Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (kanan) saat menerima Kunjungan KBRI Brunei Darussalam di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (13/4).
SURABAYA-KEMPALAN: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menerima kunjungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam dalam Forum Dialog Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama para pemangku kepentingan di Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (13/4).
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Timur.
Dialog ini juga dihadiri secara daring oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah.
Dalam sambutannya, Adhy menegaskan bahwa PMI memiliki peran penting dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data KP2MI/BP2MI, penempatan PMI asal Jawa Timur pada 2025 mencapai 69.925 orang, sedangkan hingga Maret 2026 tercatat 12.003 orang.
“PMI merupakan aset sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga pelindungannya harus menjadi perhatian bersama,” ujar Adhy.
Ia juga mengapresiasi peran Pemerintah RI di Brunei Darussalam yang dinilai telah memberikan pelindungan maksimal bagi PMI Indonesia, khususnya dari Jawa Timur.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas SDM calon PMI agar mampu bersaing di pasar kerja global. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan jumlah PMI asal Jawa Timur yang mencapai sekitar seperempat dari total nasional.
Selain Brunei Darussalam, sejumlah negara tujuan seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia juga menunjukkan tren positif dalam menerima PMI asal Jawa Timur. Bahkan, PMI Jawa Timur mendominasi penempatan di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi PMI, mulai dari risiko keberangkatan non-prosedural hingga persoalan hukum dan sosial di negara tujuan. Karena itu, diperlukan respons yang cepat, terkoordinasi, serta penguatan mekanisme yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
Adhy menambahkan, Pemprov Jatim memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelindungan kepada PMI, salah satunya melalui dukungan kebijakan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Ketika terdapat permasalahan PMI di negara penempatan, Pemprov Jatim siap memfasilitasi pemulangan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya,” tegasnya.
Selain aspek pemulangan, pelindungan juga diperkuat sejak tahap pra-penempatan melalui pembekalan persyaratan, pemahaman budaya dan bahasa negara tujuan, serta pelatihan keterampilan. Langkah ini bertujuan agar PMI siap bekerja dan tidak terjebak dalam praktik ilegal.
Pemprov Jatim juga memperkuat program monitoring di negara penempatan guna meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap jalur legal yang aman dan terpercaya.
Di akhir, Adhy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelindungan PMI berjalan optimal.
“Melalui dialog ini diharapkan semakin membuka ruang kolaborasi yang lebih komprehensif, sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Ketika satu orang migran dilindungi, sejatinya kita sedang melindungi martabat bangsa kita sendiri,” pungkasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut jajaran KP2MI/BP2MI, perangkat daerah terkait, serta para stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Timur. (Dwi Arifin)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi