berubah menjadi ketergantungan geopolitik baru.

Dunia Multipolar dan Krisis Peradaban Modern

Dalam banyak karya politiknya, An-Nabhani memandang konflik global modern sebagai konsekuensi dari pertarungan sistem internasional berbasis kapitalisme nasionalistik.

Hari ini dunia menyaksikan:

• perang teknologi,
• perlombaan AI,
• perebutan energi,
• fragmentasi ekonomi,
• cyber war,
• hingga perlombaan senjata hipersonik.

Semua itu menunjukkan bahwa kemajuan material tidak otomatis menghasilkan stabilitas kemanusiaan.

Amerika Serikat mengalokasikan hampir 968 miliar dollar AS untuk militer per tahun, China sekitar 314 miliar dollar AS, sementara konflik dan ketimpangan global tetap meluas.

Dalam perspektif Islam politik ala An-Nabhani, kondisi tersebut menunjukkan:

krisis mendasar sistem internasional modern yang dibangun di atas asas manfaat dan dominasi kekuatan, bukan keadilan global.

Menentukan Posisi Indonesia di Tengah Dunia Baru

Pertemuan Trump–Xi menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki era baru:

• rivalitas permanen,
• perang teknologi,
• fragmentasi ekonomi,
• dan kompetisi pengaruh global.

Namun, berbeda dengan era Perang Dingin lama, dunia saat ini tidak sepenuhnya bipolar. Negara-negara seperti Indonesia memiliki ruang strategis lebih besar untuk memainkan diplomasi multi-vektor.

Masalahnya, ruang itu akan semakin sempit jika Indonesia gagal:

• memperkuat kapasitas nasional,
• membangun industri teknologi,
• memperbaiki kualitas SDM,
• dan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.

Dari perspektif pemikiran Islam politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, tantangan terbesar bangsa-bangsa Muslim pada abad ini bukan hanya menghadapi rivalitas global, tetapi juga:

• membangun kemandirian peradaban,
• membebaskan diri dari ketergantungan struktural,
• serta mengembalikan politik dan ekonomi sebagai instrumen pelayanan umat, bukan sekadar alat perebutan dominasi global.

Di tengah dunia yang semakin terbelah, Indonesia sesungguhnya berada di titik penentu: apakah akan menjadi sekadar objek perebutan kekuatan besar, atau berubah menjadi kekuatan menengah strategis yang mampu menentukan arah kawasan Indo-Pasifik abad ke-21 sekaligus membangun kemandirian geopolitik, geoekonomi, dan peradabannya sendiri.