Indonesia Jangan Salah Bersikap dalam Konflik AS – Iran, Bahaya …

Karena itu strategi Indonesia biasanya: diplomasi keseimbangan karena Indonesia tidak berada dalam blok militer mana pun maka wajar sedang ditarik-tarik oleh tiga kekuatan besar Barat (AS–NATO), Blok Eurasia (China–Rusia) dan Dunia Islam.

Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, MKes

KEMPALAN: Artikel ini dibuat sebagai pernyataan dan sekaligus kelanjutan dari tulisan sebelumnya (“Analisis Telematika Wafatnya Pemimpin Iran dan Prediksi Perang ke Depan“) kemarin, Sabtu 07/03/26, yang Alhamdulilahnya banyak sekali mendapatkan Atensi, Dukungan, hingga Tanggapan yang sangat positif dan bahkan meminta saya menuliskan Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh Indonesia selanjutnya dalam situasi tersebut.

Namun tampaknya perlu diberi Disclaimer dulu sebelumnya bahwa khusus dalam pembahasan kali ini saya tidak hanya menggunakan konsentrasi ilmu dan kajian Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) saja, namun kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang lebih luas, termasuk soal Geopolitik dan analisis Intelijen.

Inshaa Allah hal ini tidak salah, karena saya dulu pernah menjadi Anggota Komisi-1 DPR-RI selama 2 (dua) periode, tahun 2009-2019 meski di tengahnya sempat juga ditugaskan menjadi Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) di tahun 2013-2014.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) termasuk perubahannya UU No. 13 Tahun 2019) dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Komisi-1 DPR-RI membidangi Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi/Digital, serta Intelijen. 

Secara lebih rinci, Ruang Lingkup dan Tugas Komisi-1 DPR-RI meliputi bidang Luar Negeri (Mitra kerja Kementerian Luar Negeri), bidang Pertahanan (Mitra kerja Kementerian Pertahanan, TNI, dan industri pertahanan), bidang Komunikasi dan Informatika/Digital (Mitra kerja Kementerian Kominfo/Komdigi, KPI, Dewan Pers, TVRI, RRI) dan bidang Intelijen (Mitra kerja Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan sedikit pengalaman menjadi Wakil Rakyat di Komisi-1 DPR-RI yang (juga) concern membidangi hal tersebut setidaknya selama kurang lebih 2 (dua) periode (2009-2012 dan 2016-2019) itulah, izinkanlah saya menuliskan saran dan masukan kepada penentu kebijakan di Indonesia, supaya tidak salah membaca situasi dan memandang peristiwa konflik AS (+ Israel) vs Iran ini sebagai sebuah hal yang layak dicermati, dibahas bahkan diwaspadai dampaknya bersama untuk Indonesia.

Pertama, setelah ditunggu banyak pihak akhirnya secara resmi Indonesia kemarin menyampaikan Surat Pernyataan Duka atas wafatnya Pemimpin Spiritual Iran Ali Khameini pekan lalu (28/02/2026) tersebut, meski tak diucapkan langsung secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Surat dikirim oleh Presiden Indonesia kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang diserahkan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada 4/3/2026.

Inti isi surat dapat dirangkum sebagai Ungkapan belasungkawa Pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya Almarhum dan Penghormatan terhadap peran selama ini sekaligus Mengakui peran Khamenei sebagai tokoh penting bagi bangsa Iran dan dunia Islam.

Selanjutnya berisi simpati kepada pemerintah dan rakyat Iran yang kehilangan pemimpin mereka, sekaligus Doa dan harapan perdamaian dimana Indonesia berharap stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah tetap terjaga.

Disinggung juga soal Penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Iran serta komitmen kerja sama di masa depan. Meski sempat banyak kalangan yang telah menyayangkan sedikit keterlambatan sikap serta prosesnya, Alhamdulillah surat bisa dikirim menjelang pemakaman Khamenei di kota Mashhad, salah satu kota suci di Iran kemarin.

Kedua, sebagaimana yang sudah juga saya sampaikan secara langsung dan terbuka di Rumah Dubes Iran untuk Indonesia di Menteng beberapa hari lalu, sebaiknya Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam BoP (Board of Piece) bentukan Presiden AS Donald Trump, apalagi mengingat situasi terakhir yang berkembang dewasa ini.

Statemen sama setidaknya disampaikan juga antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1/3/2026 yang mendesak pemerintah agar mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP karena dinilai tidak efektif dalam membantu kemerdekaan Palestina dan dianggap terkait dengan kebijakan geopolitik Amerika Serikat.

Prof. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Penasihat ICMI pada 6/3/2026 juga mengusulkan kepada Presiden Prabowo menangguhkan keanggotaan Indonesia dalam BoP sampai konflik Iran mereda.

Demikian juga termasuk Forum Guru Besar, Profesor dan Doktor dari UGM pada 2/3/2026 dan beberapa kelompok masyarakat yang mendesak Pemerintah untuk mundur dari BoP setelah serangan terhadap Iran atau setidaknya pemerintah bisa menyatakan pembahasan BoP sementara ditunda (on hold) dahulu.

Perkembangan terakhir sikap dari Indonesia memang mulai menunjukkan hal tersebut, namun kekurang tegasan sikap sebelumnya inilah yang disayangkan banyak pihak karena dianggap kurang responsif bahkan cenderung lambat dalam bersikap.

Ketiga, Perlu ditegaskan dan diingat bahwa BoP maksudnya adalah sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendorong koordinasi diplomasi dan keamanan global guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, terutama di dalam kawasan konflik geopolitik.

Walau bukan organisasi sebesar PBB, forum ini disebut sebagai platform dalam diplomasi strategis yang melibatkan beberapa negara dan tokoh global. Namun BoP yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump ini kental disebut tidak bisa netral 100% karena ditengarai akan lebih berpihak kepada Poros/Blok Amerika (juga Israel) dibanding yang lain.

Keempat, Indonesia bergabung dalam BoP melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto tanggal 22/1/2026 di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Swiss.

Alasan Indonesia bergabung dalam BoP adalah untuk memperkuat peran sebagai negara mediator dan meningkatkan pengaruh Indonesia dalam diplomasi global serta diharapkan bisa mendorong penyelesaian konflik Timur Tengah di mana posisi Indonesia sebagai negara Muslim moderat akan sangat dipertimbangkan.

Jadi Indonesia sebagai negara representatif Global South sangat dipertimbangkan dalam BoP ini.

Kelima, Konsekuensi Indonesia Tetap bergabung atau Keluar dari BoP memang banyak hal yang akan terjadi. Karena jika Indonesia tetap dalam BoP maka berpeluang menjadi mediator konflik internasional di forum geopolitik global dan ada akses ke diskusi keamanan strategis dunia. Sebaliknya jika keluar dari BoP maka memang ada konsekuensi Indonesia kehilangan forum diplomasi tersebut.

Namun harus dilihat bagaimana Peta Blok Geopolitik Dunia, karena ada yang disebut sebagai “Blok Barat” yang diisi oleh AS, Israel, Sebagian besar negara NATO dan ada juga “Blok Anti Barat” atau biasa disebut Resistance Axis yang didalamnya berisi Iran, Rusia, China (secara tidak langsung) dan didukung oleh kelompok:Hizbullah, Milisi pro-Iran di Irak, Houthi di Yaman.

Sementara ada juga Blok “Global South” arau “Non Aligned” yang berusaha netral dan beranggotakan Indonesia, India, Brazil dan Afrika Selatan.

Keenam, Indonesia Sedang “ditarik” ke Blok Tertentu karena secara geopolitik, Indonesia memang sedang mengalami tarik-menarik pengaruh.

Analisis saya menengarai bahwa ada “Tarikan dari Barat” di mana AS memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia, karena sebagai negara Muslim terbesar kita memliki posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN.

Bentuk “tarikan Barat” ini berupa Kerja sama militer, Latihan militer bersama, Investasi teknologi serta Tekanan diplomatik soal Iran.

Ketujuh, Ada juga “Tarikan dari Dunia keagamaan (baca: Negara-negara Islam)” karena Iran dan negara Timur Tengah juga ingin Indonesia menjadi pemimpin dunia Islam moderat sekaligus jadi Mediator konflik Palestina – Israel untuk menyeimbangkan kekuatan Barat.

Dalam pandangan saya (saat hadir dan bertemu langsung dengan Pak Dubes Iran kemarin) sangat tampak Iran menghargai dukungan moral Indonesia. Sementara juga tidak bisa dilupakan ada “Tarikan dari China” di mana China juga memiliki kepentingan “Belt and Road Initiative” dengan investasi infrastruktur di jalur perdagangan Asia.

Intinya China ingin Indonesia tidak terlalu dekat dengan blok Barat.

Kedelapan, harus dibaca, dilihat dan difahami betul strategi Indonesia “Free and Active” sejak era Soekarno-Hatta bahwa Idonesia menganut doktrin:

Politik luar negeri bebas aktif yang artinya Bebas dari blok militer dan Aktif mendorong perdamaian.

Karena itu Indonesia sering mencoba menjadi mediator konflik internasional di mana punya beberapa keunggulan diplomatik sebagai Negara Muslim terbesar, Tidak punya konflik langsung dengan Israel maupun Iran dan Tradisi diplomasi Non-Aligned Movement.

Kesimpulan, Presiden Prabowo Subianto memang berpotensi menjadi mediator konflik Timur Tengah namun ada Risiko jika salah membaca situasi, di mana jika Indonesia terlalu condong ke satu blok, konsekuensinya bisa besar.

Jelasnya jika terlalu dekat Barat maka akan menerima Kritik dari dunia Islam, Tekanan domestik. Misalnya jika terlalu dekat Iran akan mendapat Sanksi ekonomi Barat dan Tekanan geopolitik, demikian juga sebaliknya.

Karena itu strategi Indonesia biasanya: diplomasi keseimbangan karena Indonesia tidak berada dalam blok militer mana pun maka wajar sedang ditarik-tarik oleh tiga kekuatan besar Barat (AS–NATO), Blok Eurasia (China–Rusia) dan Dunia Islam.

At last but not least, Pak Prabowo ayo Jangan salah bersikap, 280 juta lebih rakyat Indonesia akan sangat terdampak bila salah membaca dan bersikap dalam soal ini.

*) Dr. KRMT Roy Suryo, MKes, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen