DPW Gerakan Rakyat NTB Jadi Provinsi Pertama Serahkan Berkas Lengkap ke Pusat

KEMPALAN: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menjadi wilayah pertama yang menyerahkan dokumen persyaratan administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Penyerahan berkas sendiri meliputi dokumen tingkat provinsi (DPW), kabupaten/kota (DPD), hingga kecamatan (DPC) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) setempat.

Sekretaris Wilayah DPW Gerakan Rakyat NTB, Muhammad Jailan mengungkapkan rasa haru dan bangga atas pencapaian tersebut. Ia menceritakan betapa beratnya perjuangan di lapangan untuk memenuhi syarat 75 persen DPD dan 50 persen DPC di wilayah NTB.

“Berbicara di sini saya merasa gemetar dan terharu. Ini pekerjaan yang tidak ringan. Kami harus menyeberang pulau ke pulau kecil untuk mencari orang-orang yang mau berjuang berdasarkan nilai, bukan karena pragmatisme uang,” ujar Jailan, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Jailan juga mengungkapkan dua hari sebelum keberangkatan ke Jakarta, DPW NTB telah berhasil memiliki kantor sekretariat permanen sendiri.

“Alhamdulillah dua hari sebelum berangkat ke sini, kami juga di NTB sudah membeli kantor sekretariat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus NTB. Menurutnya, keberhasilan NTB menyerahkan berkas pertama kali merupakan langkah luar biasa dan momentum bersejarah.

“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya, pengantar pertama berkas lengkap dari Kanwil, baik itu dokumen kecamatan, dokumen kota/kabupaten, dan dokumen provinsi. Untuk itu sekali lagi kita beri aplaus buat DPW NTB, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa,” tanggap Ketum Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin menegaskan identitas Gerakan Rakyat sebagai partai yang lahir dari keringat masyarakat biasa, bukan dari kekuatan oligarki atau dinasti politik.

“Partai Gerakan Rakyat ini memang partai yang tidak punya bohir. Partai ini tidak punya satu keluarga penguasa yang menyantuni atau keluarga kaya raya yang merawat. Makanya bisa dikatakan bahwa Partai Gerakan Rakyat bukan partai dinasti politik, Partai Gerakan Rakyat bukan partainya oligarki korporasi, Partai Gerakan Rakyat bukan kumpulan elit-elit politik,” tuturnya.

“Ini partai bukan dilahirkan oleh meja makan satu keluarga. Ini partai bukan dilahirkan dari kongko-kongko para kapitalis. Ini partai bukan dilahirkan oleh elit-elit politik,” tambah Ketum melanjutkan.

Ketum Sahrin juga menjelaskan bahwa Gerakan Rakyat saat ini sedang merampungkan fase legalitas. Setelah seluruh 38 provinsi menyerahkan berkas, partai akan langsung tancap gas untuk lolos verifikasi faktual, dan memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

“Kita telah membuat sejarah. In sya Allah saya yakin bahwa partai ini akan menjadi partai yang kuat, partai yang besar, dan partai yang akan disegani ,” pungkas Ketum Sahrin.