Sang Presiden

Ke depan Republik ini tidak boleh lagi berjudi melalui Pilpres langsung. Pilpres harus diserahkan pada wakil-wakil kita di MPR yang amanah, berani dan juga kompeten.

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Setelah gayish-ness Seskab Teddy Indra Wijaya disoal Pak Amin Rais, dan peluang kabur ke Yaman dipersilahkan Prabowo Subianto, maka legitimasinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sedang digerogoti.

Sebelumnya, program MBG, langkah Presiden bergabung di Board of Peace dan kesepakatan dagang ART dengan AS dipertanyakan, dan bahkan dituduh menjual kedaulatan Repulik ini.

Kini kebijakannya di sektor energi juga sedang diuji saat nilai tukar Rupiah dan IHSG jatuh. Semua ini dibiarkan saja oleh DPR sebagai institusi resmi pengawas Presiden, seolah membenarkan alasan Saiful Mujani untuk mengkonsolidasikan diri dalam rangka menjatuhkan presiden.

Setelah Komisi Percepatan Reformasi POLRI menyerahkan laporan 3000 halaman 2 hari lalu, Prof. Mahfud MD terkejut memperoleh respons luas, dalam, sekaligus ilmiah Presiden Prabowo.

Banyak orang tidak menyadari lingkungan toxic yang menyeliputi jagad politik yang dihadapi Presiden yang sudah terbentuk dan mengakar sejak Joko Widodo berkuasa.

Lingkar kekuasaan itu pada dasarnya dibentuk di atas koalisi pragmatis di antara partai-partai politik yang memungkinkan ersatz capitalism era Presiden Soeharto berkembang menjadi full-fledged capitalism pada era Jokowi.

Ada brutus di sekitar Presiden tua dan pincang itu. Sementara itu rakyat pemilih (juga) sudah mengalami mutasi genetik menjadi homo kampretensis dan homo cebongensis dengan literasi menyedihkan dan selera politik yang (begitu) tidak membanggakan sama sekali.

Para elit politik yang bersekongkol dengan elit ekonomi kini sedang bekerja keras untuk mempertahankan struktur politik-ekonomi of the establishment, saat ini.

Struktur ekstraktif-koruptif kapitalistik inilah yang sedang dilawan oleh Prabowo sebagai seorang kader sosialis yang sedang membangun agenda Prabowonomics sebagai sintesis Sumitronomics-Habibienomics.

Anasir-anasir kemapanan dengan dukungan logistik besar ini terus mencari cacat, kelemahan komunikasi, dan kelengahan presiden untuk dikapitalisasi sebagai alat deligitimasi atas pemerintahannya melalui hoaxes dan narasi ad hominem.

Banyak yang tidak menyadari bahwa UUD 10/8/2002 yang memberi monopoli politik pada partai-partai politik telah membuka peluang kemunculan pasangan presiden dan wakilnya hasil transaksi politik dagang-sapi.

Figur-figur yang kompleks seperti Jokowi dan Prabowo kemudian bisa lolos dan menjadi semacam kejutan demokrasi. Jika presiden eks pengusaha mebel dulu bisa dinilai sebagai satu keajaiban yang membanggakan, mengapa presiden eks jendral Kopassus yang dipecat bukan?

Keduanya hasil asal coblos masal pilpres langsung oleh 160 juta pemilih yang rationally ignorant dalam 800 ribu TPS yang tersebar ke sebuah bentang alam kepulauan seluas Eropa ini.

What do you expect from such a logistic impossibility and fraud-prone election system? Desain Pilpres langsung Indonesia ini sejak awal rumit, kompleks, dan rawan kecurangan, bahkan sejak Daftar Pemilih Tetap ditetapkan KPU. Bahkan KPU dan MK terlibat dalam pelanggaran etika.

Para aktivis sampai hari ini masih jungkir-balik dipermainkan operasi bendera palsu supaya masyarakat kehabisan energi mempersoalkan thethek bengek demokrasi mbelgedhes ini, lalu lupa agenda stratejiknya: resetting Indonesia dengan kembali ke UUD1945, serta reformasi partai politik.

Noam Chomsky pernah bilang bahwa partai politik adalah organisasi yang paling berbahaya di planet ini. Di AS adalah partai Republik di tangan Donald Trump. Di Indonesia, dulu adalah PKI, lalu Golkar. Kemudian PDIP. Kini Gerindra. Besok mungkin PSI.

Figur sekompleks Jokowi bisa dan boleh melesat cepat dari Solo hingga Jakarta. Prabowo membawa kompleksitas yang sama.

Dalam proyek sekulerisasi besar-besaran sejak Indonesia merdeka, latar belakang dan sejarah keluarganya, Prabowo tumbuh menjadi mungkin salah satu the least secularized mind di kalangan institusi TNI yang juga sekuler.

Segera setelah proklamasi, para kiai banyak yang menjauhi politik, lebih memilih membina pesantren. Tidak seperti ulama Iran atau Afghanistan. Namun Prabowo membangun Gerindra, sedangkan Jokowi menunggangi PDIP. Keduanya adalah petugas partai, paling tidak dalam kacamata para elit partai politik.

Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming akan turun pada waktunya sooner or later. Jika keduanya petugas partai yang dipilih melalui Pilpres langsung hasil amandemen ugal-ugalan atas UUD 18/8/1945 menjadi UUD 10/8/2002 adalah kebanggaan Saiful Mujani dkk, mengapa Saiful tidak mempersoalkan monopoli partai-partai politik yang menikmati model pilpres mbelgedhes ini yang telah melahirkan Jokowi dan Prabowo?

Ke depan Republik ini tidak boleh lagi berjudi melalui Pilpres langsung. Pilpres harus diserahkan pada wakil-wakil kita di MPR yang amanah, berani dan juga kompeten.

Presiden terpilih adalah mandataris MPR yang melaksanakan GHBN, bukan petugas partai pelaksana agenda oligarki.

*) Daniel Mohammad Rosyid, @Rosyid College of Arts, Guru Besar Departemen Teknik Kelautan ITS, PTDI Jawa Timur