Irene Montero dan Kritik terhadap “Perang Demi Perempuan”

Jika dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, situasi ini mirip pedagang yang menempelkan label “organik” pada makanan instan. Meski labelnya terdengar sehat, tetapi isi kemasannya belum tentu berubah.

Oleh: Massayik IR

KEMPALAN: Pernyataan tajam datang dari anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Irene Montero. Dalam sebuah pernyataan publik yang beredar luas di media sosial, Montero menolak narasi lama yang kerap digunakan untuk membenarkan intervensi militer Barat: perang demi “membebaskan perempuan”.

Menurutnya, sejarah beberapa dekade terakhir menunjukkan hal yang sebaliknya.

“Tidak ada satu pun perempuan yang pernah dibebaskan oleh bom Amerika atau agresi ilegal,” kata Montero.

Ia menyebut sejumlah negara yang selama ini menjadi medan operasi dari militer Barat – mulai dari Syria, Iraq, Lebanon, hingga Afghanistan – sebagai contoh nyata bahwa perang tidak pernah menghasilkan kebebasan yang dijanjikan.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik yang melibatkan Iran dengan blok Barat kembali memanas.

Dalam situasi seperti ini, isu hak perempuan kerap kembali diangkat dalam diskursus politik internasional sebagai alasan moral untuk menekan atau bahkan menyerang suatu negara.

Montero menilai pola tersebut bukan hal baru. Dalam pandangannya, penderitaan perempuan seringkali dijadikan semacam “amunisi retorik” untuk menjual perang kepada publik global.

Logika ini, jika ditarik ke realitas sederhana, terdengar janggal. Jika bom benar-benar menjadi alat pembebasan, mengapa wilayah yang paling lama dibombardir justru menjadi tempat paling tidak aman bagi perempuan?

Afghanistan bisa menjadi contoh yang sering disebut dalam perdebatan ini. Setelah dua dekade operasi militer yang dipimpin oleh NATO dan didukung oleh Amerika Serikat, negara itu tetap bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik internal, dan ketidakpastian politik.

Situasi serupa juga terjadi di Irak dan Suriah. Infrastruktur hancur, jutaan warga menjadi pengungsi, dan ruang aman bagi masyarakat sipil – termasuk perempuan – justru semakin menyempit.

Montero juga menyinggung ironi lain dalam politik global. Kelompok yang sepanjang tahun telah memperjuangkan kesetaraan gender kerap disindir dengan label “woke” atau dianggap berlebihan.

Namun ketika perang hendak dipromosikan kepada publik, isu perempuan tiba-tiba menjadi argumen moral yang paling sering dikutip.

Fenomena ini, kata Montero, menunjukkan adanya standar ganda dalam cara isu perempuan diperlakukan dalam politik internasional.

Jika dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, situasi ini mirip pedagang yang menempelkan label “organik” pada makanan instan. Meski labelnya terdengar sehat, tetapi isi kemasannya belum tentu berubah.

Dalam konteks geopolitik, perang yang dikemas sebagai misi pembebasan seringkali menyisakan pertanyaan mendasar, yaitu: apakah benar tujuannya melindungi perempuan atau sekadar mencari legitimasi moral untuk konflik yang lebih kompleks?

Bagi Montero, jawabannya cukup jelas. Perempuan tidak membutuhkan bom untuk memperoleh kebebasan.

Yang mereka butuhkan justru hal-hal yang selalu menjadi korban pertama setiap kali perang dimulai: keamanan, stabilitas, dan kehidupan yang tidak normal.

*) Massayik IR, Pemerhati Politik Internasional