Khofifah–Wamen KKP Bahas Kampung Nelayan Terpadu dan Giant Sea Wall di Jatim

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan Wamen KKP Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/4)

SURABAYA-KEMPALAN:  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/4).
Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Kampung Nelayan Sribangunerang Merah Putih serta proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di wilayah pesisir Jawa Timur.

Didit menjelaskan, pembahasan difokuskan pada program prioritas nasional yang berkaitan dengan pembangunan kampung nelayan terpadu sekaligus perlindungan kawasan pesisir.

“Sekaligus kami membicarakan pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menyebut, sejumlah titik tanggul laut saat ini sudah mulai dibangun, di antaranya di Gresik dan Malang Selatan. Untuk tahap berikutnya, pemerintah berencana melakukan intervensi pembangunan tambahan pada tahun depan dengan anggaran yang bervariasi, mulai sekitar Rp20 miliar per titik

.

Sementara untuk proyek Giant Sea Wall, Didit mengatakan saat ini masih dalam tahap penelitian dan asesmen. Rencananya, struktur tanggul akan dibangun di laut dengan jarak sekitar 4 hingga 6 kilometer dari garis pantai. Sedang kedalamannya sekitar 8 sampai 15 meter.

“Pelaksanaannya menunggu finalisasi, karena ada dua komponen utama, yaitu groundbreaking dan pembangunan infrastruktur yang harus berjalan bersamaan,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Muhammad Isa Anshori menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Sribangunerang Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu untuk mendukung aktivitas nelayan.

“Di dalamnya ada pelabuhan, kios nelayan, cold storage, tempat pengolahan hasil laut, hingga fasilitas pembuatan es. Semua terintegrasi dalam satu kawasan minimal seluas satu hektare,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 telah dibangun empat lokasi kampung nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni di Tuban, Sumenep, Malang Selatan, dan Pasuruan.

Untuk tahun 2026, Pemprov Jatim mengusulkan pembangunan hingga 40 lokasi tambahan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan.
“Lokasinya berada di sepanjang pesisir Jawa Timur, dari Tuban hingga Pacitan,” katanya.

Menurut Isa, kehadiran kampung nelayan terpadu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Nantinya, pengelolaan kawasan akan melibatkan nelayan setempat dengan dukungan tenaga dari KKP.

Terkait Giant Sea Wall, ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya berupa tanggul fisik, tetapi juga mengombinasikan pendekatan ekosistem seperti penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi dan banjir rob.

“Konsepnya masih difinalisasi, namun tujuannya jelas untuk melindungi pesisir sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)