Suntikan Modal Rp300 Miliar PT Jamkrida Jatim Disorot, PAN: Jangan Cuma Kebijakan Administrasi

SURABAYA – KEMPALAN: Rencana penambahan modal sebesar Rp300 miliar untuk PT Jamkrida Jawa Timur memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Dr. H. Suli Da’im, M.M., mendesak agar usulan tersebut dikaji secara mendalam dan tidak diputuskan secara terburu-buru.
Suli mengakui bahwa penguatan modal PT Jamkrida bertujuan memperluas akses pembiayaan UMKM. Namun, di tengah efisiensi anggaran dan banyaknya sektor pelayanan publik yang membutuhkan dukungan, angka Rp300 miliar dinilai sangat besar dan sensitif.
“Dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, usulan tambahan modal ini harus dikaji secara cermat dan kritis. Setiap rupiah APBD harus dipastikan tepat sasaran dan produktif,” tegas Suli Da’im di Surabaya.
Sebagai mantan anggota Komisi C, Suli menekankan bahwa Komisi C memiliki tanggung jawab besar untuk membedah kinerja objektif PT Jamkrida sebelum lampu hijau diberikan. Ia meminta laporan transparan mengenai tingkat kesehatan perusahaan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga sejauh mana efektivitasnya dalam membantu UMKM selama ini.
Ia tidak ingin tambahan modal tersebut hanya sekadar memperkuat struktur internal perusahaan tanpa dampak nyata di lapangan.
“Kami ingin memastikan tambahan modal ini benar-benar menjadi instrumen strategis pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai ini hanya jadi kebijakan administratif pengelolaan BUMD semata, sementara pelaku usaha kecil tetap kesulitan akses pembiayaan,” ujar Ketua Umum IKA Umsida tersebut.
Anggota DPRD Jatim empat periode ini menambahkan, jika PT Jamkrida mampu membuktikan skema pengelolaan yang sehat dan berdampak signifikan pada ekonomi rakyat, maka investasi daerah tersebut layak dipertimbangkan. Namun, jika argumentasinya belum kuat dan terukur, DPRD wajib meminta penjelasan rinci dari Pemprov Jatim dan manajemen Jamkrida.
“Prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas harus jadi dasar utama. DPRD berkewajiban memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi rakyat,” pungkasnya.( Ambari Taufiq M Fasichullisan)