Mempertahankan politik Bebas Aktif membutuhkan seorang nakhoda yang juga memiliki integritas baja dan tidak sedang disandera oleh ambisi pribadi maupun rasa rendah diri di hadapan kekuatan asing.
Oleh: Iskundarti Adnan Mansyur
KEMPALAN: Apakah langkah Presiden Prabowo Subianto kini berpaling pada Amerika Serikat belakangan ini untuk menjaga keseimbangan geopolitik atau demi ambisinya pada 2029 mendatang?
Dalam bentang sejarah politik internasional, kedaulatan sebuah bangsa seringkali tidak hanya diuji oleh kekuatan senjata, melainkan diuji oleh keteguhan nurani pemimpinnya dalam menghadapi pusaran kepentingan global yang transaksional.
Sebuah tanda tanya besar kini menyeruak di ruang publik: Mengapa Prabowo yang selama ini dengan bangga menyebut pendahulunya sebagai mentor politik justru tampak mulai meninggalkan jejak kebijakan sang mentor yang condong ke China, dan kini justru terlihat bersandar ke Amerika di bawah Donald Trump?
Pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah langkah berlabuhnya Prabowo ke arah Trump merupakan upaya tulus untuk menjaga keseimbangan, ataukah ini sebuah langkah pragmatis demi mengamankan restu internasional untuk ambisi politik di 2029?
Ketajaman analisis strategis, sebagaimana yang secara konsisten diingatkan oleh Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa memberikan celah bagi pesawat militer asing untuk melintasi langit Indonesia tanpa kendali ketat adalah sebuah “bunuh diri konstitusional”.
Intuisi sang Jenderal tentang ancaman kedaulatan dirgantara kini menemukan relevansi yang mengerikan di tengah isu pemberian izin lintas udara menyeluruh atau Blanket Overflight Access bagi militer AS.
Langkah ini secara fundamental mencederai amanat UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang dengan susah payah dibangun oleh para Founding Fathers sebagai jangkar kehormatan bangsa.
Analisis prediktif mencium adanya sebuah strategi besar yang berakar pada sikap ketakutan mendalam akan guncangan politik domestik.
Dengan merapatnya kepemimpinan nasional ke Washington seolah telah menjadi upaya mencari legitimasi semu di atas keyakinan usang bahwa bahwa ada yang berpendapat kursi RI-1 membutuhkan “stempel” restu dari Gedung Putih.
Di tengah sengitnya rivalitas politik internal, Amerika seolah dijadikan benteng pelindung demi mempertahankan stabilitas kekuasaan menuju 2029.
Namun, bersandar pada sosok kepemimpinan yang murni transaksional adalah sebuah perjudian berbahaya, karena bagi kekuatan global, Indonesia hanyalah bidak yang bisa dikorbankan kapan saja demi kepentingan mereka yang lebih besar.
Bahaya nyata kini kian terasa ketika kutub kekuatan dunia lainnya, yakni Rusia dan China, mulai menunjukkan “kecemburuan” strategis yang beralasan.
Upaya mendadak Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin terbaca sebagai sebuah manuver “pemadam kebakaran” – sebuah upaya klarifikasi yang terlambat setelah menyadari bahwa kebijakan yang akan diambil telah mengusik keseimbangan hubungan kerjasama strategis.
Diplomasi reaktif ini menunjukkan adanya kegamangan dalam menavigasi arah bangsa; sebuah kepemimpinan yang sedang terombang-ambing antara (suatu) ketergantungan ekonomi pada satu sisi dan kebutuhan perlindungan politik pada sisi lainnya.
Mempertahankan politik Bebas Aktif membutuhkan seorang nakhoda yang juga memiliki integritas baja dan tidak sedang disandera oleh ambisi pribadi maupun rasa rendah diri di hadapan kekuatan asing.
Indonesia tak boleh dipimpin oleh ilusi bahwa kedaulatan bisa ditukar dengan restu luar negeri.
Hanya dengan kembali pada kekuatan rakyat sebagai satu-satunya pemberi mandat yang sah, Indonesia bisa tegak berdiri sebagai bangsa yang merdeka.
Daulat udara adalah daulat marwah, dan di langit itulah nasib kemerdekaan kita sedang dipertaruhkan demi menjaga agar Ibu Pertiwi tidak menjadi tumbal dalam hiruk-pikuk perebutan suara dan sandiwara legitimasi global.
*) Iskundarti Adnan Mansyur, Ketua Dept OKK – DPP FTA, Anggota KAMI – DIJ
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi